Netanyahu: Tak Ada Gencatan Senjata di Gaza sampai Hamas Dihancurkan

TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Sabtu (1/6/2024) bahwa tidak akan ada gencatan senjata permanen di Gaza sampai Hamas dihancurkan.

Pernyataan pemimpin rezim Zionis tersebut menimbulkan keraguan terhadap bagian penting dari proposal gencatan senjata yang menurut Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah dibuat oleh Israel sendiri.

Biden mengatakan pada hari Jumat bahwa Israel telah mengusulkan kesepakatan yang melibatkan gencatan senjata awal selama enam minggu dengan penarikan sebagian militer Israel dan pembebasan beberapa sandera sementara kedua pihak merundingkan “pengakhiran permusuhan secara permanen.”

Namun, pernyataan Netanyahu pada hari ini mengatakan setiap gagasan bahwa Israel akan menyetujui gencatan senjata permanen sebelum “penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas” adalah “tidak dapat dimulai.”



Pembicaraan perdamaian terhenti selama berbulan-bulan, dengan Israel menuntut pembebasan semua sandera dan penghancuran Hamas. Sedangkan Hamas menuntut gencatan senjata permanen, penarikan pasukan Israel dan pembebasan banyak tahanan Palestina.

Hamas mengatakan pada Jumat bahwa pihaknya siap untuk terlibat “secara positif dan konstruktif” namun salah satu pejabat senior kelompok tersebut Mahmoud Mardawi mengatakan dalam sebuah wawancara televisi Qatar bahwa mereka belum menerima rincian proposal tersebut.

“Tidak ada kesepakatan yang bisa dicapai sebelum tuntutan penarikan tentara pendudukan dan gencatan senjata dipenuhi,” katanya. Hamas tetap berkomitmen terhadap kehancuran Israel.

Perang Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023 ketika kelompok Hamas menyerang wilayah Israel selatan, yang menurut rezim Zionis, menewaskan lebih dari 1.200 orang dan lebih dari 250 lainnya disandera.

Sedangkan invasi darat dan udara Israel di Gaza telah menghancurkan wilayah tersebut, menyebabkan kelaparan yang meluas, dan menewaskan lebih dari 36.000 orang menurut otoritas kesehatan Palestina, yang mengatakan sebagian besar korban tewas adalah warga sipil.