Netanyahu: Israel Invasi Rafah Terlepas Tercapai Gencatan Senjata dengan Hamas atau Tidak

TEL AVIV - Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersumpah bahwa Israel akan melakukan invasi darat ke kota Rafah di Jalur Gaza. Menurutnya, itu akan terjadi terlepas dari apakah tercapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas atau tidak.

Kesepakatan gencatan senjata diperlukan untuk mengamankan pertukaran ratusan sandera yang ditawan Hamas di Gaza dengan para tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.

Janji Netanyahu itu disampaikan saat tampil di acara "Face the Nation" CBS bersama pembawa acara Margaret Brennan pada hari Minggu waktu Amerika Serikat.

Dia menyatakan bahwa Israel masih terlibat dalam negosiasi pembebasan sandera. Namun, dia menegaskan bahwa Israel berkomitmen untuk membasmi Hamas dengan sesedikit mungkin kerugian terhadap warga sipil di Gaza.



“Jika kita punya kesepakatan, hal itu akan tertunda, tapi akan terjadi. Jika kita tidak punya kesepakatan, kita akan tetap melakukannya,” kata Netanyahu tentang invasi darat ke Rafah, sebagaimana dikutip AP, Senin (26/2/2024).

Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa operasi di Rafah berarti Israel hanya tinggal beberapa minggu lagi menuju kemenangan total dalam perang melawan Hamas.

Waktu yang baru ini jauh berbeda dengan pernyataan Netanyahu dan pejabat Israel lainnya dalam beberapa pekan terakhir. Netanyahu sebelumnya meramalkan bahwa perang akan berlangsung “berbulan-bulan lagi”.

AS bersikeras bahwa Israel harus menerapkan rencana untuk melindungi warga sipil jika terjadi invasi Rafah.

Brennan mengatakan Netanyahu memberitahunya bahwa dia bertemu dengan Staf Umum. "Untuk membahas rencana ganda tentang cara mengevakuasi warga sipil Palestina dari Rafah dan cara mengepung batalion Hamas di sana," katanya.

Pemerintah Israel juga merilis rencana pasca-perang untuk Gaza pada hari Jumat, sebuah kesepakatan yang langsung ditolak oleh para pejabat Palestina.

Berdasarkan rencana tersebut, Israel akan mengupayakan kontrol terbuka atas keamanan dan urusan sipil di Jalur Gaza. Pemerintahan Netanyahu dengan tegas menolak seruan solusi dua negara, yang terus didorong oleh pemerintahan Presiden AS Joe Biden.

Parlemen Israel mendukung penolakan Netanyahu terhadap pengakuan sepihak atas Negara Palestina pekan lalu.