Ingin Pertahankan Kekuasaan Pascaperang di Gaza, Berikut Beberapa Strategi Hamas

“Harapan saya terhadap pemulihan hubungan sangat kecil atau kurang,” kata Yezid Sayigh, peneliti senior di Carnegie Middle East Center.

Rakyat Palestina mencita-citakan sebuah negara di seluruh wilayah yang diduduki Israel dalam perang tahun 1967, ketika Israel merebut Tepi Barat – termasuk Yerusalem Timur – dan Jalur Gaza.

Meskipun 143 negara mengakui Palestina, termasuk Irlandia, Spanyol dan Norwegia pekan lalu, harapan akan adanya negara berdaulat telah memudar selama bertahun-tahun seiring Israel memperluas permukiman di Tepi Barat dan menentang pembentukan negara.

Perpecahan Hamas-Fatah semakin memperumit tujuan tersebut. Faksi-faksi tersebut memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai strategi, dimana Fatah berkomitmen untuk melakukan negosiasi dengan Israel untuk mewujudkan negara merdeka sementara Hamas mendukung perjuangan bersenjata dan tidak mengakui Israel.

Kepahitan ini terungkap pada pertemuan puncak Arab pada bulan Mei, ketika Abbas menuduh Hamas memberi Israel “lebih banyak alasan” untuk menghancurkan Gaza dengan melancarkan serangan pada 7 Oktober.

Hamas mengatakan pernyataan itu sangat disesalkan dan menyebut 7 Oktober adalah momen penting dalam perjuangan Palestina.

Piagam pendirian Hamas tahun 1988 menyerukan kehancuran Israel. Pada tahun 2017, Hamas mengatakan mereka menyetujui negara transisi Palestina dalam batas-batas yang sudah ada sebelum perang tahun 1967, meskipun mereka masih menolak mengakui hak keberadaan Israel.

Hamas telah menegaskan kembali posisi ini sejak pecahnya perang Gaza.

Fatah Tolak Memerintah Bersama Hamas

Foto/AP

Pada bulan Maret, Abbas mengambil sumpah dalam kabinet PA baru yang dipimpin oleh Mohammed Mustafa, seorang pembantu dekat Abbas yang mengawasi rekonstruksi Gaza selama masa jabatan sebelumnya di pemerintahan dari tahun 2013 hingga 2014. Meskipun kabinet tersebut terdiri dari para teknokrat, tindakan Abbas membuat marah Hamas, yang kemudian membuat Hamas marah. menuduhnya bertindak sepihak.

Pejabat senior Fatah Sabri Saidam mengatakan kepada Reuters bahwa membentuk pemerintahan baru hanya membuang-buang waktu.