Luncurkan Operasi Besar, Prancis Kirim 600 Polisi ke New Caledonia

PRANCIS - Polisi Prancis yang berusaha memulihkan ketertiban di wilayah pulau New Caledonia setelah berhari-hari kerusuhan mematikan telah membersihkan puluhan barikade yang menghalangi jalan utama yang menghubungkan bandara ke ibu kota, Noumea.

"Sekitar 60 barikade yang dipasang pengunjuk rasa di sepanjang jalan sepanjang 60 kmtelah dibongkar tetapi jalan tersebut belum dibuka karena puing-puing perlu dibersihkan, yang akan memakan waktu beberapa hari," kata komisaris tinggi wilayah tersebut, Louis Le Franc, dilansir Reuters.

Bandara Tontouta ditutup karena kerusuhan di wilayah Pasifik Selatan yang dikuasai Prancis.

Protes meletus pekan lalu, dipicu oleh kemarahan di kalangan masyarakat adat Kanak atas amandemen konstitusi yang akan mengubah siapa yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilu, yang dikhawatirkan oleh para pemimpin lokal akan melemahkan suara Kanak.

Enam orang telah terbunuh dan kerusuhan tersebut telah meninggalkan jejak berupa pembakaran tempat usaha, pembakaran mobil, penjarahan toko, dan barikade jalan, serta memutus akses terhadap obat-obatan dan makanan.

Tiga dari mereka yang terbunuh adalah penduduk asli Kanak dan dua lainnya adalah petugas polisi. Orang keenam tewas dan dua lainnya luka parah pada hari Sabtu dalam baku tembak antara dua kelompok di penghalang jalan di Kaala-Gomen, kata polisi Prancis, tanpa mengidentifikasi kelompok tersebut.

"Lebih dari 600 polisi dikerahkan untuk membersihkan barikade di jalan bandara, termasuk sekitar 100 polisi yang merupakan bagian dari unit khusus bersenjata lengkap," kata Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin pada X Sabtu malam.



“Dengan kekuatan yang saya miliki, kita akan mampu membangun kembali tatanan Republik,” kata Le Franc, komisaris tinggi.

Dia mengatakan dalam pernyataannya bahwa situasi pada Sabtu malam lebih tenang dibandingkan malam-malam sebelumnya, namun menambahkan bahwa telah terjadi dua kali kebakaran dan penjarahan, dan 230 perusuh telah ditangkap.

Dominique Fochi, sekretaris jenderal gerakan kemerdekaan terkemuka di wilayah tersebut, mendesak agar masyarakat tetap tenang namun mengatakan pemerintah harus menunda perubahan konstitusi.

“Kita memerlukan tindakan kuat untuk menenangkan situasi, pemerintah harus berhenti membakar minyak,” katanya kepada Reuters.

Langkah tersebut disetujui oleh anggota parlemen di Paris dan akan memungkinkan warga Prancis yang telah tinggal di Kaledonia Baru setidaknya selama 10 tahun untuk memberikan suara dalam pemilihan provinsi.

Presiden Emanuel Macron mengatakan dia akan menunda penandatanganan undang-undang tersebut tetapi kesepakatan baru antara perwakilan penduduk wilayah tersebut harus dicapai sebelum akhir Juni.