Krisis Militer Israel saat Perang Gaza: Butuh 10.000 Tentara Baru, 900 Perwira Minta Mundur

TEL AVIV - Tentara Israel baru-baru ini menyadari adanya krisis di antara jajaran komando, dengan kecenderungan para perwira berpangkat kapten dan mayor meninggalkan jabatan mereka.

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengumumkan pada Senin (1/7/2024) bahwa tentara Israel sangat membutuhkan 10.000 tentara tambahan di tengah perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.

“Militer membutuhkan 10.000 tentara lagi segera,” ujar Gallant, menurut Radio Angkatan Darat, dalam sesi Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset.

Dia menyebutkan, tentara bisa merekrut 4.800 tentara yang berasal dari laki-laki ultra-Ortodoks.

Keputusan ini menyusul keputusan bulat Mahkamah Agung Israel pekan lalu yang menyatakan orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks harus tunduk pada wajib militer, yang mengakhiri pengecualian mereka dari wajib militer selama beberapa dekade.

Mandat Mahkamah Agung

Dalam keputusan penting yang dapat berdampak signifikan terhadap kancah politik Israel, Mahkamah Agung negara tersebut dengan suara bulat memutuskan pada Selasa bahwa Yahudi ultra-Ortodoks harus dimasukkan dalam rancangan militer.

Kesembilan hakim pengadilan sepakat tidak ada dasar hukum bagi pemerintah untuk mengecualikan siswa Haredi Yeshiva dari dinas militer, menurut lembaga penyiaran publik Israel Kan.

Selain itu, pengadilan memutuskan pemerintah tidak dapat lagi memberikan dukungan keuangan kepada sekolah siswa Yeshiva tanpa pengecualian wajib militer.

Sejak tahun 2017, pemerintahan Israel berturut-turut telah berjuang mencapai konsensus mengenai wajib militer Haredi setelah Mahkamah Agung membatalkan undang-undang tahun 2015 yang mengecualikan mereka dari dinas militer, dengan alasan pelanggaran terhadap “prinsip kesetaraan.”

The Times of Israel melaporkan sekitar 67.000 pria Haredi memenuhi syarat untuk dinas militer.