7 Fakta Genosida Rwanda yang Sudah Berlalu 30 Tahun

LONDON - Sudah tiga dekade sejak genosida di Rwanda pada bulan April 1994 ketika anggota kelompok etnis mayoritas Hutu membunuh sekitar 800.000 minoritas Tutsi, Hutu moderat, dan anggota kelompok etnis ketiga, Twa, dalam salah satu episode paling kelam dalam sejarah dunia.

Kombinasi dari favoritisme era kolonial terhadap Tutsi yang membuat marah kelompok lain, lanskap media yang siap menyebarkan kebencian, dan lambatnya komunitas internasional dalam menanggapi krisis, semuanya menjadi faktor yang memicu terjadinya genosida.

Pembunuhan terus terjadi di Afrika Timur, yang berujung pada perang saudara dan kekerasan yang terus berlanjut di negara tetangga, Republik Demokratik Kongo (DRC).

7 Fakta Genosida Rwanda yang Sudah Berlalu 30 Tahun

1. Dipicu Konflik Suku Hutu dan Tutsi

Foto/AP

Melansir Al Jazeera, Ketegangan sudah terjadi antara Hutu dan Tutsi sebelum April 1994.

Suku Tutsi, yang merupakan 8,4 persen dari populasi menurut sensus tahun 1991, diyakini secara genealogis lebih dekat dengan orang kulit putih Eropa berdasarkan teori-teori ilmiah yang kini dibantah dan disukai di bawah kolonialisme Belgia.

Suku Hutu berjumlah 85 persen dari populasi, namun dalam praktiknya mereka tidak dapat mengakses pendidikan dan peluang ekonomi seperti yang dimiliki oleh penguasa Tutsi.

“Apa yang dipahami secara umum dari para sejarawan adalah bahwa orang Belgia menggunakan Tutsi sebagai wakil mereka dalam memerintah negara, dan itulah mengapa mereka mendapat hak istimewa,” kata Lennart Wohlgemuth, peneliti dan mantan profesor di Universitas Gothenburg di Swedia.

Diidentifikasi sebagai Tutsi atau Hutu sebelum kolonialisme bersifat “fluid” dan sangat didasarkan pada kelas. Hutu yang kaya mampu memperoleh gelar kehormatan Tutsi. “Itu sebenarnya didasarkan pada berapa banyak sapi yang Anda miliki, [tetapi] orang-orang Belgia membangun perbedaan antara keduanya dan memanipulasinya. Suku Tutsi sudah lebih baik keadaannya, dan tentu saja mereka menggunakan hak istimewa mereka untuk meningkatkan kehidupan mereka,” kata Wohlgemuth.

Pada tahun 1932, penjajah Belgia semakin memperkuat perbedaan tersebut ketika mereka memperkenalkan kartu identitas yang mencantumkan etnis seseorang.

Pada tahun 1959, ketika gerakan kemerdekaan melanda Afrika, suku Hutu melakukan pemberontakan dengan kekerasan melawan penjajah Belgia dan elit Tutsi. Sekitar 120.000 orang, terutama orang Tutsi, melarikan diri dari pembunuhan dan serangan tersebut, dan berlindung di negara-negara tetangga.

Pemerintahan Hutu berkuasa setelah kemerdekaan pada tahun 1962. Namun, negara baru ini sejak awal menghadapi ancaman dari pengungsi Tutsi yang mengorganisir diri di pengasingan.

Salah satu kelompoknya, Front Patriotik Rwanda (RPF) yang berbasis di Uganda, bertujuan untuk merebut kekuasaan dan memulangkan pengungsi yang diasingkan dengan melancarkan serangan terhadap sasaran sipil dan militer di Rwanda. RPF didukung oleh pemerintahan Yoweri Museveni di Uganda dan dipimpin terutama oleh para komandan Tutsi, termasuk presiden Rwanda saat ini, Paul Kagame.

Pada akhir tahun 1990, perang saudara pecah antara RPF dan pemerintah Rwanda.

2. Bermotif Politik dan Balas Dendam

Foto/AP

Pemerintah Hutu menindak orang Tutsi selama perang, mengklaim mereka adalah kaki tangan RPF. Propaganda pemerintah menggambarkan mereka sebagai pengkhianat, sehingga menimbulkan kemarahan luas terhadap mereka.

Namun, setelah intervensi internasional, presiden Rwanda, Juvenal Habyarimana, menandatangani Perjanjian Arusha pada Agustus 1993 untuk mengakhiri perang, sehingga serangan RPF terhenti. PBB mengerahkan pasukan untuk memfasilitasi proses perdamaian di bawah Misi Bantuan PBB untuk Rwanda (UNAMIR).

Namun, beberapa orang Hutu, bahkan dari dalam pemerintahan, tidak menyukai tindakan tersebut, dan beberapa memulai kampanye “pemusnahan” dengan menyusun daftar target orang Tutsi.