5 Alasan Rakyat Korea Selatan Menuntut Presiden Yoon Suk-yeol Mundur
loading...
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dituntut mundur oleh rakyatnya karena berbagai alasan, salah satunya dianggap terlibat skandal korupsi. Foto/REUTERS
A
A
A
JAKARTA - Lebih dari satu juta warga Korea Selatan (Korsel) telah menandatangani petisi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Yuk-seol. Mereka menuntut agar Yoon segera dicopot dari jabatannya sebagai presiden.
Mengutip laporan The Korea Times, petisi pemakzulan ini diluncurkan di situs web Majelis Nasional sejak 20 Juni 2024.
Dalam petisi tersebut warga mendesak Parlemen untuk segera meluncurkan rancangan undang-undang yang dapat memakzulkan Presiden Yoon.
Ada beberapa alasan mengapa petisi itu muncul. Salah satunya, sang presiden dituduh korupsi.
5 Alasan Rakyat Korsel Tuntut Presiden Yoon Suk-yeol Mundur
Presiden Yoon Suk-yeol diduga terlibat dalam beberapa skandal, termasuk korupsi.
Beberapa laporan media lokal mengungkapkan hubungan yang tidak pantas antara Presiden Yoon dan tokoh-tokoh bisnis yang memiliki pengaruh besar, yang mengarah pada dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan.
Hal ini telah menimbulkan keraguan serius terhadap integritas dan moralitas Yoon sebagai pemimpin negara.
Sejak awal masa jabatannya, Presiden Yoon telah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang kontroversial dan tidak populer di kalangan rakyat.
Ini termasuk langkah-langkah yang dianggap merugikan kesejahteraan sosial, seperti pemotongan anggaran untuk program-program sosial yang penting, serta kebijakan fiskal yang dinilai tidak adil bagi kalangan menengah ke bawah.
Ini memicu protes besar-besaran dan kritik tajam dari berbagai sektor masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Yoon, Korea Selatan mengalami beberapa tantangan ekonomi yang signifikan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang melambat dan meningkatnya tingkat pengangguran.
Kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah tidak mampu memberikan solusi yang memadai bagi masyarakat, yang membuat banyak rakyat kecewa dan merasa bahwa pemerintah tidak becus dalam menangani krisis ekonomi.
Pendekatan keras pemerintah Presiden Yoon terhadap Korea Utara (Korut) yang bersenjata nuklir telah berisiko menyebabkan kedua Korea perang terbuka.
Yoon telah beberapa kali mengancam akan melenyapkan rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut jika Pyongyang nekat menyerang Korsel.
Presiden Yoon juga pernah menyampaikan gagasan agar Korsel memiliki senjata nuklir untuk melawan negara tetangganya.
Selain itu, di bawah kepemimpinan Yoon, Korsel gencar menggelar latihan perang gabungan dengan AS dan Jepang. Korut menganggap latihan perang semacam itu sebagai latihan invasi.
Presiden Yoon telah dituding membuat warga Korsel terancam kesehatannya.
Sebab, dia dianggap tidak menghentikan Jepang membuang limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima.
Selain lima alasan tersebut, ketegangan politik di Korea Selatan memanas di bawah pemerintahan Yoon, dengan meningkatnya polarisasi antara pendukung dan oposisi.
Pemerintahan Yoon dianggap gagal dalam menciptakan suasana politik yang inklusif dan membangun konsensus di antara berbagai pihak politik.
Kehilangan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Yoon juga semakin terasa, dengan survei opini menunjukkan tingkat persetujuan yang rendah dari berbagai lapisan masyarakat.
Mengutip laporan The Korea Times, petisi pemakzulan ini diluncurkan di situs web Majelis Nasional sejak 20 Juni 2024.
Dalam petisi tersebut warga mendesak Parlemen untuk segera meluncurkan rancangan undang-undang yang dapat memakzulkan Presiden Yoon.
Ada beberapa alasan mengapa petisi itu muncul. Salah satunya, sang presiden dituduh korupsi.
5 Alasan Rakyat Korsel Tuntut Presiden Yoon Suk-yeol Mundur
1. Skandal Korupsi dan Moral
Presiden Yoon Suk-yeol diduga terlibat dalam beberapa skandal, termasuk korupsi.
Beberapa laporan media lokal mengungkapkan hubungan yang tidak pantas antara Presiden Yoon dan tokoh-tokoh bisnis yang memiliki pengaruh besar, yang mengarah pada dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan.
Hal ini telah menimbulkan keraguan serius terhadap integritas dan moralitas Yoon sebagai pemimpin negara.
2. Kebijakan Kontroversial Politik Dalam Negeri
Sejak awal masa jabatannya, Presiden Yoon telah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang kontroversial dan tidak populer di kalangan rakyat.
Ini termasuk langkah-langkah yang dianggap merugikan kesejahteraan sosial, seperti pemotongan anggaran untuk program-program sosial yang penting, serta kebijakan fiskal yang dinilai tidak adil bagi kalangan menengah ke bawah.
Ini memicu protes besar-besaran dan kritik tajam dari berbagai sektor masyarakat.
3. Krisis Ekonomi dan Kinerja Pemerintah Buruk
Di bawah kepemimpinan Yoon, Korea Selatan mengalami beberapa tantangan ekonomi yang signifikan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang melambat dan meningkatnya tingkat pengangguran.
Kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah tidak mampu memberikan solusi yang memadai bagi masyarakat, yang membuat banyak rakyat kecewa dan merasa bahwa pemerintah tidak becus dalam menangani krisis ekonomi.
4. Bikin Korsel Berisiko Perang dengan Korut
Pendekatan keras pemerintah Presiden Yoon terhadap Korea Utara (Korut) yang bersenjata nuklir telah berisiko menyebabkan kedua Korea perang terbuka.
Yoon telah beberapa kali mengancam akan melenyapkan rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut jika Pyongyang nekat menyerang Korsel.
Presiden Yoon juga pernah menyampaikan gagasan agar Korsel memiliki senjata nuklir untuk melawan negara tetangganya.
Selain itu, di bawah kepemimpinan Yoon, Korsel gencar menggelar latihan perang gabungan dengan AS dan Jepang. Korut menganggap latihan perang semacam itu sebagai latihan invasi.
5. Tak Cegah Jepang Buang Limbah Nuklir Fukushima
Presiden Yoon telah dituding membuat warga Korsel terancam kesehatannya.
Sebab, dia dianggap tidak menghentikan Jepang membuang limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima.
Selain lima alasan tersebut, ketegangan politik di Korea Selatan memanas di bawah pemerintahan Yoon, dengan meningkatnya polarisasi antara pendukung dan oposisi.
Pemerintahan Yoon dianggap gagal dalam menciptakan suasana politik yang inklusif dan membangun konsensus di antara berbagai pihak politik.
Kehilangan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Yoon juga semakin terasa, dengan survei opini menunjukkan tingkat persetujuan yang rendah dari berbagai lapisan masyarakat.
(mas)
Lihat Juga :
