2 Presiden Korea Selatan yang Alami Pemakzulan

SEOUL - Sebuah petisi online yang menyerukan pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengalami penundaan dan gangguan karena banyaknya orang yang mencoba menandatanganinya.

Lebih dari 811.000 orang sejauh ini telah menandatangani petisi tersebut, yang dimuat di situs web Majelis Nasional, sejak petisi tersebut dipublikasikan pada tanggal 20 Juni. Petisi tersebut meminta parlemen untuk mengajukan rancangan undang-undang untuk memakzulkan Yoon dengan alasan bahwa ia tidak layak untuk jabatan tersebut.

Petisi tersebut menuduh Yoon melakukan korupsi, memicu risiko perang dengan Korea Utara dan membuat warga Korea Selatan menghadapi risiko kesehatan jika tidak menghentikan Jepang melepaskan air radioaktif yang telah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang hancur.

Berdasarkan undang-undang, parlemen diwajibkan untuk menyerahkan petisi apa pun yang ditandatangani oleh lebih dari 50.000 orang ke sebuah komite yang kemudian akan memutuskan apakah akan mengajukan petisi tersebut ke majelis untuk dilakukan pemungutan suara.

Yoon tidak populer sejak menjabat pada tahun 2022, dengan peringkat persetujuan terbarunya berada di sekitar angka 25 persen sejak April.

2 Presiden Korea Selatan yang Alami Pemakzulan

1. Roh Moo-hyun

Foto/WIkipedia

Melansir Korean Herald, parlemen Korea Selatan memakzulkan presiden tersebut hanya untuk menghadapi konsekuensi yang tidak terduga: kemarahan publik yang meluap-luap. Presidennya adalah Roh Moo-hyun yang sekarang sudah meninggal.

Presiden Roh dimakzulkan pada 12 Maret 2004 atas tuduhan pemilu ilegal. Dia dituduh melanggar undang-undang pemilu nasional ketika dia menyerukan dukungan untuk Partai kecil Uri, yang mendukung presiden.

Perkelahian dan suara keras meletus selama sesi pemungutan suara, ketika anggota pro-Roh Uri yang menduduki aula Majelis dalam aksi duduk selama tiga hari disingkirkan oleh penjaga keamanan atas perintah Ketua Rep Park Kwan-yong.

Karena anggota Uri tidak memberikan suara, mosi pemakzulan dengan cepat disahkan dengan hasil pemungutan suara 193-2, yang segera menghentikan kekuasaan presiden Roh sebagai kepala negara dan kepala eksekutif. Perdana Menteri Goh Kun mengambil alih jabatannya.

Setelah tujuh putaran sidang yang berlangsung hingga tanggal 30 April, Mahkamah Konstitusi memenangkan Roh yang dijatuhi sanksi pada tanggal 14 Mei, 63 hari setelah rancangan undang-undang pemakzulan disahkan oleh Majelis.

“(Tuduhan Roh atas pemilu ilegal) tidak serius atau cukup serius untuk membenarkan pemecatan presiden,” kata Ketua Pengadilan Yun Young-chul dalam putusannya, yang mengangkat kembali Roh.

Hampir 60 persen warga Korea menentang pemakzulan Roh, hal ini sangat bertolak belakang dengan sentimen publik saat ini yang meminta Park mengundurkan diri karena skandal korupsi.

Namun pada tahun 2004 dan 2016, warga turun ke jalan untuk menunjukkan “kekuatan rakyat.”

Pada tanggal 7 Maret 2004, nyala lilin pertama yang menentang pemakzulan Roh diadakan di jalan-jalan Seoul. Sekitar 170 orang yang sebagian besar berasal dari Nosamo – kelompok pendukung resmi kubu Roh Moo-hyun – berkumpul untuk mendesak anggota parlemen Korea Selatan agar membatalkan diskusi pemakzulan, lima hari sebelum mosi pemakzulan diajukan melalui pemungutan suara.

Unjuk rasa tersebut segera memperoleh momentum dengan lebih dari 500 kelompok masyarakat, termasuk kelompok masyarakat Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi Partisipatif, bergabung dalam gerakan tersebut.

Pada hari mosi pemakzulan disahkan, sekitar 12.000 orang melakukan protes di dekat Majelis Nasional, menyatakan bahwa pemakzulan Roh tidak sah. Jumlah orang yang berkumpul untuk unjuk rasa mencapai 70.000 pada hari berikutnya.

Demonstrasi mingguan mencapai puncaknya pada tanggal 20 Maret, ketika setidaknya 200.000 orang turun ke jalan di lebih dari 50 kota di seluruh negeri, menurut penyelenggara demonstrasi. Polisi menyebutkan jumlahnya sekitar 130.000 orang.

Sebulan kemudian, para pemilih menghukum kandidat parlemen konservatif dengan kemenangan Partai Uri dalam pemilu 15 April. Partai Uri memenangkan kendali Majelis Nasional, melipatgandakan kursi mereka menjadi 152 untuk meraih mayoritas, berkat kemarahan pemilih terhadap pemakzulan.

2. Park Geun-hye

Foto/AP

Para anggota parlemen di Majelis Nasional Korea Selatan memberikan suara mayoritas pada untuk memakzulkan Presiden Park Geun-hye atas skandal korupsi pada Desember 2018. Hasil pemungutan suara adalah 234-56, dengan enam abstain.

Mahkamah Konstitusi kini akan mempertimbangkan mosi pemakzulan, sebuah proses yang bisa memakan waktu hingga 180 hari.

Park meminta maaf di TV nasional setelah pemungutan suara tersebut, dengan mengatakan bahwa dia ceroboh dan telah menyebabkan “kekacauan nasional yang besar” – sebuah referensi yang jelas untuk dia berbagi informasi rahasia dengan orang kepercayaannya yang tidak memiliki izin keamanan.

Berdasarkan Konstitusi Korea Selatan, pemakzulan memerlukan dua pertiga mayoritas dari 300 anggota badan legislatif untuk menyetujuinya.

Protes yang kian meningkat di Korea Selatan menuntut pengunduran diri Presiden Park

Ribuan orang turun ke jalan untuk merayakan berita tersebut. Ketua Majelis Nasional Chung Sye-kyun membuat pengumuman tersebut, dengan mengatakan bahwa anggota parlemen mempunyai kewajiban untuk memulihkan ketertiban dan menjalankan fungsi pemerintah.

Park telah menghadapi protes besar-besaran sejak orang kepercayaan dan penasihatnya, Choi Soon-sil, diketahui memiliki akses terhadap dokumen rahasia pemerintah meskipun tidak memegang jabatan resmi di pemerintahan.