Siapa Shabana Mahmood? Menteri Kehakiman Muslim Inggris yang Pro-Palestina

LONDON - Anggota Parlemen Inggris dan pengacara Shabana Mahmood ditunjuk sebagai Lord Chancellor dan Menteri Kehakiman oleh Perdana Menteri Partai Buruh yang baru terpilih, Keir Starmer.

Meskipun memiliki sejarah mendukung Palestina, anggota parlemen ini pernah menghadapi kritik dari aktivis pro-Palestina di masa lalu.

Siapa Shabana Mahmood? Menteri Kehakiman Muslim Inggris yang Pro-Palestina

1. Perempuan Muslim Pertama di Kabinet Inggris

Mahmood telah menjadi anggota parlemen untuk Birmingham Ladywood sejak 2010. Dia terpilih kembali pada pemilu 2024 setelah mengalahkan kandidat pro-Palestina dan independen Akhmed Yakoob dengan selisih kurang dari 3.500 suara.

Dia adalah menteri Muslim perempuan pertama dan menjadi salah satu anggota parlemen perempuan Muslim pertama di Inggris, bersama dengan Rushanara Ali dan Yasmin Qureshi.

Dia pernah menjabat sebagai Menteri Bayangan untuk Penjara, Menteri Bayangan untuk Pendidikan Tinggi, serta Sekretaris Keuangan Bayangan untuk Departemen Keuangan.

2. Selalu Mendukung Palestina

Mahmood menegaskan bahwa dia adalah “dan selalu menjadi pendukung hak-hak Palestina yang penuh semangat dan tekad” dan merupakan anggota dari Labor Friends of Palestine and the Middle East.

Sejak tahun 2010, anggota parlemen tersebut telah menghadiri acara-acara pro-Palestina, menyerukan pengakuan atas negara Palestina, vokal terhadap rencana aneksasi Israel dan hak-hak Palestina, dan bahkan mengutuk serangan Israel tahun 2010 terhadap armada Turki yang membawa bantuan ke Gaza.

Melansir The New Arab, pada tahun 2014, dia mendesak masyarakat untuk berkumpul dalam protes di luar toko Sainsbury di Pusat Kota Birmingham untuk mendukung gerakan BDS di X, sambil menyerukan Palestina Merdeka.

Setelah 7 Oktober, Mahmood mengecam serangan Hamas dan menegaskan bahwa hukum internasional harus dipatuhi setiap saat baik oleh kelompok Palestina maupun Israel.

Setelah wawancara Starmer dengan LBC di mana ia menegaskan bahwa Israel mempunyai hak untuk merampas air dan listrik bagi warga Gaza, Mahmood mengatakan, “posisi kami tetap bahwa hukum kemanusiaan internasional harus dipatuhi”, termasuk akses terhadap makanan, air, obat-obatan dan listrik.

3. Pernah Terjebak dalam Kontroversi

Meskipun menandatangani dan mendukung mosi gencatan senjata di Gaza pada bulan Februari, Mahmood adalah salah satu dari 141 anggota parlemen yang abstain dalam pemungutan suara gencatan senjata pada bulan November.

Hal ini memicu unjuk rasa yang menyerukan rasa tidak percaya pada anggota parlemen tersebut dan Partai Never Forget Gaza yang baru dibentuk bertujuan untuk mengajukan kandidat yang menentangnya pada pemilu 2024.