Suriah Minta Dewan Keamanan PBB Gelar Pertemuan tentang Golan
Suriah Minta Dewan Keamanan PBB Gelar Pertemuan tentang Golan
A
A
A
NEW YORK - Suriah menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan mendesak terkait keputusan Amerika Serikat (AS) mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel.
Dalam sepucuk surat, misi Suriah untuk PBB meminta presiden dewan, yang dipegang Prancis, untuk menjadwalkan pertemuan mendesak guna membahas situasi di Golan Suriah yang diduduki dan pelanggaran baru-baru ini yang melanggar resolusi Dewan Keamanan terkait oleh negara anggota tetap.
Kepresidenan Dewan Keamanan PBB yang dipegang Prancis tidak segera menjadwalkan pertemuan itu dan para diplomat mengatakan akan ada diskusi di dewan tentang permintaan itu seperti dikutip dari Al Jazeera, Kamis (28/3/2019).
DK PBB dijadwalkan untuk membahas krisis terbaru pada hari Rabu waktu setempat selama pertemuan tentang memperbarui mandat pasukan penjaga perdamaian PBB yang dikerahkan antara Israel dan Suriah di Golan, yang dikenal sebagai UNDOF.
Lima negara Eropa yang mempunyai kursi di Dewan Keamanan PBB sebelumnya menolak keputusan Trump dan menyuarakan keprihatinan bahwa langkah AS akan memiliki konsekuensi luas di Timur Tengah.
Dua sekutu terdekat Washington - Inggris dan Prancis - bergabung dengan Belgia, Jerman dan Polandia untuk menyatakan bahwa posisi Eropa tidak berubah dan Golan tetap menjadi wilayah Suriah yang diduduki Israel, sejalan dengan hukum internasional yang diabadikan dalam resolusi PBB.
Baca Juga: Anggota DK PBB Asal Eropa Tolak Akui Golan Milik Israel
Penjabat Duta Besar AS Jonathan Cohen mengatakan dalam pertemuan dewan di Timur Tengah bahwa Washington telah membuat keputusan untuk menentang Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Iran.
"Untuk memungkinkan Dataran Tinggi Golan dikendalikan oleh orang-orang seperti rezim Suriah dan Iran akan menutup mata terhadap kekejaman rezim Assad dan memfitnah serta mendestabilisasi kehadiran Iran di kawasan itu," kata Cohen.
"Tidak mungkin ada perjanjian damai yang tidak memuaskan memenuhi kebutuhan keamanan Israel di Dataran Tinggi Golan," tambahnya.
China dan Rusia berbicara menentang keputusan AS selama pertemuan dewan, seperti halnya Indonesia dan Afrika Selatan, dua negara yang sangat mendukung Palestina, bersama dengan Kuwait, sekutu AS di wilayah tersebut.
Presiden Donald Trump pada hari Senin menandatangani dekrit di mana AS mengakui pencaplokan Israel atas dataran tinggi strategis, meskipun resolusi PBB mengakui Golan sebagai wilayah yang diduduki Israel.
Israel menduduki Dataran Tinggi Golan dari Suriah selama Perang Arab-Israel 1967 dan terus menduduki sekitar dua pertiga wilayah Dataran Tinggi Golan yang lebih luas sebagai akibat langsung dari konflik.
Pada tahun 1981, Israel secara resmi mencaplok wilayah tersebut, dalam suatu tindakan yang dengan suara bulat ditolak pada saat itu oleh Dewan Keamanan PBB.
Dalam sepucuk surat, misi Suriah untuk PBB meminta presiden dewan, yang dipegang Prancis, untuk menjadwalkan pertemuan mendesak guna membahas situasi di Golan Suriah yang diduduki dan pelanggaran baru-baru ini yang melanggar resolusi Dewan Keamanan terkait oleh negara anggota tetap.
Kepresidenan Dewan Keamanan PBB yang dipegang Prancis tidak segera menjadwalkan pertemuan itu dan para diplomat mengatakan akan ada diskusi di dewan tentang permintaan itu seperti dikutip dari Al Jazeera, Kamis (28/3/2019).
DK PBB dijadwalkan untuk membahas krisis terbaru pada hari Rabu waktu setempat selama pertemuan tentang memperbarui mandat pasukan penjaga perdamaian PBB yang dikerahkan antara Israel dan Suriah di Golan, yang dikenal sebagai UNDOF.
Lima negara Eropa yang mempunyai kursi di Dewan Keamanan PBB sebelumnya menolak keputusan Trump dan menyuarakan keprihatinan bahwa langkah AS akan memiliki konsekuensi luas di Timur Tengah.
Dua sekutu terdekat Washington - Inggris dan Prancis - bergabung dengan Belgia, Jerman dan Polandia untuk menyatakan bahwa posisi Eropa tidak berubah dan Golan tetap menjadi wilayah Suriah yang diduduki Israel, sejalan dengan hukum internasional yang diabadikan dalam resolusi PBB.
Baca Juga: Anggota DK PBB Asal Eropa Tolak Akui Golan Milik Israel
Penjabat Duta Besar AS Jonathan Cohen mengatakan dalam pertemuan dewan di Timur Tengah bahwa Washington telah membuat keputusan untuk menentang Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Iran.
"Untuk memungkinkan Dataran Tinggi Golan dikendalikan oleh orang-orang seperti rezim Suriah dan Iran akan menutup mata terhadap kekejaman rezim Assad dan memfitnah serta mendestabilisasi kehadiran Iran di kawasan itu," kata Cohen.
"Tidak mungkin ada perjanjian damai yang tidak memuaskan memenuhi kebutuhan keamanan Israel di Dataran Tinggi Golan," tambahnya.
China dan Rusia berbicara menentang keputusan AS selama pertemuan dewan, seperti halnya Indonesia dan Afrika Selatan, dua negara yang sangat mendukung Palestina, bersama dengan Kuwait, sekutu AS di wilayah tersebut.
Presiden Donald Trump pada hari Senin menandatangani dekrit di mana AS mengakui pencaplokan Israel atas dataran tinggi strategis, meskipun resolusi PBB mengakui Golan sebagai wilayah yang diduduki Israel.
Israel menduduki Dataran Tinggi Golan dari Suriah selama Perang Arab-Israel 1967 dan terus menduduki sekitar dua pertiga wilayah Dataran Tinggi Golan yang lebih luas sebagai akibat langsung dari konflik.
Pada tahun 1981, Israel secara resmi mencaplok wilayah tersebut, dalam suatu tindakan yang dengan suara bulat ditolak pada saat itu oleh Dewan Keamanan PBB.
(ian)
Explore More