Rusia Diserukan Hukum Mati Teroris Pembantai 137 Orang di Moskow, Ini Respons Kremlin

MOSKOW - Para anggota Parlemen Rusia menyerukan pencabutan moratorium hukuman mati dan menerapkannya kembali terhadap para tersangka teroris yang terlibat serangan di pinggiran Moskow.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Kremlin tidak terlibat dalam pembicaraan apa pun mengenai seruan itu.

Setidaknya 137 orang tewas dalam penembakan massal dan pembakaran di gedung konser Balai Kota Crocus, pinggiran Moskow, pada Jumat malam pekan lalu. Serangan itu juga menyebabkan lebih dari 180 orang lainnya terluka.

Kekejaman para tersangka itu telah memicu kembali perdebatan di kalangan anggota Parlemen mengenai penerapan kembali hukuman mati, yang sebenarnya telah dilarang di Rusia sejak tahun 1996.



“Kami tidak ambil bagian dalam diskusi ini,” kata Peskov menjawab pertanyaan dari kantor berita TASS, yang dilansir Selasa (26/3/2024).

Para pendukung langkah tersebut, termasuk pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDPR), Leonid Slutsky, berpendapat bahwa pengecualian terhadap moratorium harus dibuat untuk empat pria bersenjata yang melakukan serangan pada hari Jumat.

Ketua faksi Rusia Bersatu di Duma Negara (Parlemen), Vladimir Vasiliev, juga menyatakan setelah tragedi tersebut bahwa gagasan untuk menerapkan kembali hukuman mati untuk tindakan terorisme akan dikerjakan secara mendalam dan profesional."Keputusan akan diambil yang akan memenuhi suasana hati dan harapan masyarakat kita," katanya.

Meskipun hukum pidana Rusia secara teknis mempunyai ketentuan untuk menjatuhkan hukuman mati, pengadilan secara de facto dilarang menjatuhkan hukuman semacam itu.

Sebagaimana dijelaskan oleh ketua Komite Dewan Federal untuk Legislasi Konstitusi, Andrey Klishas, pemberlakuan kembali hukuman mati secara hukum tidak mungkin dilakukan karena tidak ada satu pun majelis di Parlemen Rusia yang dapat mengatasi keputusan Mahkamah Konstitusi Rusia mengenai masalah hukuman mati.

Ketua Mahkamah Konstitusi Rusia, Valery Zorkin, sebelumnya menyatakan bahwa berdasarkan Konstitusi, setiap orang mempunyai hak untuk hidup, dan oleh karena itu dijamin hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati.

Dia berpendapat bahwa pemberlakuan kembali hukuman mati memerlukan penerapan Konstitusi baru.

Sementara itu, Ketua Komite Duma Negara untuk Pembangunan dan Perundang-undangan Negara, Pavel Krasheninnikov, berpendapat bahwa meskipun diskusi mengenai hukuman bagi teroris itu penting, namun diskusi tersebut tidak boleh menjadi fokus utama.

“Diskusi mengenai hukuman mati, menurut saya, mungkin membawa kita ke arah yang salah,” kata anggota Parlemen tersebut.

"Lebih penting bagi kami agar tindakan seperti itu tidak terulang kembali," ujarnya.

Para tersangka teroris tersebut menyerbu gedung konser di Balai Kota Crocus pada malam tanggal 22 Maret, tepat sebelum konser band rock Picnic. Tempat yang diperkirakan berkapasitas 7.500 orang itu hampir penuh. Para teroris membunuh para penjaga, menembaki pengunjung, dan kemudian menyalakan api, yang dengan cepat menyebar ke seluruh gedung.

Empat pria tersangka dalam serangan itu telah ditangkap. Dua dari mereka telah mengaku bersalah di pengadilan, dan akan tetap ditahan hingga akhir Mei. Mereka semua menghadapi hukuman penjara seumur hidup.