AS Ubah Posisi dalam Gencatan Senjata di Gaza, Dorong Resolusi Baru
Selasa, 20 Februari 2024 - 15:25 WIB
loading...
Warga Palestina memeriksa rumah yang terkena serangan Israel di Rafah, selatan Jalur Gaza, 16 Februari 2024. Foto/REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
A
A
A
WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dilaporkan telah membatalkan penolakannya terhadap gencatan senjata kemanusiaan di Gaza dan mengusulkan resolusi PBB yang menyerukan Israel membatalkan rencana serangan militernya di Rafah.
Rafah menjadi tempat perlindungan terakhir bagi warga sipil Palestina yang menjadi pengungsi di wilayah kantong Palestina selama genosida oleh Israel.
Rancangan resolusi tersebut mencatat, rencana penyerbuan Rafah akan merugikan warga sipil dan membuat lebih banyak warga Gaza terpaksa mengungsi, sehingga berpotensi mendorong banyak orang mengungsi ke Mesir.
Reuters melaporkan hal itu pada Senin (19/2/2024), mengutip salinan resolusi tersebut.
Operasi Rafah yang dilakukan Israel “akan memiliki implikasi serius bagi perdamaian dan keamanan regional, dan oleh karena itu menggarisbawahi bahwa serangan darat besar-besaran seperti itu tidak boleh dilakukan dalam kondisi saat ini,” menurut resolusi yang diusulkan.
Delegasi Washington di PBB sebelumnya menentang tuntutan gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas dan telah dua kali memveto resolusi Dewan Keamanan PBB sejak konflik dimulai pada Oktober 2023.
Usulan baru tersebut muncul sebagai tanggapan terhadap rancangan resolusi dari delegasi Aljazair, yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera.
Rafah menjadi tempat perlindungan terakhir bagi warga sipil Palestina yang menjadi pengungsi di wilayah kantong Palestina selama genosida oleh Israel.
Rancangan resolusi tersebut mencatat, rencana penyerbuan Rafah akan merugikan warga sipil dan membuat lebih banyak warga Gaza terpaksa mengungsi, sehingga berpotensi mendorong banyak orang mengungsi ke Mesir.
Reuters melaporkan hal itu pada Senin (19/2/2024), mengutip salinan resolusi tersebut.
Operasi Rafah yang dilakukan Israel “akan memiliki implikasi serius bagi perdamaian dan keamanan regional, dan oleh karena itu menggarisbawahi bahwa serangan darat besar-besaran seperti itu tidak boleh dilakukan dalam kondisi saat ini,” menurut resolusi yang diusulkan.
Delegasi Washington di PBB sebelumnya menentang tuntutan gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas dan telah dua kali memveto resolusi Dewan Keamanan PBB sejak konflik dimulai pada Oktober 2023.
Usulan baru tersebut muncul sebagai tanggapan terhadap rancangan resolusi dari delegasi Aljazair, yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera.
Lihat Juga :
