Kejamnya India Rezim Modi Terhadap Pemeluk Islam: Imigran Muslim Dipersulit Mendapat Status Kewarganegaraan
Rabu, 27 Maret 2024 - 18:45 WIB
loading...
Warga muslim di India menjadi korban penindasan kebijakan PM Narendra Modi. Foto/Reuters
A
A
A
NEW DELHI - India merupakan sebuah negara di kawasan Asia Selatan. Menjadi salah satu negara terpadat di dunia, wilayahnya berbatasan dengan Pakistan di barat, China, Nepal, Bhutan di utara hingga Bangladesh dan Myanmar di bagian timur.
Mayoritas populasi India mayoritas menganut agama Hindu. Kendati begitu, tak sedikit juga dari warganya yang diketahui sebagai pemeluk agama Islam.
Namun, penduduk Muslim di India sering dihadapkan pada ketakutan dan kekhawatiran. Terlebih, Perdana Menteri Narendra Modi dikenal sebagai sosok politikus yang anti Islam.
Berulang kali, kebijakannya di India dianggap kontroversial karena merujuk ke arah anti Islam. Salah satu yang terbaru berkaitan dengan undang-undang kewarganegaraan India.
Imigran Muslim Dipersulit Mendapat Status Kewarganegaraan India
Beberapa waktu lalu, pemerintah India mengumumkan penerapan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) yang sebelumnya dikritik karena sifatnya dianggap diskriminatif terhadap umat Muslim. Langkah itu dilakukan sebelum Perdana Menteri Narendra Modi mengupayakan masa jabatan ketiga untuk pemerintahan nasionalis Hindu dalam pemilu.
Mayoritas populasi India mayoritas menganut agama Hindu. Kendati begitu, tak sedikit juga dari warganya yang diketahui sebagai pemeluk agama Islam.
Namun, penduduk Muslim di India sering dihadapkan pada ketakutan dan kekhawatiran. Terlebih, Perdana Menteri Narendra Modi dikenal sebagai sosok politikus yang anti Islam.
Berulang kali, kebijakannya di India dianggap kontroversial karena merujuk ke arah anti Islam. Salah satu yang terbaru berkaitan dengan undang-undang kewarganegaraan India.
Imigran Muslim Dipersulit Mendapat Status Kewarganegaraan India
Beberapa waktu lalu, pemerintah India mengumumkan penerapan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) yang sebelumnya dikritik karena sifatnya dianggap diskriminatif terhadap umat Muslim. Langkah itu dilakukan sebelum Perdana Menteri Narendra Modi mengupayakan masa jabatan ketiga untuk pemerintahan nasionalis Hindu dalam pemilu.
Lihat Juga :
