Abbas: Rencana Israel Menyerang Rafah Bertujuan Mengusir Warga Palestina dari Gaza
loading...
Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Foto/REUTERS
A
A
A
TEPI BARAT - Kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan rencana yang diumumkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk melakukan eskalasi militer di Rafah, selatan Jalur Gaza, bertujuan mengusir warga Palestina dari tanah mereka.
Kepala Otoritas Palestina yang menjalankan sebagian pemerintahan mandiri di Tepi Barat yang diduduki Israel itu mengatakan pihaknya menganggap pemerintah Israel dan pemerintah Amerika Serikat (AS) bertanggung jawab atas dampak dari rencana tersebut.
“Kepresidenan Palestina meminta Dewan Keamanan PBB segera mengambil perhatian, karena (Israel) mengambil langkah ini mengancam keamanan dan perdamaian di kawasan dan dunia. Itu melintasi semua garis merah,” papar pernyataan Abbas pada Jumat (9/2/2024).
Netanyahu telah memerintahkan militernya membuat rencana untuk mengevakuasi lebih dari satu juta warga sipil Palestina yang berdesakan di Rafah.
Rafah menjadi tempat perlindungan terakhir bagi para pengungsi di Jalur Gaza yang dilanda perang.
Pasukan rezim kolonial apartheid Israel sedang bersiap melancarkan serangan darat besar-besaran terhadap pejuang Hamas di daerah tersebut.
Kantor Netanyahu mengumumkan arahan tersebut pada Jumat (9/2/2024), mengatakan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) memerlukan “rencana gabungan” untuk evakuasi massal warga sipil dan penghancuran benteng terakhir Hamas di daerah kantong Palestina.
“Tidak mungkin mencapai tujuan perang untuk melenyapkan Hamas dengan meninggalkan empat batalyon Hamas di Rafah,” ujar pernyataan kantor Netanyahu. “Sebaliknya, jelas bahwa aktivitas yang intens di Rafah mengharuskan warga sipil mengungsi dari wilayah pertempuran.”
PBB memperkirakan sekitar 1,4 juta pengungsi Gaza telah mengungsi di Rafah, yang terletak di perbatasan dengan Mesir, sejak perang Israel-Hamas dimulai pada bulan Oktober.
Kota tersebut, yang biasanya berpenduduk sekitar 280.000 jiwa, telah menjadi “zona aman” terakhir bagi warga sipil ketika IDF melakukan genosida di sebagian besar wilayah Gaza.
Kepala Otoritas Palestina yang menjalankan sebagian pemerintahan mandiri di Tepi Barat yang diduduki Israel itu mengatakan pihaknya menganggap pemerintah Israel dan pemerintah Amerika Serikat (AS) bertanggung jawab atas dampak dari rencana tersebut.
“Kepresidenan Palestina meminta Dewan Keamanan PBB segera mengambil perhatian, karena (Israel) mengambil langkah ini mengancam keamanan dan perdamaian di kawasan dan dunia. Itu melintasi semua garis merah,” papar pernyataan Abbas pada Jumat (9/2/2024).
Netanyahu telah memerintahkan militernya membuat rencana untuk mengevakuasi lebih dari satu juta warga sipil Palestina yang berdesakan di Rafah.
Rafah menjadi tempat perlindungan terakhir bagi para pengungsi di Jalur Gaza yang dilanda perang.
Pasukan rezim kolonial apartheid Israel sedang bersiap melancarkan serangan darat besar-besaran terhadap pejuang Hamas di daerah tersebut.
Kantor Netanyahu mengumumkan arahan tersebut pada Jumat (9/2/2024), mengatakan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) memerlukan “rencana gabungan” untuk evakuasi massal warga sipil dan penghancuran benteng terakhir Hamas di daerah kantong Palestina.
“Tidak mungkin mencapai tujuan perang untuk melenyapkan Hamas dengan meninggalkan empat batalyon Hamas di Rafah,” ujar pernyataan kantor Netanyahu. “Sebaliknya, jelas bahwa aktivitas yang intens di Rafah mengharuskan warga sipil mengungsi dari wilayah pertempuran.”
PBB memperkirakan sekitar 1,4 juta pengungsi Gaza telah mengungsi di Rafah, yang terletak di perbatasan dengan Mesir, sejak perang Israel-Hamas dimulai pada bulan Oktober.
Kota tersebut, yang biasanya berpenduduk sekitar 280.000 jiwa, telah menjadi “zona aman” terakhir bagi warga sipil ketika IDF melakukan genosida di sebagian besar wilayah Gaza.
(sya)
Explore More