Kejamnya India Rezim Modi Terhadap Pemeluk Islam: Imigran Muslim Dipersulit Mendapat Status Kewarganegaraan

NEW DELHI - India merupakan sebuah negara di kawasan Asia Selatan. Menjadi salah satu negara terpadat di dunia, wilayahnya berbatasan dengan Pakistan di barat, China, Nepal, Bhutan di utara hingga Bangladesh dan Myanmar di bagian timur.

Mayoritas populasi India mayoritas menganut agama Hindu. Kendati begitu, tak sedikit juga dari warganya yang diketahui sebagai pemeluk agama Islam.

Namun, penduduk Muslim di India sering dihadapkan pada ketakutan dan kekhawatiran. Terlebih, Perdana Menteri Narendra Modi dikenal sebagai sosok politikus yang anti Islam.

Berulang kali, kebijakannya di India dianggap kontroversial karena merujuk ke arah anti Islam. Salah satu yang terbaru berkaitan dengan undang-undang kewarganegaraan India.

Imigran Muslim Dipersulit Mendapat Status Kewarganegaraan India

Beberapa waktu lalu, pemerintah India mengumumkan penerapan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) yang sebelumnya dikritik karena sifatnya dianggap diskriminatif terhadap umat Muslim. Langkah itu dilakukan sebelum Perdana Menteri Narendra Modi mengupayakan masa jabatan ketiga untuk pemerintahan nasionalis Hindu dalam pemilu.

Mengutip AssociatedPress, Rabu (27/3/2024), Citizenship Amendment Act (CAA) atau Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan merupakan sebuah ketentuan yang mempercepat permohonan kewarganegaraan bagi umat Hindu, Parsi, Sikh, Budha, Jain, dan Kristen yang melarikan diri ke India dari penganiayaan di Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan sebelum 31 Desember 2014. Anehnya, undang-undang tersebut mengecualikan warga Muslim yang sejatinya menjadi mayoritas nomor tiga di negara tersebut.

Sebagai informasi, sebelum adanya CAA, setiap warga negara asing yang menginginkan kewarganegaraan India melalui naturalisasi harus menghabiskan 11 tahun di India agar memenuhi syarat. Setelah munculnya CAA, durasinya dipersingkat menjadi sekitar lima tahun saja.

Terlepas dari kontroversinya, rezim Modi menepis anggapan undang-undang tersebut bersifat diskriminatif. Sebaliknya, mereka menyebut ketentuan ini sebagai langkah untuk tindakan kemanusiaan.