Wartawan Tukang Kritik Hilang, Saudi Terancam Sanksi AS

WASHINGTON - Sekelompok senator Amerika Serikat (AS) menuntut penyelidikan atas hilangnya Jamal Khashoggi , wartawan Arab Saudi pengkritik rezim kerajaan. Penyelidikan yang mereka minta berdasarkan Magnitsky Act, undang-undang yang bisa menyebabkan sanksi terhadap Riyadh.

Pada 2 Oktober 2018, Khashoggi memasuki kantor Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, untuk mempersiapkan dokumentasi terkait rencana pernikahannya dengan perempuan Turki. Sejak masuk kantor diplomatik itulah, jurnalis tersebut tak diketahui jejaknya.

Sumber di Turki, yang mengutip polisi yang melakukan penyelidikan, meyakini bahwa wartawan tersebut tewas dibunuh di konsulat. Menurut sumber itu, Riyadh membunuh wartawan di dalam konsulatnya, bahkan ada tim khusus pembunuh yang memutilasi wartawan itu menjadi potongan-potongan sehingga tubuhnya dapat dipindahkan dengan menggunakan van.

Namun, Riyadh membantah dan menyebut laporan itu tidak benar. Kasus ini memicu ketegangan diplomatik antara Riyadh dan Ankara.

Sekelompok senator Partai Republik dan Demokrat bersatu untuk menuntut penyelidikan dengan acuan Magnitsky Act atas hilangnya Khashoggi. Penerapan undang-undang itu bisa menyebabkan Saudi dijatuhi sanksi AS dalam waktu 120 hari.

Beberapa senator yang menuntut penyelidikan itu antara lain, Bob Corker (Republik-Tennessee) dan Bob Menendez (Demokrat-New Jersey), yang merupakan ketua dan anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS. Kemudian, Lindsey Graham (Republik-South Carolina) dan Patrick Leahy (Demokrat-Vermont), Ketua dan anggota Subkomite Alokasi untuk Negara, Operasi Luar Negeri, dan Program Terkait.

Mereka mengirim surat kepada Presiden Donald Trump pada hari Rabu menuntut penyelidikan hilangnya Khashoggi di bawah Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (UU Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Magnitsky Global).

Surat tersebut juga dipublikasikan Senator Patrick Leahy di Twitter, hari Kamis (11/10/2018).

Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, yang disahkan pada tahun 2016, mengharuskan Gedung Putih untuk meluncurkan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di mana pun di bumi ini jika diminta oleh komite Hubungan Luar Negeri Senat.

"Dalam UU ini pemerintah AS diberi batas waktu 120 hari untuk mengirimkan laporan dan memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada pihak asing, orang atau kelompok yang bertanggung jawab atas pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan, atau pelanggaran berat lainnya terhadap hak asasi manusia yang diakui secara internasional terhadap seseorang yang menjalankan kebebasan berekspresi," bunyi surat para senator untuk Trump.

Para senator berharap Trump akan mempertimbangkan informasi yang relevan, termasuk sehubungan dengan pejabat peringkat tertinggi di Pemerintah Arab Saudi.

Trump telah memberi isyarat bahwa dia akan menyelidiki masalah ini, dengan mengatakan pada wartawan hari Rabu bahwa dia akan bertemu dengan tunangan Khashoggi.

“(Calon) istrinya menulis surat kepada kami. Dan ditujukan kepada istri saya dan saya sendiri. Dan kami berhubungan dengannya sekarang, dan kami ingin membawanya ke Gedung Putih. Ini situasi yang sangat menyedihkan. Ini situasi yang sangat buruk. Dan kami ingin mencapai dasar itu," kata presiden Amerika Serikat tersebut, seperti dikutip Reuters.

"Kami tidak bisa membiarkan ini terjadi, kepada wartawan, kepada siapa pun," kata Trump. Ditanya apakah dia berpikir Khashoggi sudah tewas, dia menjawab; "Saya harap tidak."

Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman telah mengatakan kepada wartawan bahwa Khashoggi mengunjungi konsulat dan pergi dalam waktu satu jam. "Kementerian Luar Negeri Saudi mengaku sedang bekerja untuk melihat persis apa yang terjadi pada waktu itu," katanya.

Khashoggi melalui kolom di Washington Post, gencar mengkritik kebijakan rezim Kerajaan Saudi. Beberapa kritiknya antara lain soal kebijakan blokade Qatar dan perang di Yaman. Dia sudah setahun terakhir tinggal di pengasingan di AS untuk menghindari reaksi keras Riyadh atas kritik-kritiknya.

Undang-Undang Magnitsky sejatinya dirancang sejak 2012 untuk menargetkan Rusia dengan sanksi atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, UU itu diperluas pada tahun 2016 untuk menempatkan seluruh dunia di bawah otoritas AS.

Arab Saudi sendiri telah menjadi sekutu utama AS di Timur Tengah sejak Perang Dunia II. Wilayah Saudi telah berfungsi sebagai landasan AS untuk Perang Teluk 1991, dan yang paling baru, sebagai tonggak upaya perubahan rezim yang diarahkan terhadap Iran dan Suriah.

Surat untuk Trump ditandatangani oleh total 22 senator. Mereka di antaranya, Marco Rubio, Ben Cardin, John Barrasso, Chris Murphy, Jeff Flake, Tim Kaine, Cory Gardner, Ed Markey, Johnny Isakson, Jeff Merkley, Todd Young, Jeanne Shaheen, Rob Portman, Cory Booker, Ron Johnson, Chris Coons, Jim Risch, dan Tom Udall.