China Interupsi Pidato Aktivis Hong Kong di PBB

JENEWA - Diplomat-diplomat China berulang kali menginterupsi aktivis sekaligus bintang pop Hong Kong, Denise Ho, saat ia berpidato di PBB. Dalam pidatonya, Ho menuding Beijing mencegah demokrasi di Hong Kong dengan segala cara.

Kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Ho mengatakan bahwa China telah mengingkari komitmen yang dibuatnya ketika mengambil alih Hong Kong pada tahun 1997. Ia pun menyuarakan keprihatinan jutaan warga Hong Kong yang telah bergabung dalam aksi massa dalam beberapa pekan terakhir.

"Deklarasi Wina menjamin demokrasi dan hak asasi manusia. Namun di Hong Kong, ini sedang diserang serius," kata Ho dalam pidato singkatnya kepada badan PBB itu seperti dilansir dari CNN, Selasa (9/7/2019).

Delegasi China menyela pidato Ho dua kali dengan mengemukakan mosi prosedural. Pertama, ia menuduh Ho melanggar konstitusi PBB dengan merujuk Hong Kong sebagai negara daripada bagian dari China dan meminta agar dia menggunakan kata-kata yang sesuai dengan aturan PBB.

Diplomat Cina menggunakan mosi kedua untuk menuduh Ho tidak berdasar menyerang pengaturan "satu negara, dua sistem" di mana kota itu diperintah.

Ho mengakhiri pidatonya dengan meminta PBB mengadakan sesi mendesak untuk melindungi rakyat Hong Kong dan mengeluarkan China dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Warga Hongkong telah melakukan aksi protes dalam jumlah besar selama sebulan terakhir terhadap RUU kontroversial yang menurut para kritikus akan menempatkan aktivis politik dan pebisnis berisiko terekstradisi ke daratan China.

Pemerintah Hong Kong mengatakan RUU itu hanya menutup celah untuk memungkinkan tersangka penjahat diekstradisi ke wilayah-wilayah di mana ia tidak memiliki kesepakatan ekstradisi resmi, termasuk Taiwan, Makau dan China daratan.

Setelah protes, pemimpin Hong Kong Carrie Lam menangguhkan RUU tersebut. Meskipun dia tidak memberikan waktu untuk dimulainya kembali pembahasan tentang undang-undang tersebut, dia mengindikasikan bahwa hal itu tidak akan dilakukan tahun ini.

Massa demonstran ingin melihat RUU itu sepenuhnya ditarik dan telah memperluas daftar tuntutan mereka termasuk pengunduran diri Lam dan hak pilih universal penuh untuk pemilihan pemimpin kota dan legislatif.

"Orang-orang Hong Kong sudah cukup dengan pemerintah Hong Kong yang tidak mendengarkan suara mereka," kata Ho dalam sebuah wawancara dengan TV Swiss setelah pidatonya.

"RUU ekstradisi ini hanyalah pemicu bagi semua frustrasi yang telah terjadi 10 hingga 15 tahun terakhir, di mana kami melihat semua kebebasan dan hak asasi manusia dilecehkan oleh pemerintah Hong Kong. Dan tentu saja, pemerintah China di belakangnya," imbuhnya.

Demonstrasi yang terus-menerus, sebagian besar bersifat damai, berubah menjadi kekerasan pada 1 Juli ketika beberapa demonstran menggeruduk gedung Dewan Legislatif Hong Kong, menyemprotkan grafiti di dinding dan merusak lambang resmi Hong Kong.