Seruan Reformasi Kerajaan Thailand Terus Bergulir

BANGKOK - Thailand diguncang gelombang demonstrasi dalam sepekan terakhir. Aksi unjuk rasa itu dipicu keinginan sebagian rakyat Thailand untuk memulihkan sistem demokrasi setelah tampuk kekuasaan diduduki para elite militer. Namun, pemerintah bertindak represif dengan menangkap para pemimpin demonstran.

Polisi Thailand bergerak cepat dengan menangkap para pemimpin demonstrasi, termasuk pengacara Anom Nampa yang ikut menyerukan reformasi kerajaan. Itu menjadi penangkapan kedua pada bulan ini. Dia merupakan aktivis yang pertama menyerukan agar perubahan posisi Raja Thailand Vajiralongkorn di masyarakat yang jarang membicarakan raja dan terlalu mendewakannya.

Para pengunjuk rasa bahkan saat ini berani melayangkan kritik kepada keluarga Kerajaan Thailand yang dianggap tidak pro terhadap tuntutan rakyat. Para siswa dan mahasiswa juga turut menekan Perdana Menteri (PM) Thailand Prayuth Chan-ocha untuk lengser.



Seperti dilansir Reuters, unjuk rasa di Thailand berlangsung damai dan kondusif, sekalipun pendemo mengkritik kerajaan secara gamblang dan terbuka. Pemerintah dinilai sengaja diam untuk menghindari kericuhan dan kemarahan publik dalam skala besar. (Baca: Unjuk rasa Meluas, Perdana Menteri Thailand Didesak Mundur)

Thailand merupakan salah satu negara yang memiliki aturan lese-majeste paling ketat di dunia. Setiap orang yang mencederai nama baik, menghina, atau mengancam raja, ratu, dan keturunannya akan divonis hukuman penjara maksimal selama 15 tahun per dakwaan.

Para pengunjuk rasa yang berasal dari berbagai kalangan dan daerah hanya memiliki tiga tuntutan. Ketiga tuntutan itu ialah membubarkan pemerintah saat ini, mengakhiri intimidasi terhadap para aktivis, dan mengamendemen konstitusi yang dianggap melanggengkan kekuasaan militer.

Pada Senin hingga Rabu lalu, sekelompok pengunjuk rasa juga menuntut adanya reformasi kerajaan sebanyak 10 poin. Beberapa di antaranya ialah memperbolehkan warga Thailand mengkritik kerajaan untuk hal positif, anggaran untuk raja harus dipangkas, dan kerajaan tidak boleh turut campur dalam politik.

Tuntutan serupa juga pernah dilayangkan para pengunjuk rasa pada akhir pekan lalu. Saat itu, mereka melayangkan protes sambil mengenakan pakaian harry potter dan lord voldemort sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan yang absolut.

Sekretaris Jenderal Free People Movement, Tattep Ruangprapaikitseree, mengaku menerima banyak ancaman hukum, tapi dia tidak gentar. "Kami merasa struktur ekonomi dan politik di negeri ini rusak. Karena itu, kami turun ke jalan," katanya. (Baca juga: Wamena Papua Kembali Mencekam, 10 rumah Dibakar dan 4 Warga Terluka)