Bilang Bakal Berdamai dengan Israel, Jubir Kemlu Sudan Dipecat

KHARTOUM - Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Sudan , Haidar Badawi Sadiq, dipecat menyusul pernyataannya tentang pembicaraan damai dengan Israel . Keputusan itu dibuat langsung oleh Menteri Luar Negeri Sudan Omar Qamar al-Din Ismail.

Keputusan itu diambil sehari setelah Haidar Badawi Sadiq mengatakan kepada Sky News Arabia bahwa Sudan tertarik untuk menjalin hubungan resmi dengan Israel dan memperkirakan bahwa kesepakatan yang relevan dapat dicapai pada akhir tahun atau pada awal 2021.

"Tidak ada alasan berlanjutnya permusuhan antara Sudan dan Israel," tambahnya."Kami tidak menyangkal adanya kontak antara kedua negara," imbuhnya.(Baca: Diam-diam, Sudan Ikuti Jejak UEA, Buat Kesepakatan dengan Israel )

Kementerian Luar Negeri Sudan menarik kembali pernyataan itu, dengan mengatakan itu diterima "dengan heran".

"Masalah hubungan dengan Israel sama sekali tidak dibahas di Kementerian Luar Negeri," katanya dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa Sadiq tidak berwenang untuk membuat pernyataan apa pun tentang masalah tersebut seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (19/8/2020).

Uni Emirat Arab pekan lalu menjadi negara Arab ketiga, setelah Mesir dan Yordania, yang menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Israel. Langkah itu, yang menutupi hubungan rahasia Aran dan Israel selama bertahun-tahun, memicu spekulasi bahwa negara-negara Arab lainnya termasuk Bahrain, Oman, dan Sudan mungkin mengikutinya.(Baca: Dibantu Trump, Israel dan UEA Capai Kesepakatan Normalisasi Hubungan )

Sudan secara resmi tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan berperang dengan Negara Yahudi itu pada tahun 1948 dan 1967. Israel, sebaliknya, secara diam-diam mendukung milisi Kristen yang memerangi pemerintah pusat Muslim Sudan dalam dua perang saudara, yang berakhir dengan pemisahan Sudan Selatan.

Permusuhan berkepanjangan menunjukkan tanda-tanda pencairan pada Februari ini, ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan kepala negara Sudan Abdel Fattah al-Burhan bertemu di Uganda, di mana mereka sepakat untuk membangun "hubungan niat baik".

Pemerintah transisi Sudan, yang mengeluh tidak diberitahu tentang pertemuan sebelumnya, mengatakan bahwa pertemuan itu adalah "inisiatif pribadi" Burhan dan ia tidak berkomitmen untuk normalisasi apa pun.