Aksi Militer atau Sanksi pada Iran Bisa Jadi Bumerang bagi AS dan Sekutu Barat

Rabu, 17 April 2024 - 06:53 WIB
loading...
A A A
Pemerintahan Biden tidak ingin meningkatnya ketegangan antara kedua musuh bebuyutan tersebut yang berpotensi mengarah pada blokade Selat Hormuz.

Jalur perairan ini dikenal sebagai salah satu jalur minyak paling penting di dunia, dengan kapal tanker yang mengangkut sekitar 17 juta barel minyak mentah melalui jalur tersebut setiap hari, yang merupakan seperlima dari total konsumsi dunia.

Jika selat itu diblokir, kemungkinan besar harga minyak dunia akan melonjak, yang mengakibatkan semakin banyak penderitaan bagi konsumen Amerika tepat sebelum pemilu presiden AS tahun 2024.

“Namun, pemerintahan Biden telah mengisyaratkan akan menjatuhkan sanksi tambahan terhadap ekspor minyak mentah Iran, khususnya ke China,” ujar Salameh.

“Akibatnya, AS juga dapat memutuskan memberlakukan pembatasan pada organisasi keuangan dan bank China yang diduga terlibat dalam pembelian minyak mentah Iran oleh China,” jelas analis minyak tersebut.

Axios melaporkan pada Selasa bahwa Menteri Keuangan Janet Yellen sedang mempersiapkan "sanksi baru" untuk Iran.

Outlet media tersebut mencatat Yellen kemungkinan akan memaksa para menteri keuangan negara-negara Barat pada pertemuan tahunan IMF musim semi pekan ini untuk berkoordinasi mengenai kemungkinan tindakan bersama terhadap Teheran.

Anggota kongres Amerika juga tidak tinggal diam. Menurut Bloomberg, anggota parlemen DPR mendorong penerapan Undang-Undang Sanksi Energi Iran-China tahun 2023, yang mempertimbangkan pengetatan ekspor minyak Iran dan pembelian minyak mentah atau produk minyak bumi oleh China dari Republik Islam.

Anggota parlemen AS menyatakan kemarahannya terhadap fakta bahwa ekspor minyak Iran telah mencapai angka tertinggi dalam empat tahun terakhir, yaitu 1,5 juta barel per hari pada tahun ini. Sekitar 80% minyak mentah Iran dikirim ke penyulingan independen China.

“Sebenarnya sanksi tambahan apa pun terhadap Iran tidak akan lebih baik dibandingkan sanksi yang sudah ada,” ujar Salameh.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1015 seconds (0.1#10.140)