Respons Usulan Biden, Hamas Tuntut Israel Setop Semua Agresi di Gaza

GAZA - Hamas menanggapi usulan gencatan senjata yang digariskan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada 31 Mei, yang mengakhiri hari-hari penantian tanggapan resmi dari kelompok tersebut.

"Negara Qatar dan Republik Arab Mesir mengumumkan mereka telah menerima tanggapan hari ini dari (Hamas) dan faksi-faksi Palestina mengenai usulan terbaru untuk kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan dan tahanan," ungkap pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Qatar.

Juru bicara Gedung Putih John Kirby mengatakan AS telah menerima tanggapan yang disampaikan Hamas kepada para mediator, dan AS "sedang mengusahakannya".

"Tanggapan tersebut memprioritaskan kepentingan rakyat Palestina dan menekankan perlunya penghentian total agresi yang sedang berlangsung di Gaza," papar pernyataan Hamas dan Jihad Islam.

Mereka siap untuk "terlibat secara positif guna mencapai kesepakatan yang mengakhiri perang ini". Menurut Reuters, tanggapan Hamas mencakup usulan balasan untuk jadwal baru gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Qatar akan mempelajari tanggapan tersebut dengan Mesir dan berkoordinasi dengan para pihak.

Tanggapan resmi Hamas muncul sehari setelah Dewan Keamanan PBB memberikan suara 14 berbanding 0 untuk mendukung resolusi yang didukung AS yang menyerukan gencatan senjata di Gaza dan pertukaran sandera.

Suara Hamas

Kelompok Palestina tersebut mengatakan setelah pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB bahwa mereka "menyambut baik" resolusi tersebut dan menyatakan "kesiapan" menerapkan prinsip-prinsipnya melalui pembicaraan tidak langsung dengan Israel.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pernyataan Hamas merupakan "tanda harapan" tetapi dia terus menekan kelompok tersebut, dengan menunjukkan komentar publik tersebut tidak berarti tanggapan resmi yang disampaikan melalui mediator Qatar dan Mesir.

"Semua suara sudah ada, kecuali satu suara, dan itu adalah Hamas," papar Blinken.

Blinken sendiri tampaknya mengungkapkan rasa frustrasi dengan proses pengambilan keputusan Hamas.

Pejabat politik utama Hamas bermarkas di luar Gaza, tetapi para pemimpin militer dan kepala daerah kantong yang dikepung, Yahya Sinwar, berada di dalam Gaza.

Para analis mengatakan Sinwar kemungkinan memiliki keputusan akhir mengenai kesepakatan tersebut mengingat kendalinya atas tawanan sebagaimana diperlukan untuk memulai tahap pertama dari perjanjian gencatan senjata bertahap dan pengaruhnya terhadap para pejuang di lapangan.

Pembicaraan antara Hamas dan Israel telah berlangsung selama berbulan-bulan.

Biden memaparkannya di hadapan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tanggal 31 Mei, ketika dia memaparkan rincian perjanjian tiga tahap yang dia gambarkan sebagai usulan Israel untuk penghentian permusuhan secara permanen di Gaza.

Meskipun pidato Biden langsung mendapat tanggapan positif, kelompok itu segera menyatakan keraguan tentang kesepakatan tersebut.

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu berulang kali menolak saran Biden bahwa kesepakatan itu akan mengakhiri perang, dengan mengatakan Israel akan terus bertempur di Gaza hingga Hamas menghilangkan kemampuan pemerintahan dan militernya.

Sebagai tanggapan, Hamas meminta jaminan tertulis dari para mediator bahwa gencatan senjata akan menyusul pertukaran sandera.

Pekan lalu, Middle East Eye melaporkan usulan terbaru Israel yang diterima Hamas tidak menjamin penghentian permusuhan secara permanen seperti yang dijelaskan Biden dalam pidatonya saat mengumumkan usulan tersebut.

Langkah AS untuk mengajukan rencana gencatan senjata yang digariskan Biden secara lisan pada bulan Mei untuk pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB tampaknya dirancang untuk memaksa Hamas. Hanya Rusia yang abstain dari pemungutan suara yang mendukungnya.

Baca juga: Inggris Setujui Lebih dari 100 Lisensi Ekspor Senjata ke Israel sejak Perang Gaza