6 Kegagalan Strategi Laut Merah AS dalam Membendung Perlawanan Houthi
loading...
Houthi justru makin tangguh ketika diserang AS dan sekutunya. Foto/Reuters
A
A
A
GAZA - Lebih dari tiga bulan telah berlalu sejak Amerika Serikat meluncurkan satuan tugas angkatan lautnya, Operasi Penjaga Kemakmuran, yang disertai dengan serangan udara Amerika dan Inggris pada bulan Januari, yang bertujuan untuk mencegah kelompok Houthi Yaman menyerang perdagangan Laut Merah.
Terlepas dari upaya-upaya ini, Houthi tidak menyerah pada serangan pesawat tak berawak dan rudal mereka terhadap sejumlah besar kargo pengiriman internasional, serta pasukan angkatan laut pimpinan AS.
Pada akhirnya, kebuntuan yang sedang berlangsung ini menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan masa depan di kawasan dan Yaman, serta potensi peningkatan pengaruh Iran, mengingat dukungan mereka terhadap Houthi.
Namun hal ini juga menimbulkan keraguan apakah AS dapat terus mengawasi rute pelayaran penting ini, yang biasanya dilalui oleh 10-15 persen perdagangan global dan 30 persen hidrokarbon dunia.
![6 Kegagalan Strategi Laut Merah AS dalam Membendung Perlawanan Houthi]()
Foto/Reuters
Selain membentuk koalisi angkatan laut dari berbagai sekutu Barat untuk melindungi pelayaran, dan melakukan serangan udara untuk melemahkan kemampuan militer Houthi, pemerintahan Joe Biden tampaknya tidak memiliki rencana yang solid tentang cara mengatasi krisis tersebut.
Seperti yang ditulis oleh analis Yaman, Baraa Shiban, tanggapan dan serangan udara yang dipimpin AS “tidak menunjukkan kebijakan Barat yang berkelanjutan terhadap Yaman, namun justru mewakili strategi militer yang membingungkan dan tidak mungkin membuahkan hasil”.
Memang benar, setelah hampir delapan tahun perang brutal di Yaman, yang telah menewaskan lebih dari 377.000 orang baik secara langsung maupun tidak langsung, kelompok Houthi telah memperluas wilayah mereka dan menyebut diri mereka sebagai perwakilan resmi di negara tersebut.
Hal ini terjadi meskipun negara tersebut masih terpecah antara Houthi, pemerintah yang diakui secara internasional, dan pasukan selatan yang didukung UEA.
Stagnasi langkah-langkah perdamaian yang dipimpin PBB sejak gencatan senjata pada April 2022 juga memungkinkan Houthi mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh negara Yaman yang hancur. Inisiatif diplomasi internasional ini semakin diabaikan karena fokusnya pada ketegangan regional yang lebih luas.
Faksi tersebut terus menerapkan aturannya secara brutal melalui tindakan seperti pengadilan yang tidak adil, penangkapan sewenang-wenang, cambuk di depan umum, hukuman seperti penyaliban, dan penyelundupan bantuan kemanusiaan.
Terlepas dari upaya-upaya ini, Houthi tidak menyerah pada serangan pesawat tak berawak dan rudal mereka terhadap sejumlah besar kargo pengiriman internasional, serta pasukan angkatan laut pimpinan AS.
Pada akhirnya, kebuntuan yang sedang berlangsung ini menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan masa depan di kawasan dan Yaman, serta potensi peningkatan pengaruh Iran, mengingat dukungan mereka terhadap Houthi.
Namun hal ini juga menimbulkan keraguan apakah AS dapat terus mengawasi rute pelayaran penting ini, yang biasanya dilalui oleh 10-15 persen perdagangan global dan 30 persen hidrokarbon dunia.
6 Kegagalan Strategi Laut Merah AS dalam Membendung Perlawanan Houthi
1. Kebijakan Barat yang Tidak Berkelanjutan
Foto/Reuters
Selain membentuk koalisi angkatan laut dari berbagai sekutu Barat untuk melindungi pelayaran, dan melakukan serangan udara untuk melemahkan kemampuan militer Houthi, pemerintahan Joe Biden tampaknya tidak memiliki rencana yang solid tentang cara mengatasi krisis tersebut.
Seperti yang ditulis oleh analis Yaman, Baraa Shiban, tanggapan dan serangan udara yang dipimpin AS “tidak menunjukkan kebijakan Barat yang berkelanjutan terhadap Yaman, namun justru mewakili strategi militer yang membingungkan dan tidak mungkin membuahkan hasil”.
Memang benar, setelah hampir delapan tahun perang brutal di Yaman, yang telah menewaskan lebih dari 377.000 orang baik secara langsung maupun tidak langsung, kelompok Houthi telah memperluas wilayah mereka dan menyebut diri mereka sebagai perwakilan resmi di negara tersebut.
Hal ini terjadi meskipun negara tersebut masih terpecah antara Houthi, pemerintah yang diakui secara internasional, dan pasukan selatan yang didukung UEA.
Stagnasi langkah-langkah perdamaian yang dipimpin PBB sejak gencatan senjata pada April 2022 juga memungkinkan Houthi mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh negara Yaman yang hancur. Inisiatif diplomasi internasional ini semakin diabaikan karena fokusnya pada ketegangan regional yang lebih luas.
Faksi tersebut terus menerapkan aturannya secara brutal melalui tindakan seperti pengadilan yang tidak adil, penangkapan sewenang-wenang, cambuk di depan umum, hukuman seperti penyaliban, dan penyelundupan bantuan kemanusiaan.
Lihat Juga :
