Ketegangan dengan AS Memanas, China Latihan Perang di Laut China Selatan

BEIJING - China dijadwalkan menggelar latihan perang Angkatan Laut di Laut China Selatan mulai Senin (24/8/2020) saat ketegangan dengan Amerika Serikat (AS) memanas.

Pengumuman latihan tempur itu diumumkan China pada Sabtu pekan lalu, sehari setelah mengatakan akan menggelar latihan tempur terpisah di Laut Kuning.

Administrasi Keselamatan Maritim Hainan mengumumkan bahwa perairan tenggara Pulau Hainan ditutup untuk latihan yang berlangsung dari Senin hingga Sabtu ke depan.

Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) juga akan mengadakan latihan tembak-menembak skala besar di Laut Kuning dari Sabtu hingga Rabu. Militer China memperkirakan bahwa latihan tersebut dapat menampilkan latihan anti-kapal, pertahanan udara, dan anti-kapal selam untuk mempersiapkan kemungkinan konflik militer dengan AS.

China telah meningkatkan kecepatan latihan perangnya dalam beberapa pekan terakhir, setelah AS mengirim dua kelompok tempur kapal induk di Laut China Selatan dua kali bulan lalu. (Baca: Pangkalan Rahasia Kapal Selam Nuklir China Ini Momok bagi Laut China Selatan )

Sebuah laporan Global Times mengatakan para ahli militer China percaya bahwa pasukan AS meningkatkan pengumpulan intelijen dari penempatan militer PLA di sekitar medan perang potensial setelah media Taiwan melaporkan pesawat pembom B-1B AS terbang di dekat pulau itu pada 15 Agustus lalu.

Para ahli mengatakan militer China juga harus bersiap menghadapi potensi konflik. Mereka menambahkan bahwa seringnya kehadiran pesawat tempur AS di Laut China Timur dan Selatan menambah ketidakpastian dan bahaya di kawasan itu, tetapi itu tidak berarti bahwa situasi saat ini dapat berubah menjadi krisis Selat Taiwan seperti pada tahun 1995-1996 karena AS tidak memiliki keuntungan di wilayah tersebut dan pemerintahan Trump tidak mampu merencanakan konflik militer besar dengan China.

AS sendiri telah menyatakan tidak akan lagi mentoleransi tindakan China untuk membangun "kerajaan maritim" di Laut China Selatan yang oleh Washington dianggap sebagai intimidasi Beijing yang melanggar hukum untuk mengontrol sumber daya di perairan yang disengketakan.

Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo mengatakan klaim China atas sumber daya di sebagian besar Laut China Selatan benar-benar "melanggar hukum", karena itulah Washington berusaha menekan aktivitas China di wilayah tersebut.

Washington berharap dapat membangun koalisi negara-negara yang memahami ancaman yang ditimbulkan China, dan memastikan bahwa Beijing berperilaku dalam sistem internasional dan secara kolektif memulihkan apa yang menjadi hak milik negara-negara lain. (Baca juga: Situasi Laut China Selatan Menegangkan, Malaysia Tembak Mati Nelayan Vietnam )

Sementara itu, China mendesak Filipina untuk "menghentikan provokasi" di Laut China Selatan (Laut Filipina Barat), dengan mengatakan Manila melanggar keamanan dan kedaulatannya dengan mengirimkan pesawat militer.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengeluarkan pernyataan tersebut setelah Filipina mengajukan protes diplomatik ke China pada Kamis lalu atas penyitaan alat pengumpul ikan nelayan oleh pasukan Penjaga Pantai China secara ilegal di Bajo de Masinloc pada Mei.

"China mendesak pihak Filipina untuk segera menghentikan provokasi ilegal," kata Zhao dalam konferensi pers di Beijing, hari Jumat.

Menurutya, Filipina melanggar kedaulatan dan keamanan China dengan mengirim pesawat militer ke ruang udara yang berdekatan dengan pulau Nansha dan terumbu karang yang dikontrol oleh China.

Menurut Zhao, tidak tercela bagi Penjaga Pantai China untuk melakukan penegakan hukum di perairan Huangyan Dao karena itu adalah praktik yang sah.

Filipina keberatan dengan gangguan radio ilegal China yang terus berlanjut terhadap pesawat Filipina yang melakukan patroli maritim reguler yang sah di Laut Filipina Barat.

Dalam keputusan penting pada 12 Juli 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) yang berbasis di Den Haag tidak menemukan dasar hukum bagi China untuk mengklaim hak bersejarah atas "garis sembilan garis putus-putus" atau "dash-nine line" di Laut China Selatan , dengan mengatakan Beijing telah melanggar hak berdaulat Filipina, yang membawa kasus ini.

China, bagaimanapun, menentang dan menolak untuk menghormati keputusan pengadilan tersebut. Beijing juga menolak untuk menerima proposal atau tindakan apa pun berdasarkan keputusan pengadilan arbitrase, dan menyebut keputusan yang membatalkan klaimnya atas hak bersejarah di sepanjang "dash-nine line" itu ilegal dan tidak valid.

Presiden Duterte mengakui dalam Pidato Kenegaraan (SONA) kelimanya pada 27 Juli bahwa dia tidak akan melakukan apa pun terhadap klaim China atas wilayah dan sumber daya di Laut China Selatan meskipun keputusan PCA 2016 membatalkan klim China atas hampir 90 persen Laut China Selatan.

China menyambut baik pernyataan Duterte bahwa dia tidak akan menghadapi China terkait sengketa Laut China Selatan.

Mantan menteri luar negeri Albert del Rosario kemarin mendesak pemerintah untuk tidak menghalangi orang Filipina secara sah melindungi wilayah negara.

Del Rosario meminta orang Filipina untuk tidak diam. "Karena keheningan mendorong agresi lebih lanjut ke tanah dan laut kita," ujarnya seperti dikutip Philstar.