Krisis Militer Israel saat Perang Gaza: Butuh 10.000 Tentara Baru, 900 Perwira Minta Mundur
loading...
A
A
A
Partai-partai keagamaan, yang merupakan sekutu utama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menentang wajib militer warga Yahudi Haredi.
Sebaliknya, partai-partai sekuler dan nasionalis mendukungnya dan menuntut agar para pelajar agama ikut menanggung “beban perang,” yang menciptakan tantangan besar bagi koalisi Netanyahu.
Yahudi Haredi, yang berjumlah sekitar 13% dari populasi Israel yang berjumlah sekitar 9,7 juta jiwa, secara tradisional tidak bertugas di militer, dengan alasan komitmen mereka untuk mempelajari Taurat, kitab suci Yudaisme.
Netanyahu menghadapi tekanan politik yang besar karena ketidakpuasan publik atas perang genosida selama delapan bulan Israel di Gaza dan skandal politiknya yang sedang berlangsung.
Sementara itu, Saluran 12 Israel melaporkan tentara baru-baru ini menyadari adanya krisis di antara jajaran komando, dengan adanya kecenderungan perwira berpangkat kapten dan mayor meninggalkan jabatan mereka.
Sejak perang dimulai tahun lalu, sekitar 900 perwira telah meminta peninjauan ulang kontrak mereka.
Krisis ini mempunyai beberapa faktor yang berkontribusi, salah satunya adalah peristiwa 7 Oktober. Para perwira melaporkan merasa kurang dihargai dan didelegitimasi oleh masyarakat dan beberapa politisi.
Sebaliknya, partai-partai sekuler dan nasionalis mendukungnya dan menuntut agar para pelajar agama ikut menanggung “beban perang,” yang menciptakan tantangan besar bagi koalisi Netanyahu.
Yahudi Haredi, yang berjumlah sekitar 13% dari populasi Israel yang berjumlah sekitar 9,7 juta jiwa, secara tradisional tidak bertugas di militer, dengan alasan komitmen mereka untuk mempelajari Taurat, kitab suci Yudaisme.
Netanyahu menghadapi tekanan politik yang besar karena ketidakpuasan publik atas perang genosida selama delapan bulan Israel di Gaza dan skandal politiknya yang sedang berlangsung.
Krisis Militer
Sementara itu, Saluran 12 Israel melaporkan tentara baru-baru ini menyadari adanya krisis di antara jajaran komando, dengan adanya kecenderungan perwira berpangkat kapten dan mayor meninggalkan jabatan mereka.
Sejak perang dimulai tahun lalu, sekitar 900 perwira telah meminta peninjauan ulang kontrak mereka.
Krisis ini mempunyai beberapa faktor yang berkontribusi, salah satunya adalah peristiwa 7 Oktober. Para perwira melaporkan merasa kurang dihargai dan didelegitimasi oleh masyarakat dan beberapa politisi.
(sya)