Netanyahu: Tak Ada Gencatan Senjata di Gaza sampai Hamas Dihancurkan

Bulan lalu Netanyahu menentang seruan para pemimpin dunia dengan mengirimkan pasukan Israel ke Rafah, tempat terakhir di Gaza yang kecil dan padat yang belum mereka masuki, menyebabkan lebih dari satu juta warga Palestina yang berlindung di sana menjadi pengungsi.

Israel mengatakan Rafah, yang berada di perbatasan dengan Mesir, adalah benteng utama terakhir Hamas di Gaza dan kampanyenya untuk menghancurkan kelompok tersebut tidak akan berhasil sampai pasukannya memasuki kota tersebut.

Pada hari Rabu, Penasihat Keamanan Nasional Netanyahu, Tzachi Hanegbi, mengatakan dia memperkirakan perang di Gaza akan terus berlanjut setidaknya hingga sisa tahun 2024.

Di Amerika Serikat, sekutu utama Israel, besarnya penderitaan warga sipil di Gaza telah memberikan tekanan pada Biden untuk menghentikan perang. Presiden berharap untuk memenangkan masa jabatan presiden kedua dalam pemilu November.

“Sudah waktunya perang ini berakhir dan hari berikutnya dimulai,” kata Biden pada hari Jumat, menyerukan para pemimpin Israel untuk menolak tekanan dari pihak-pihak di negara tersebut yang menginginkan perang berlanjut “tanpa batas waktu.”

Di Israel, kemarahan atas serangan 7 Oktober telah menghasilkan dukungan luas terhadap perang di Gaza meskipun ada juga tekanan pada koalisi pemerintah untuk memulangkan sandera yang tersisa.

Pemimpin oposisi Yair Lapid mendesak Netanyahu untuk menyetujui kesepakatan sandera dan gencatan senjata, dengan mengatakan partainya akan mendukungnya bahkan jika faksi sayap kanan dalam koalisi pemerintahan memberontak, yang berarti kesepakatan tersebut kemungkinan besar akan disahkan di parlemen.

“Pemerintah Israel tidak dapat mengabaikan pidato penting Presiden Biden. Ada kesepakatan dan itu harus dilakukan,” kata Lapid dalam posting-an media sosial pada hari Sabtu, seperti dikutip Reuters.

Menemukan bahasa yang tepat untuk menggambarkan berakhirnya permusuhan telah terbukti menjadi permasalahan utama. Mediator sebelumnya telah mendorong kedua belah pihak untuk menyetujui masa tenang yang berkelanjutan sebagai kompromi.