AS Tuduh China Tingkatkan Militerisasi di Laut China Selatan
AS Tuduh China Tingkatkan Militerisasi di Laut China Selatan
A
A
A
WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis menuduh China meningkatkan aktivitas militernya di Laut China Selatan sepanjang tahun 2018. Tuduhan ini dilontarkan komandan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat Laksamana Philip Davidson.
"Itu membangun, tidak mengurangi dalam arti kata apa pun. Ada lebih banyak aktivitas dengan kapal, pesawat tempur dan (pesawat) pembom selama tahun lalu daripada tahun-tahun sebelumnya, tentu saja," kata Davidson.
Dia berpendapat bahwa aktivitas ini menimbulkan bahaya bagi perdagangan global. "(Bagi) aktivitas komersial dan keuangan yang mengalir pada kabel di bawah Laut China Selatan," ujarnya, dikutip Sputnik, Jumat (8/3/2019).
Davidson menolak untuk menjelaskan apakah jumlah patroli kebebasan navigasi AS akan meningkat sehubungan dengan peningkatan aktivitas China di wilayah tersebut.
Pada saat yang sama, dia menekankan upaya Washington untuk tetap menyuarakan AS sebagai kekuatan Pasifik yang abadi.
Pernyataannya itu disampaikan setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying menyalahkan kapal-kapal militer AS karena memasuki perairan di dekat Kepulauan Spratly secara ilega. Kepulauan Spratly di Laut China Selatan dianggap Beijing sebagai kedaulatannya yang tak terbantahkan.
Hua menekankan bahwa Beijing menghormati kebebasan bernavigasi di Laut China Selatan, tetapi tidak akan mentoleransi penggunaan kebebasan tersebut sebagai dalih untuk merusak kedaulatan dan keamanan negara.
"Kami sangat mendesak pihak AS untuk segera menghentikan tindakan-tindakan provokatif ini. Pihak China akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk secara tegas mempertahankan kedaulatan dan keamanannya serta stabilitas di Laut China Selatan," ujar Hua.
Menurut Beijing, dua kapal perusak Angkatan Laut AS berlayar di dekat Kepulauan Spratly tanpa izin dari pemerintah China pada awal Februari. Kapal-kapal China mengeluarkan peringatan kepada kapal-kapal perang AS tersebut dan menuntut agar mereka segera meninggalkan wilayah itu.
Beijing mengendalikan sebagian besar pulau dan terumbu karang di Laut China Selatan, dan sedang membangun sejumlah pulau buatan dalam upaya untuk lebih menopang klaimnya yang dipertanyakan oleh Filipina, Brunei, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan.
Beijing bersikeras untuk merundingkan masalah ini di tingkat regional, sementara AS telah memprakarsai misi kebebasan navigasi laut untuk menentang klaim China.
"Itu membangun, tidak mengurangi dalam arti kata apa pun. Ada lebih banyak aktivitas dengan kapal, pesawat tempur dan (pesawat) pembom selama tahun lalu daripada tahun-tahun sebelumnya, tentu saja," kata Davidson.
Dia berpendapat bahwa aktivitas ini menimbulkan bahaya bagi perdagangan global. "(Bagi) aktivitas komersial dan keuangan yang mengalir pada kabel di bawah Laut China Selatan," ujarnya, dikutip Sputnik, Jumat (8/3/2019).
Davidson menolak untuk menjelaskan apakah jumlah patroli kebebasan navigasi AS akan meningkat sehubungan dengan peningkatan aktivitas China di wilayah tersebut.
Pada saat yang sama, dia menekankan upaya Washington untuk tetap menyuarakan AS sebagai kekuatan Pasifik yang abadi.
Pernyataannya itu disampaikan setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying menyalahkan kapal-kapal militer AS karena memasuki perairan di dekat Kepulauan Spratly secara ilega. Kepulauan Spratly di Laut China Selatan dianggap Beijing sebagai kedaulatannya yang tak terbantahkan.
Hua menekankan bahwa Beijing menghormati kebebasan bernavigasi di Laut China Selatan, tetapi tidak akan mentoleransi penggunaan kebebasan tersebut sebagai dalih untuk merusak kedaulatan dan keamanan negara.
"Kami sangat mendesak pihak AS untuk segera menghentikan tindakan-tindakan provokatif ini. Pihak China akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk secara tegas mempertahankan kedaulatan dan keamanannya serta stabilitas di Laut China Selatan," ujar Hua.
Menurut Beijing, dua kapal perusak Angkatan Laut AS berlayar di dekat Kepulauan Spratly tanpa izin dari pemerintah China pada awal Februari. Kapal-kapal China mengeluarkan peringatan kepada kapal-kapal perang AS tersebut dan menuntut agar mereka segera meninggalkan wilayah itu.
Beijing mengendalikan sebagian besar pulau dan terumbu karang di Laut China Selatan, dan sedang membangun sejumlah pulau buatan dalam upaya untuk lebih menopang klaimnya yang dipertanyakan oleh Filipina, Brunei, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan.
Beijing bersikeras untuk merundingkan masalah ini di tingkat regional, sementara AS telah memprakarsai misi kebebasan navigasi laut untuk menentang klaim China.
(mas)
Explore More