Eks Pegawai OHCHR Ungkap Praktik Suap China di Badan-badan PBB
loading...
Seorang mantan pegawai Kantor Komisaris Tinggi HAM (OHCHR) PBB mengungkap praktik suap China di badan-badan PBB. Foto/REUTERS
A
A
A
LONDON - Sebuah laporan dari Inggris mengungkap bahwa China telah menyabotase tatanan internasional untuk mencapai tujuan hegemoni global dan membatasi demokrasi di dalam negeri untuk mendukung pemerintahan otokratis Partai Komunis China (CCP).
Laporan tersebut juga menyebut China telah menginjak-injak HAM demi membangun dominasi etnis Han China di seluruh dunia.
Menurut laporan itu, sekarang menjadi penting bagi Beijing untuk membungkam suara PBB terhadap semua kelakuan buruk China. Untuk memastikan hal tersebut, Beijing kini mencoba menggunakan kekuatan uangnya untuk memengaruhi pejabat senior pengawas internasional tersebut.
Laporan tersebut didasarkan pada bukti tertulis yang diserahkan whistleblower bernama Emma Reilly—mantan pegawai Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) PBB—kepada Komite Urusan Luar Negeri, sebuah panel Parlemen yang mengawasi Kementerian Luar Negeri Pemerintah Inggris.
"Komite Urusan Luar Negeri menerbitkan bukti tertulis yang diterima sebagai bagian dari penyelidikannya mengenai hubungan internasional dalam sistem multilateral," bunyi keterangan website Parlemen Inggris.
"Buktinya, mantan pegawai OHCHR dan pengungkap fakta (whistleblower) Emma Reilly menuduh bahwa 'bantuan berbahaya' telah 'diberikan oleh OHCHR kepada pemerintah China' dan 'bantuan tersebut termasuk dalam kategori tidak sah dalam upaya China untuk menjadikan PBB sebagai alat untuk melayani kepentingan nasionalnya’. Bukti yang ditunjukkan Reilly menunjukkan bahwa 'PBB menutup-nutupi bantuan khusus kepada China’,” lanjut keterangan tersebut.
Mengutip dari The HK Post, Kamis (25/4/2024), Reilly menuduh bahwa selama dua tahun negosiasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Beijing telah membayar sejumlah suap dan memiliki pengaruh signifikan terhadap naskah akhir yang diajukan ke Majelis. Uang ini disebut Reilly didesain agar tidak boleh dibelanjakan di negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan.
Bukti tertulisnya mencakup tuduhan bahwa—salah satu—Ketua Cabang Dewan HAM di OHCHR diam-diam memberikan informasi awal kepada China mengenai aktivis HAM mana saja yang akan menghadiri sesi di Dewan HAM.
Reilly mengatakan sejumlah pejabat PBB di berbagai tingkat dengan sengaja berbohong kepada negara-negara anggota, termasuk delegasi Inggris Raya, yang menanyakan kebijakan PBB dalam menyerahkan nama—termasuk nama warga negara dan penduduk Inggris—kepada China tanpa persetujuan mereka.
Laporan tersebut juga menyebut China telah menginjak-injak HAM demi membangun dominasi etnis Han China di seluruh dunia.
Menurut laporan itu, sekarang menjadi penting bagi Beijing untuk membungkam suara PBB terhadap semua kelakuan buruk China. Untuk memastikan hal tersebut, Beijing kini mencoba menggunakan kekuatan uangnya untuk memengaruhi pejabat senior pengawas internasional tersebut.
Laporan tersebut didasarkan pada bukti tertulis yang diserahkan whistleblower bernama Emma Reilly—mantan pegawai Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) PBB—kepada Komite Urusan Luar Negeri, sebuah panel Parlemen yang mengawasi Kementerian Luar Negeri Pemerintah Inggris.
"Komite Urusan Luar Negeri menerbitkan bukti tertulis yang diterima sebagai bagian dari penyelidikannya mengenai hubungan internasional dalam sistem multilateral," bunyi keterangan website Parlemen Inggris.
"Buktinya, mantan pegawai OHCHR dan pengungkap fakta (whistleblower) Emma Reilly menuduh bahwa 'bantuan berbahaya' telah 'diberikan oleh OHCHR kepada pemerintah China' dan 'bantuan tersebut termasuk dalam kategori tidak sah dalam upaya China untuk menjadikan PBB sebagai alat untuk melayani kepentingan nasionalnya’. Bukti yang ditunjukkan Reilly menunjukkan bahwa 'PBB menutup-nutupi bantuan khusus kepada China’,” lanjut keterangan tersebut.
Mengutip dari The HK Post, Kamis (25/4/2024), Reilly menuduh bahwa selama dua tahun negosiasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Beijing telah membayar sejumlah suap dan memiliki pengaruh signifikan terhadap naskah akhir yang diajukan ke Majelis. Uang ini disebut Reilly didesain agar tidak boleh dibelanjakan di negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan.
Bukti tertulisnya mencakup tuduhan bahwa—salah satu—Ketua Cabang Dewan HAM di OHCHR diam-diam memberikan informasi awal kepada China mengenai aktivis HAM mana saja yang akan menghadiri sesi di Dewan HAM.
Reilly mengatakan sejumlah pejabat PBB di berbagai tingkat dengan sengaja berbohong kepada negara-negara anggota, termasuk delegasi Inggris Raya, yang menanyakan kebijakan PBB dalam menyerahkan nama—termasuk nama warga negara dan penduduk Inggris—kepada China tanpa persetujuan mereka.
Lihat Juga :
