Laporan untuk Kongres: AS Bisa Kalah Perang Lawan Rusia dan China

WASHINGTON - Sebuah laporan untuk Kongres Amerika Serikat (AS) menyoroti keunggulan peralatan militer rival utama Washington, yakni Rusia dan China. Laporan itu mengkhawatirkan Washington yang bisa kalah perang di masa depan dengan kedua negara tersebut.

Laporan tersebut disusun oleh Komisi Strategi Pertahanan Nasional, sebuah panel ahli bipartisan yang dibentuk atas persetujuan Kongres. Laporan diserahkan kepada Kongres pada hari Selasa dan tersaji untuk publik pada hari Rabu.

"Militer AS dapat menderita korban yang sangat tinggi dan kehilangan aset modal utama dalam konflik berikutnya. Mungkin berjuang untuk menang, atau mungkin kalah, (ketika) perang melawan China atau Rusia," bunyi laporan tersebut yang dikutip SINDOnews.com dari situsnya, usip.org , Kamis (15/11/2018).

Komisi itu memperingatkan bahwa jika Amerika Serikat tidak bertindak cepat untuk memperbaiki situasinya, konsekuensinya akan "berat dan langgeng".

Laporan itu memperingatkan meningkatnya ancaman dari tidak hanya kekuatan besar seperti Rusia dan China, tetapi juga negara-negara lain seperti Iran dan Korea Utara.

"Negara-negara itu telah mengembangkan senjata yang lebih maju dan secara kreatif menggunakan taktik asimetris," lanjut laporan tersebut.

Selain itu, AS menghadapi ancaman yang mengintensifkan dari organisasi teroris transnasional, khususnya kelompok-kelompok jihadis radikal.

"Di seluruh dunia, proliferasi teknologi maju memungkinkan lebih banyak aktor untuk menantang kekuatan militer AS dengan cara yang lebih mengancam," imbuh laporan komisi tersebut.

Komisi tersebut mengesahkan Strategi Pertahanan Nasional (NDS) yang diajukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump pada Januari 2018, yang telah berusaha mengubah militer AS untuk melawan ancaman yang berkembang dari Rusia dan China.

Tetapi laporan itu juga memperingatkan bahwa Amerika Serikat tidak bergerak cukup cepat atau menginvestasikan cukup uang untuk mempraktikkan strategi Trump.

Komisi Strategi Pertahanan Nasional yang terdiri dari 12 anggota dibentuk oleh Kongres melalui Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk Tahun Fiskal 2017.

Komisi, yang diketuai oleh mantan pejabat Kementerian Pertahanan untuk Kebijakan Eric Edelman dan mantan Kepala Operasi Angkatan Laut AS Gary Roughead. Komisi itu juga bertugas membuat rekomendasi kepada presiden, menteri pertahanan dan Kongres.