AS Ubah Posisi dalam Gencatan Senjata di Gaza, Dorong Resolusi Baru
Selasa, 20 Februari 2024 - 15:25 WIB
loading...
Warga Palestina memeriksa rumah yang terkena serangan Israel di Rafah, selatan Jalur Gaza, 16 Februari 2024. Foto/REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
A
A
A
WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dilaporkan telah membatalkan penolakannya terhadap gencatan senjata kemanusiaan di Gaza dan mengusulkan resolusi PBB yang menyerukan Israel membatalkan rencana serangan militernya di Rafah.
Rafah menjadi tempat perlindungan terakhir bagi warga sipil Palestina yang menjadi pengungsi di wilayah kantong Palestina selama genosida oleh Israel.
Rancangan resolusi tersebut mencatat, rencana penyerbuan Rafah akan merugikan warga sipil dan membuat lebih banyak warga Gaza terpaksa mengungsi, sehingga berpotensi mendorong banyak orang mengungsi ke Mesir.
Reuters melaporkan hal itu pada Senin (19/2/2024), mengutip salinan resolusi tersebut.
Operasi Rafah yang dilakukan Israel “akan memiliki implikasi serius bagi perdamaian dan keamanan regional, dan oleh karena itu menggarisbawahi bahwa serangan darat besar-besaran seperti itu tidak boleh dilakukan dalam kondisi saat ini,” menurut resolusi yang diusulkan.
Delegasi Washington di PBB sebelumnya menentang tuntutan gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas dan telah dua kali memveto resolusi Dewan Keamanan PBB sejak konflik dimulai pada Oktober 2023.
Usulan baru tersebut muncul sebagai tanggapan terhadap rancangan resolusi dari delegasi Aljazair, yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera.
Baca juga: Biden Dorong Netanyahu Gencatan Senjata Sementara di Gaza
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan resolusi Aljazair dapat merusak “negosiasi sensitif” untuk menengahi jeda dalam pertempuran.
Dia mengindikasikan pada Sabtu bahwa AS akan memveto resolusi tersebut jika resolusi tersebut diputuskan dalam pemungutan suara Dewan Keamanan pada Selasa.
Sekitar 1,4 juta warga Gaza yang mengungsi akibat pemboman Israel telah berdesakan di Rafah, kota di perbatasan selatan Jalur Gaza yang biasanya berpenduduk sekitar 280.000 jiwa, menurut PBB.
PBB telah memperingatkan rencana operasi Rafah yang dilakukan Israel akan menimbulkan “konsekuensi kemanusiaan yang mengerikan.”
Puluhan negara Eropa mengeluarkan peringatan serupa pada Senin, mengikuti jejak negara-negara seperti Mesir, Arab Saudi, Australia, Kanada, dan Selandia Baru.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berjanji untuk sepenuhnya melenyapkan Hamas sebagai tanggapan atas serangan mematikan oleh pejuang Palestina pada 7 Oktober.
Dia menolak seruan internasional untuk gencatan senjata dan bersikeras hanya “kemenangan total” yang akan membuat Israel aman.
“Mereka yang ingin mencegah kami beroperasi di Rafah pada dasarnya mengatakan kepada kami, ‘Kalah perang’,” ujar Netanyahu kepada wartawan pada Sabtu.
Meskipun secara terbuka mendukung upaya perang Israel dan menyediakan persenjataan bagi Zionis, Biden dilaporkan bentrok dengan Netanyahu di belakang layar.
Selama panggilan telepon dengan Netanyahu pada Kamis, Biden “mengulangi pandangannya bahwa operasi militer tidak boleh dilakukan tanpa rencana yang kredibel dan dapat dilaksanakan untuk memastikan keselamatan, dan dukungan bagi, warga sipil di Rafah,” menurut pernyataan Gedung Putih.
Resolusi PBB yang diusulkan pemerintahan Biden juga akan mengutuk segala upaya untuk mengurangi wilayah Gaza atau memindahkan pemukim Israel ke wilayah tersebut, menurut Reuters.
Rafah menjadi tempat perlindungan terakhir bagi warga sipil Palestina yang menjadi pengungsi di wilayah kantong Palestina selama genosida oleh Israel.
Rancangan resolusi tersebut mencatat, rencana penyerbuan Rafah akan merugikan warga sipil dan membuat lebih banyak warga Gaza terpaksa mengungsi, sehingga berpotensi mendorong banyak orang mengungsi ke Mesir.
Reuters melaporkan hal itu pada Senin (19/2/2024), mengutip salinan resolusi tersebut.
Operasi Rafah yang dilakukan Israel “akan memiliki implikasi serius bagi perdamaian dan keamanan regional, dan oleh karena itu menggarisbawahi bahwa serangan darat besar-besaran seperti itu tidak boleh dilakukan dalam kondisi saat ini,” menurut resolusi yang diusulkan.
Delegasi Washington di PBB sebelumnya menentang tuntutan gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas dan telah dua kali memveto resolusi Dewan Keamanan PBB sejak konflik dimulai pada Oktober 2023.
Usulan baru tersebut muncul sebagai tanggapan terhadap rancangan resolusi dari delegasi Aljazair, yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera.
Baca juga: Biden Dorong Netanyahu Gencatan Senjata Sementara di Gaza
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan resolusi Aljazair dapat merusak “negosiasi sensitif” untuk menengahi jeda dalam pertempuran.
Dia mengindikasikan pada Sabtu bahwa AS akan memveto resolusi tersebut jika resolusi tersebut diputuskan dalam pemungutan suara Dewan Keamanan pada Selasa.
Sekitar 1,4 juta warga Gaza yang mengungsi akibat pemboman Israel telah berdesakan di Rafah, kota di perbatasan selatan Jalur Gaza yang biasanya berpenduduk sekitar 280.000 jiwa, menurut PBB.
PBB telah memperingatkan rencana operasi Rafah yang dilakukan Israel akan menimbulkan “konsekuensi kemanusiaan yang mengerikan.”
Puluhan negara Eropa mengeluarkan peringatan serupa pada Senin, mengikuti jejak negara-negara seperti Mesir, Arab Saudi, Australia, Kanada, dan Selandia Baru.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berjanji untuk sepenuhnya melenyapkan Hamas sebagai tanggapan atas serangan mematikan oleh pejuang Palestina pada 7 Oktober.
Dia menolak seruan internasional untuk gencatan senjata dan bersikeras hanya “kemenangan total” yang akan membuat Israel aman.
“Mereka yang ingin mencegah kami beroperasi di Rafah pada dasarnya mengatakan kepada kami, ‘Kalah perang’,” ujar Netanyahu kepada wartawan pada Sabtu.
Meskipun secara terbuka mendukung upaya perang Israel dan menyediakan persenjataan bagi Zionis, Biden dilaporkan bentrok dengan Netanyahu di belakang layar.
Selama panggilan telepon dengan Netanyahu pada Kamis, Biden “mengulangi pandangannya bahwa operasi militer tidak boleh dilakukan tanpa rencana yang kredibel dan dapat dilaksanakan untuk memastikan keselamatan, dan dukungan bagi, warga sipil di Rafah,” menurut pernyataan Gedung Putih.
Resolusi PBB yang diusulkan pemerintahan Biden juga akan mengutuk segala upaya untuk mengurangi wilayah Gaza atau memindahkan pemukim Israel ke wilayah tersebut, menurut Reuters.
(sya)
Lihat Juga :
