Australia Ingatkan Negara-negara Asia Tenggara tentang Ancaman Pertahanan
Senin, 04 Maret 2024 - 14:53 WIB
loading...
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong berbicara saat dia dan Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo menghadiri Forum Kerjasama Maritim KTT Khusus ASEAN-Australia, di Melbourne, Australia 4 Maret 2024. REUTERS/Jaimi Joy
A
A
A
MELBOURNE - Australia mengatakan negara-negara Indo-Pasifik dan Asia Tenggara menghadapi ancaman pertahanan yang serius. Karena itu, Canberra menyisihkan lebih banyak dana untuk proyek keamanan maritim dengan negara-negara ASEAN selama pertemuan puncak dengan para pemimpin regional di Melbourne.
Menteri Luar Negeri Penny Wong mengumumkan pendanaan sebesar USD186,7 juta untuk proyek-proyek ASEAN di berbagai bidang termasuk keamanan maritim, di tengah ketegangan atas meningkatnya ketegasan China dan sengketa klaimnya atas Laut China Selatan.
“Kami menghadapi tindakan yang tidak stabil, provokatif, dan koersif termasuk tindakan tidak aman di laut dan udara,” kata Wong dalam pidatonya di KTT tersebut, tanpa menyebut nama China, dilansir Reuters.
“Apa yang terjadi di Laut Cina Selatan, di Selat Taiwan, di subkawasan Mekong, di seluruh Indo-Pasifik, berdampak pada kita semua.”
Melbourne menjadi tuan rumah bagi para pemimpin dan pejabat dari 10 anggota Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk pertemuan puncak dari Senin hingga Rabu. Anggota ASEAN, Myanmar, tidak disertakan karena konflik yang sedang berlangsung di negara tersebut.
Baca Juga: Intelijen Asing Sering Manfaatkan Warga Australia untuk Agen Mata-mata
Australia memanfaatkan peringatan 50 tahun hubungannya dengan ASEAN untuk meningkatkan hubungan dengan kawasan ini seiring dengan meningkatnya jangkauan diplomatik dan militer China.
China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, yang merupakan jalur perdagangan kapal tahunan senilai lebih dari USD3 triliun, termasuk sebagian yang diklaim oleh anggota ASEAN, Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Pengadilan Arbitrase Permanen pada tahun 2016 mengatakan klaim Beijing tidak memiliki dasar hukum.
Berbicara bersama Wong, Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo mengatakan Laut China Selatan memiliki kepentingan strategis dan memiliki masa depan yang menjanjikan selama “negara-negara di kawasan memutuskan untuk menjunjung tinggi kerja sama dalam menghadapi konfrontasi”.
Australia dan Filipina memulai patroli laut dan udara gabungan pertama mereka di Laut Cina Selatan pada bulan November.
Filipina meningkatkan upaya untuk melawan apa yang digambarkannya sebagai “aktivitas agresif” Tiongkok di Laut Cina Selatan, yang juga menjadi titik nyala ketegangan Tiongkok dan AS seputar operasi kebebasan navigasi.
Lebih dari sebulan sejak para menteri luar negeri ASEAN menyerukan diakhirinya konflik berdarah di negara anggota Myanmar, ratusan pengunjuk rasa berkumpul di luar pusat kota Melbourne untuk menyerukan tindakan hukuman nyata terhadap junta militer.
ASEAN telah melarang para jenderal penting Myanmar menghadiri pertemuan-pertemuan tersebut sampai mereka berkomitmen terhadap rencana perdamaian, namun tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Junta sangat marah atas apa yang mereka sebut sebagai campur tangan ASEAN dalam urusan dalam negerinya.
Seorang aktivis menyerukan pengakuan internasional terhadap Pemerintah Persatuan Nasional yang paralel, yang mengendalikan milisi di negara tersebut.
“Negara-negara ASEAN dan Australia tolong bertindak. Kami perlu tindakan, mohon jangan menunggu rencana (ASEAN), itu tidak ada gunanya,” kata aktivis Yuyu Chit.
Menteri Luar Negeri Penny Wong mengumumkan pendanaan sebesar USD186,7 juta untuk proyek-proyek ASEAN di berbagai bidang termasuk keamanan maritim, di tengah ketegangan atas meningkatnya ketegasan China dan sengketa klaimnya atas Laut China Selatan.
“Kami menghadapi tindakan yang tidak stabil, provokatif, dan koersif termasuk tindakan tidak aman di laut dan udara,” kata Wong dalam pidatonya di KTT tersebut, tanpa menyebut nama China, dilansir Reuters.
“Apa yang terjadi di Laut Cina Selatan, di Selat Taiwan, di subkawasan Mekong, di seluruh Indo-Pasifik, berdampak pada kita semua.”
Melbourne menjadi tuan rumah bagi para pemimpin dan pejabat dari 10 anggota Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk pertemuan puncak dari Senin hingga Rabu. Anggota ASEAN, Myanmar, tidak disertakan karena konflik yang sedang berlangsung di negara tersebut.
Baca Juga: Intelijen Asing Sering Manfaatkan Warga Australia untuk Agen Mata-mata
Australia memanfaatkan peringatan 50 tahun hubungannya dengan ASEAN untuk meningkatkan hubungan dengan kawasan ini seiring dengan meningkatnya jangkauan diplomatik dan militer China.
China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, yang merupakan jalur perdagangan kapal tahunan senilai lebih dari USD3 triliun, termasuk sebagian yang diklaim oleh anggota ASEAN, Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Pengadilan Arbitrase Permanen pada tahun 2016 mengatakan klaim Beijing tidak memiliki dasar hukum.
Berbicara bersama Wong, Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo mengatakan Laut China Selatan memiliki kepentingan strategis dan memiliki masa depan yang menjanjikan selama “negara-negara di kawasan memutuskan untuk menjunjung tinggi kerja sama dalam menghadapi konfrontasi”.
Australia dan Filipina memulai patroli laut dan udara gabungan pertama mereka di Laut Cina Selatan pada bulan November.
Filipina meningkatkan upaya untuk melawan apa yang digambarkannya sebagai “aktivitas agresif” Tiongkok di Laut Cina Selatan, yang juga menjadi titik nyala ketegangan Tiongkok dan AS seputar operasi kebebasan navigasi.
Lebih dari sebulan sejak para menteri luar negeri ASEAN menyerukan diakhirinya konflik berdarah di negara anggota Myanmar, ratusan pengunjuk rasa berkumpul di luar pusat kota Melbourne untuk menyerukan tindakan hukuman nyata terhadap junta militer.
ASEAN telah melarang para jenderal penting Myanmar menghadiri pertemuan-pertemuan tersebut sampai mereka berkomitmen terhadap rencana perdamaian, namun tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Junta sangat marah atas apa yang mereka sebut sebagai campur tangan ASEAN dalam urusan dalam negerinya.
Seorang aktivis menyerukan pengakuan internasional terhadap Pemerintah Persatuan Nasional yang paralel, yang mengendalikan milisi di negara tersebut.
“Negara-negara ASEAN dan Australia tolong bertindak. Kami perlu tindakan, mohon jangan menunggu rencana (ASEAN), itu tidak ada gunanya,” kata aktivis Yuyu Chit.
(ahm)
Lihat Juga :
