Khawatir Kongo Rusuh, AS Kerahkan Tentara ke Gabon

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) telah mengerahkan puluhan tentara ke Gabon di tengah kekhawatiran pecahnya kerusuhan di Republik Demokratik Kongo (DRC). Negara Afrika itu sedang dilanda demo besar setelah pemilu untuk memilih presiden baru.

Presiden Donald Trump mengatakan kepada Kongres AS pada hari Jumat waktu Washington bahwa pengerahan perdana dari sekitar 80 tentara telah tiba di Gabon pada hari Rabu. Misinya untuk melindungi warga AS dan fasilitas diplomatik jika kekerasan pecah di Kinshasa, Ibu Kota DRC.

Warga Kongo telah memberikan suaranya pada pemilu untuk memilih presiden pada 30 Desember 2018 lalu. Pemilu ini digelar untuk memilih penerus Presiden Joseph Kabila, yang telah berkuasa selama 18 tahun.

"Yang pertama dari personel ini tiba di Gabon pada 2 Januari 2019, dengan peralatan tempur yang sesuai dan didukung oleh pesawat militer," bunyi surat Trump kepada Kongres, seperti dikutip Reuters, Sabtu (5/1/2019).

"Pasukan tambahan dapat dikerahkan ke Gabon, Republik Demokratik Kongo, atau Republik Kongo, jika perlu untuk tujuan ini," lanjut surat Trump.

"Personel yang dikerahkan ini akan tetap berada di kawasan itu sampai situasi keamanan di Republik Demokratik Kongo menjadi sedemikian rupa sehingga kehadiran mereka tidak lagi diperlukan," imbuh surat Presiden Trump.

Komisi Pemilihan Umum Kongo dijadwalkan akan merilis hasil sementara dari pemilihan presiden pada hari Minggu (6/1/2019). Namun, komisi tersebut mengatakan kemungkinan ada penundaan karena lambatnya kedatangan lembar penghitungan suara.

Para pengamat dan oposisi mengatakan pemilu telah dirusak oleh kecurangan yang serius. Sedangkan Pemerintah Kongo mengatakan pemilu berlangsung itu adil dan berjalan lancar.

Kubu koalisi pendukung Kabila atau kubu berkuasa menjagokan Emmanuel Ramazani Shadary sebagai presiden baru.

Komunitas internasional telah mengajukan kekhawatiran bahwa hasil pemilu yang disengketakan dapat menyebabkan kerusuhan, seperti yang terjadi setelah pemilu 2006 dan 2011.

Pada hari Kamis, Departemen Luar Negeri AS meminta Komisi Pemilihan Umum Kongo untuk memastikan suara dihitung secara akurat. Departemen itu mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang merusak proses atau mengancam perdamaian dan stabilitas di negara itu.

Sementara itu, Human Rights Watch memperingatkan potensi manipulasi hasil pemilu Kongo. "Uni Afrika dan pemerintah lain harus menjelaskan kepada kepemimpinan Kongo bahwa setiap manipulasi hasil pemilu akan memiliki konsekuensi serius," kata Ida Sawyer, wakil direktur Afrika di Human Rights Watch.

"Penghitungan suara palsu hanya akan mengobarkan situasi yang sudah tegang dan bisa berakibat buruk," ujarnya.