Geger, India Terapkan UU Kewarganegaraan Anti-Muslim sebelum Pemilu

“Itu adalah bagian integral dari manifesto BJP tahun 2019. Ini akan membuka jalan bagi mereka yang teraniaya untuk mendapatkan kewarganegaraan di India,” katanya, mengacu pada manifesto pemilu tahun 2019 dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa.

Pernyataan Kementerian Dalam Negeri mengatakan undang-undang tersebut akan menghilangkan hambatan hukum terhadap kewarganegaraan bagi para pengungsi, dan memberikan “kehidupan bermartabat” bagi mereka yang telah menderita selama beberapa dekade.

“Banyak kesalahpahaman telah tersebar mengenai undang-undang tersebut dan penerapannya tertunda karena pandemi Covid-19," bunyi pernyataan kementerian tersebut.

“Tindakan ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah menderita penganiayaan selama bertahun-tahun dan tidak memiliki tempat berlindung lain di dunia kecuali India,” lanjut kementerian itu.

Pemerintah menyangkal bahwa undang-undang tersebut anti-Muslim dan mengatakan undang-undang tersebut diperlukan untuk membantu kelompok minoritas yang menghadapi penganiayaan di negara-negara mayoritas Muslim.

Mereka mengatakan undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan kewarganegaraan, bukan merampasnya dari siapa pun, dan menyebut protes sebelumnya bermotif politik.

Modi mulai berkuasa pada tahun 2014 dan telah mengonsolidasikan kekuasaannya dengan fokus pada pertumbuhan, ekonomi kesejahteraan, peningkatan infrastruktur dan nasionalisme Hindu yang agresif.

Jajak pendapat menunjukkan dia akan dengan mudah memenangkan mayoritas dalam pemilu yang harus diadakan pada bulan Mei.