Kebebasan Berekspresi Versi Korea Utara, Kirim Balon Udara Berisi Tinja dan Sampah ke Musuhnya

SEOUL - Korea Utara telah mengadopsi strategi baru untuk menghadapi tetangganya di selatan: mengirimkan kantong-kantong sampah berisi “tinja” ke seberang perbatasan, dibawa dengan balon besar.

"Militer Korea Selatan mulai memperhatikan “balon dalam jumlah besar” yang datang dari Korea Utara mulai Selasa malam, dan mendeteksi lebih dari 150 balon pada Rabu pagi," ungkap Kepala Staf Gabungan (JCS) Seoul, dilansir CNN.

Foto-foto yang dirilis JCS menunjukkan kantong plastik dibawa oleh dua balon raksasa, dengan beberapa bungkusan pecah yang menumpahkan sisa-sisa plastik, lembaran kertas, dan apa yang tampak seperti tanah ke jalan dan trotoar.

Balon-balon tersebut sejauh ini berisi “kotoran dan sampah” dan sedang dianalisis oleh lembaga pemerintah, kata JCS, seraya menambahkan bahwa militer bekerja sama dengan Komando PBB.

Kirim Tinja untuk Merendahkan Musuhnya

Foto/AP

“Tindakan Korea Utara jelas melanggar hukum internasional dan sangat mengancam keselamatan warga negara kami,” tambahnya. “Semua tanggung jawab yang timbul dari balon-balon Korea Utara sepenuhnya berada di tangan Korea Utara, dan kami dengan tegas memperingatkan Korea Utara untuk segera menghentikan tindakan tidak manusiawi dan tingkat rendahnya.”

Pemerintah daerah juga mengirimkan pesan kepada penduduk di provinsi Gyeonggi utara dan Gangwon untuk memperingatkan adanya “benda tak dikenal” dan menyarankan agar tidak melakukan aktivitas di luar ruangan. "Paket-paket tersebut berisiko merusak kawasan pemukiman, bandara dan jalan raya," kata JCS.

Pyonyang Sebut Aksi Kirim Tinja sebagai Kebebasan Berekspresi

Foto/AP

Adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Kim Yo Jong – yang juga merupakan pejabat senior di rezim tertutup tersebut – menyebut kegiatan tersebut sebagai “kebebasan berekspresi.”

Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola pemerintah pada hari Rabu, Kim mengatakan bahwa Korea Utara telah menyebarkan tisu toilet dan bahan limbah lainnya ke dalam tas yang ditempelkan pada balon di sepanjang perbatasan Korea dan wilayah tengah.

Kim membandingkan tindakan Korea Utara dengan praktik Korea Selatan selama bertahun-tahun yang mengirimkan balon berisi selebaran anti-Korea Utara ke negaranya.

“Kami telah melakukan beberapa hal yang selalu mereka lakukan, tapi saya tidak tahu mengapa mereka membuat masalah besar seperti terkena hujan api,” kata Kim.

Balasan Aksi Aktivis Korea yang Kerapa Mengirim Propaganda

Foto/AP

Tindakan tersebut, menurut media pemerintah Korea Utara KCNA, adalah untuk membalas aktivis Korea Selatan yang sering mengirimkan materi ke Korea Utara – termasuk selebaran propaganda, makanan, obat-obatan, radio, dan stik USB yang berisi berita dan drama televisi Korea Selatan, semuanya dilarang di Korea Selatan. kediktatoran totaliter yang terisolasi.

Para aktivis di Korea Selatan, termasuk para pembelot dari Korea Utara, telah lama mengirimkan materi-materi tersebut melalui balon, drone, dan botol-botol yang mengapung di sungai lintas batas – bahkan setelah parlemen Korea Selatan melarang tindakan tersebut pada tahun 2020.

“Menyebarkan selebaran dengan menggunakan balon adalah provokasi berbahaya yang dapat digunakan untuk tujuan militer tertentu,” kata Kim Kang Il, Wakil Menteri Pertahanan Nasional Korea Utara, KCNA melaporkan pada hari Minggu.

Dia menuduh Korea Selatan menggunakan “perang psikologis” dengan menyebarkan “berbagai hal kotor” di dekat wilayah perbatasan, dan menyatakan bahwa Korea Utara akan mengambil “tindakan balas dendam.”

“Gundukan kertas bekas dan kotoran akan segera tersebar di wilayah perbatasan dan pedalaman (Korea Selatan) dan akan terlihat secara langsung betapa besarnya upaya yang diperlukan untuk menghilangkannya,” kata Kim, menurut KCNA. “Ketika kedaulatan, keamanan, dan kepentingan nasional kami dilanggar, kami akan segera mengambil tindakan.”

Undang-undang tahun 2020 yang melarang pengiriman selebaran juga membatasi siaran propaganda melalui pengeras suara, yang pernah diperjuangkan oleh militer Korea Selatan sebagai bagian dari perang psikologis melawan Korea Utara hingga mereka menarik peralatan tersebut setelah pertemuan puncak tahun 2018 antara kedua Korea.

Namun bahkan setelah parlemen meloloskan larangan tersebut, para aktivis mengatakan kepada Reuters bahwa mereka berencana untuk terus melakukan hal tersebut – termasuk pembelot Park Sang-hak, yang telah mengirimkan materi kembali ke tanah airnya selama 15 tahun, bersumpah untuk terus melanjutkan upayanya untuk memberikan gambaran langka kepada warga Korea Utara. dari dunia luar.

Awal bulan ini, organisasi Park, Fighters for a Free North Korea, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah mengirimkan 20 balon ke Korea Utara, berisi 300.000 selebaran yang mengecam Kim Jong Un dan 2.000 stik USB berisi K-pop dan video musik.

“Untuk memohon dan mendesak rakyat Korea Utara agar bangkit dan mengakhiri Kim Jong Un… kelompok tersebut mengirimkan selebaran tersebut kepada rekan-rekan mereka di Korea Utara,” kata organisasi tersebut dalam sebuah pernyataan.

Selama beberapa dekade, Korea Utara hampir sepenuhnya tertutup dari dunia luar, dengan kontrol ketat terhadap informasi apa yang masuk atau keluar. Materi asing termasuk film dan buku dilarang, dengan hanya beberapa pengecualian yang disetujui negara; mereka yang tertangkap membawa barang selundupan asing seringkali menghadapi hukuman berat, kata para pembelot.

Awal tahun ini sebuah kelompok penelitian Korea Selatan telah merilis rekaman langka yang diklaim menunjukkan remaja Korea Utara dijatuhi hukuman kerja paksa karena menonton dan mendistribusikan K-drama.

Pembatasan ini agak melunak dalam beberapa dekade terakhir seiring dengan semakin meluasnya hubungan Korea Utara dengan Tiongkok. Langkah-langkah tentatif untuk membuka diri memungkinkan beberapa elemen Korea Selatan, termasuk bagian dari budaya popnya, untuk meresap ke dalam negara yang tertutup tersebut – terutama pada tahun 2017 dan 2018, ketika hubungan kedua negara mencair.

Namun situasi di Korea Utara memburuk pada tahun-tahun berikutnya dan perundingan diplomatik gagal – sehingga peraturan ketat kembali diberlakukan di Korea Utara.