Ogah Jadi Basis Tentara AS, Negara Ini Putuskan Hubungan Militer dengan Amerika
loading...
A
A
A
NIAMEY - Pihak berkuasa Niger telah memutuskan untuk mencabut perjanjian dengan militer Amerika Serikat (AS), sebuah pakta yang mengizinkan tentara Amerika dan kontraktor sipil Pentagon beroperasi di negara Afrika Barat tersebut.
“Dewan Nasional untuk Perlindungan Tanah Air secara resmi mengecam perjanjian kerja sama militer yang menghubungkan negara ini dengan Amerika Serikat,” kata juru bicara pemerintah Kolonel Amadou Abdramane dalam sebuah pernyataan pada Sabtu malam, seperti dikutip dari Russia Today, Minggu (17/3/2024).
Pemerintah berkuasa Niger adalah pemerintah baru paca-kudeta.
Keputusan tersebut diambil hanya beberapa hari setelah delegasi senior AS, termasuk Kepala Komando AS di Afrika, Jenderal Michael Langley, menyelesaikan kunjungan tiga harinya ke negara Afrika Bara tersebut.
Tim AS bertemu dengan beberapa pejabat tinggi Niger, termasuk Perdana Menteri (PM) Ali Mahaman Lamine Zeine—yang tampaknya berusaha merundingkan pembaruan perjanjian—namun gagal mencapai pertemuan dengan pemimpin negara; Jenderal Abdourahamane Tchiani.
“Niger menyesali niat delegasi Amerika untuk menolak hak rakyat Niger yang berdaulat untuk memilih mitra dan jenis kemitraan yang benar-benar mampu membantu mereka memerangi terorisme,” kata Abdramane.
Juru bicara tersebut menambahkan bahwa delegasi Amerika telah bertindak melanggar protokol diplomatik, dan bahkan tidak memberi tahu tuan rumah tentang agenda dan tanggal kedatangan mereka.
Pemerintahan baru Niger, yang berkuasa sejak tergulingnya Presiden Mohamed Bazoum yang pro-Barat pada Juli lalu, telah mengambil sejumlah langkah untuk memutuskan hubungan dengan mantan mitra militer Niamey.
Para pemimpin kudeta menyebut dugaan kegagalan pemerintah Bazoum dalam memerangi teroris di Sahel, meskipun ada kehadiran pasukan asing—termasuk pasukan Prancis—sebagai alasan pengambilalihan militer.
“Dewan Nasional untuk Perlindungan Tanah Air secara resmi mengecam perjanjian kerja sama militer yang menghubungkan negara ini dengan Amerika Serikat,” kata juru bicara pemerintah Kolonel Amadou Abdramane dalam sebuah pernyataan pada Sabtu malam, seperti dikutip dari Russia Today, Minggu (17/3/2024).
Pemerintah berkuasa Niger adalah pemerintah baru paca-kudeta.
Keputusan tersebut diambil hanya beberapa hari setelah delegasi senior AS, termasuk Kepala Komando AS di Afrika, Jenderal Michael Langley, menyelesaikan kunjungan tiga harinya ke negara Afrika Bara tersebut.
Tim AS bertemu dengan beberapa pejabat tinggi Niger, termasuk Perdana Menteri (PM) Ali Mahaman Lamine Zeine—yang tampaknya berusaha merundingkan pembaruan perjanjian—namun gagal mencapai pertemuan dengan pemimpin negara; Jenderal Abdourahamane Tchiani.
“Niger menyesali niat delegasi Amerika untuk menolak hak rakyat Niger yang berdaulat untuk memilih mitra dan jenis kemitraan yang benar-benar mampu membantu mereka memerangi terorisme,” kata Abdramane.
Juru bicara tersebut menambahkan bahwa delegasi Amerika telah bertindak melanggar protokol diplomatik, dan bahkan tidak memberi tahu tuan rumah tentang agenda dan tanggal kedatangan mereka.
Pemerintahan baru Niger, yang berkuasa sejak tergulingnya Presiden Mohamed Bazoum yang pro-Barat pada Juli lalu, telah mengambil sejumlah langkah untuk memutuskan hubungan dengan mantan mitra militer Niamey.
Para pemimpin kudeta menyebut dugaan kegagalan pemerintah Bazoum dalam memerangi teroris di Sahel, meskipun ada kehadiran pasukan asing—termasuk pasukan Prancis—sebagai alasan pengambilalihan militer.