Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
PBB: Negara-negara Harus Terapkan Embargo Senjata terhadap Israel
loading...
Anggota 375 organisasi non-pemerintah (LSM) yang memegang spanduk dan plakat berkumpul di depan gedung Parlemen untuk mengadakan protes Hentikan perdagangan senjata dengan Israel di Madrid, Spanyol pada 20 Desember 2023. Foto/Burak Akbulut/Anadolu Agenc
A
A
A
GAZA - Setiap pengiriman senjata atau amunisi ke Israel yang akan digunakan di Gaza kemungkinan besar melanggar hukum kemanusiaan internasional dan harus segera dihentikan.
Para ahli PBB memperingatkan hal itu pada Jumat (23/2/2024). “Semua negara harus ‘menjamin penghormatan’ terhadap hukum humaniter internasional oleh pihak-pihak yang terlibat konflik bersenjata, sebagaimana diwajibkan Konvensi Jenewa 1949 dan hukum kebiasaan internasional,” tegas para ahli.
Mereka menekankan, “Negara-negara harus menahan diri untuk tidak mentransfer senjata atau amunisi apa pun, atau suku cadangnya, jika, berdasarkan fakta atau pola perilaku di masa lalu, diperkirakan akan digunakan untuk melanggar hukum internasional.”
“Pemindahan tersebut dilarang meskipun negara pengekspor tidak bermaksud menggunakan senjata tersebut secara melanggar hukum, atau tidak mengetahui dengan pasti bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang demikian, selama terdapat risiko yang jelas,” papar para pakar PBB.
Para ahli menyambut baik keputusan pengadilan banding Belanda yang memerintahkan Belanda menghentikan ekspor suku cadang jet tempur F-35 ke Israel.
Pengadilan menemukan ada “risiko yang jelas” bahwa suku cadang tersebut akan digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional, karena “ada banyak indikasi Israel telah melanggar hukum perang kemanusiaan dalam sejumlah kasus yang tidak sedikit.”
Lebih dari 29.313 warga Palestina telah terbunuh dan 69.333 orang terluka di Gaza sejak 7 Oktober 2023, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak.
“Israel telah berulang kali gagal mematuhi hukum internasional,” ungkap para ahli.
Mereka mencatat Negara-Negara Pihak pada Perjanjian Perdagangan Senjata mempunyai kewajiban perjanjian tambahan untuk menolak ekspor senjata jika mereka “tahu” bahwa senjata tersebut “akan” digunakan untuk melakukan kejahatan internasional; atau jika terdapat “risiko besar” bahwa senjata yang ditransfer “dapat” digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.
Para ahli PBB memperingatkan hal itu pada Jumat (23/2/2024). “Semua negara harus ‘menjamin penghormatan’ terhadap hukum humaniter internasional oleh pihak-pihak yang terlibat konflik bersenjata, sebagaimana diwajibkan Konvensi Jenewa 1949 dan hukum kebiasaan internasional,” tegas para ahli.
Mereka menekankan, “Negara-negara harus menahan diri untuk tidak mentransfer senjata atau amunisi apa pun, atau suku cadangnya, jika, berdasarkan fakta atau pola perilaku di masa lalu, diperkirakan akan digunakan untuk melanggar hukum internasional.”
“Pemindahan tersebut dilarang meskipun negara pengekspor tidak bermaksud menggunakan senjata tersebut secara melanggar hukum, atau tidak mengetahui dengan pasti bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang demikian, selama terdapat risiko yang jelas,” papar para pakar PBB.
Para ahli menyambut baik keputusan pengadilan banding Belanda yang memerintahkan Belanda menghentikan ekspor suku cadang jet tempur F-35 ke Israel.
Pengadilan menemukan ada “risiko yang jelas” bahwa suku cadang tersebut akan digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional, karena “ada banyak indikasi Israel telah melanggar hukum perang kemanusiaan dalam sejumlah kasus yang tidak sedikit.”
Lebih dari 29.313 warga Palestina telah terbunuh dan 69.333 orang terluka di Gaza sejak 7 Oktober 2023, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak.
“Israel telah berulang kali gagal mematuhi hukum internasional,” ungkap para ahli.
Mereka mencatat Negara-Negara Pihak pada Perjanjian Perdagangan Senjata mempunyai kewajiban perjanjian tambahan untuk menolak ekspor senjata jika mereka “tahu” bahwa senjata tersebut “akan” digunakan untuk melakukan kejahatan internasional; atau jika terdapat “risiko besar” bahwa senjata yang ditransfer “dapat” digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.
Explore More