Geger, India Terapkan UU Kewarganegaraan Anti-Muslim sebelum Pemilu
Selasa, 12 Maret 2024 - 12:07 WIB
loading...
A
A
A
Partai oposisi utama; Partai Kongres (Congress Party), mengatakan pengumuman hari Senin itu dimotivasi oleh pemilu yang semakin dekat.
“Setelah mengupayakan sembilan perpanjangan waktu pemberitahuan peraturan, waktu yang tepat sebelum pemilu jelas dirancang untuk mempolarisasi pemilu, terutama di Benggala Barat dan Assam,” kata juru bicara Partai Kongres Jairam Ramesh di X.
Negara bagian Benggala Barat dan Assam di bagian timur adalah rumah bagi populasi Muslim yang besar dan menjadi saksi protes terhadap CAA karena beberapa Muslim khawatir undang-undang tersebut dapat digunakan untuk menyatakan mereka sebagai imigran ilegal dari negara tetangga Bangladesh dan mencabut kewarganegaraan India mereka.
Partai Komunis India yang merupakan oposisi, yang memerintah negara bagian Kerala di India selatan, menyerukan protes di seluruh negara bagian pada hari Selasa.
“Hal ini akan memecah belah masyarakat, menghasut sentimen komunal dan melemahkan prinsip-prinsip dasar Konstitusi,” kata Ketua Menteri Kerala Pinarayi Vijayan dalam sebuah pernyataan.
“Langkah untuk membuat stratifikasi warga negara India yang memiliki persamaan hak, harus ditentang secara bersatu.”
“Setelah mengupayakan sembilan perpanjangan waktu pemberitahuan peraturan, waktu yang tepat sebelum pemilu jelas dirancang untuk mempolarisasi pemilu, terutama di Benggala Barat dan Assam,” kata juru bicara Partai Kongres Jairam Ramesh di X.
Negara bagian Benggala Barat dan Assam di bagian timur adalah rumah bagi populasi Muslim yang besar dan menjadi saksi protes terhadap CAA karena beberapa Muslim khawatir undang-undang tersebut dapat digunakan untuk menyatakan mereka sebagai imigran ilegal dari negara tetangga Bangladesh dan mencabut kewarganegaraan India mereka.
Partai Komunis India yang merupakan oposisi, yang memerintah negara bagian Kerala di India selatan, menyerukan protes di seluruh negara bagian pada hari Selasa.
“Hal ini akan memecah belah masyarakat, menghasut sentimen komunal dan melemahkan prinsip-prinsip dasar Konstitusi,” kata Ketua Menteri Kerala Pinarayi Vijayan dalam sebuah pernyataan.
“Langkah untuk membuat stratifikasi warga negara India yang memiliki persamaan hak, harus ditentang secara bersatu.”
(mas)
Lihat Juga :
