Pakar: Krisis Israel Bisa Sebabkan Kudeta Militer dan Pembentukan Negara Palestina

TEL AVIV - Israel sedang dilanda krisis politik setelah Menteri Kabinet Perang yang juga mantan Jenderal Angkatan Darat Benny Gantz berseteru dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

Gantz mengancam akan mengundurkan diri kecuali PM Netanyahu menerima rencananya untuk menyelesaikan konflik Gaza yang dapat mengarah pada pembentukan Negara Palestina.

Seorang pakar hubungan internasional mengatakan kepada Sputnik, Senin (20/5/2024), bahwa Tel Aviv menghadapi tuntutan yang semakin besar untuk menyelesaikan Perang Gaza di tengah kerja keras dalam negeri.

Rencana Gantz untuk menyelesaikan perang Gaza melibatkan demiliterisasi Jalur Gaza dan pembentukan pemerintahan sipil multinasional di wilayah tersebut.



Meskipun Gantz menetapkan batas waktu rencana ini pada 8 Juni, Netanyahu menyatakan bahwa menyetujui tuntutan tersebut akan mengakibatkan kekalahan bagi Israel.

Mengomentari perkembangan ini, pakar hubungan internasional yang berbasis di Tel Aviv, Dr Simon Tsipis menjelaskan bahwa rencana Gantz, jika diadopsi, pada akhirnya akan menghasilkan pembentukan negara Palestina—sesuatu yang ditentang keras oleh faksi Zionis yang saat ini mengendalikan pemerintah Israel.

Netanyahu kemudian mendapati dirinya dalam kesulitan karena memberikan konsesi kepada Gantz dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, yang sebelumnya mendesak Netanyahu untuk menyatakan bahwa Israel tidak memiliki niat untuk membangun kendali militer atas Gaza, akan menyebabkan pemimpin Zionis seperti Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir menarik diri dari koalisi pemerintah, dan sebaliknya.

“Ini jelas merupakan krisis terbesar dalam sejarah Israel,” kata Dr Tsipis, dengan alasan bahwa pemerintah Israel kini berada di ambang kehancuran.

Dia juga menyoroti aspek lain dari masalah ini: Gantz dan Gallant adalah mantan jenderal Israel.

“Mungkin ada risiko kudeta militer, karena jika Gantz dan Gallant—mereka adalah mantan jenderal dan mantan kepala staf umum— memutuskan untuk merebut kekuasaan dan memanggil mantan rekan mereka, maka tindakan ini berarti kudeta militer di Israel, penggulingan Benjamin Netanyahu dengan meyakinkan dia untuk melepaskan kekuasaannya,” ujar Dr Tsipis berspekulasi.

Selain itu, menyetujui usulan Gantz juga akan menjadi masalah bagi Netanyahu karena Netanyahu kemungkinan besar akan menyerukan pemilu dini—pemilu yang pasti akan membuat Netanyahu kalah jika tidak ada kecurangan yang terlibat, menurut pakar tersebut.

Jadi, apakah dia memberikan konsesi kepada Gantz atau tidak, Netanyahu mungkin sedang menghadapi kehancuran pemerintahannya dan akhir karier politiknya.

Mengenai kunjungan Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) Jake Sullivan ke Israel, yang diperkirakan akan mengadakan pembicaraan dengan Netanyahu, Dr Tsipis berpendapat bahwa Sullivan pada dasarnya mewakili kepentingan Partai Demokrat AS yang saat ini memegang kekuasaan.

“Partai Demokrat tertarik, pertama, pada resolusi damai perang Israel dengan Jalur Gaza, kedua, pada proklamasi negara Palestina, dan ketiga, pada penggulingan Netanyahu,” klaimnya, dengan alasan bahwa Sullivan akan mencoba membujuk Netanyahu untuk menyetujui rencana Gantz.