Arab Saudi Larang Slogan Politik saat Haji

RIYADH - Menteri Haji Arab Saudi Tawfiq Al-Rabiah mengatakan slogan-slogan politik tidak memiliki tempat selama haji.

Larangan itu diungkap saat dia mengumumkan 1,2 juta Muslim tiba di Mekkah pekan ini untuk melaksanakan acara tahunan tersebut.

"Haji adalah untuk beribadah, bukan untuk slogan-slogan politik apa pun," ujar Tawfiq Al-Rabiah pada Kamis (6/6/2024), menanggapi pertanyaan seorang reporter tentang aturan dan tindakan hukuman yang mengatur "slogan-slogan politik dan sektarian".

"Inilah yang sedang dikerjakan oleh para pemimpin Kerajaan, semoga Tuhan melindunginya, untuk memastikan bahwa haji benar-benar mewujudkan tingkat pengabdian, ketenangan, dan spiritualitas tertinggi," papar dia.

Al-Rabiah mengatakan pada tahun-tahun sebelumnya telah ada "tingkat kepatuhan yang tinggi" terhadap aturan-aturan ini.

Mahkamah Agung Saudi pada Kamis mengumumkan bahwa haji tahunan akan dimulai pada tanggal 14 Juni dan Idul Adha akan diperingati dua hari kemudian.

Perang Israel yang menghancurkan Gaza telah menuai kecaman dari umat Muslim di seluruh dunia, tetapi protes ilegal di Arab Saudi dan kebebasan berekspresi sebagian besar ditekan.

Para imam pro-pemerintah Saudi telah berdoa di depan umum untuk Gaza dan Palestina dalam khotbah Jumat mingguan sejak Oktober, tetapi aturan yang diumumkan menteri haji menunjukkan ekspresi tersebut dapat dibatasi.

Meskipun Arab Saudi belum secara resmi mengakui Israel sejak didirikan pada tahun 1948, ada spekulasi terus-menerus bahwa kerajaan itu akan menormalisasi hubungan dengan negara tersebut seperti yang telah dilakukan tetangga Teluknya, Bahrain dan Uni Emirat Arab dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, rumor ini dibantah Saudi setelah genosida Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 36.600 warga Palestina.

Arab Saudi telah menjadi penentang dan pengkritik keras serangan Israel.

Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan pada Februari bahwa normalisasi tidak akan terjadi tanpa gencatan senjata dan kemajuan menuju negara Palestina.