Media Asing Soroti Peran Ganda Prabowo Menhan dan Capres Berisiko Salah Gunakan Wewenang

Julius Ibrani, dari Persatuan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) mempertanyakan apa hubungannya program renovasi dengan tugas resminya sebagai Menhan.

“Mengapa anggaran pertahanan kita digunakan untuk proyek-proyek yang tidak ada hubungannya dengan pertahanan negara?” katanya CNA.

Julius mengatakan beberapa organisasi nirlaba dan lembaga pengawas telah mencatat sejumlah program serupa yang tidak terkait dengan pertahanan yang diprakarsai oleh kementerian pimpinan Prabowo menjelang pemilu, seperti program distribusi air untuk desa-desa terpencil di Jawa Barat.

“Ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan kampanye terselubung yang melibatkan Prabowo Subianto,” klaimnya.

Tim kampanye Prabowo membantah bahwa Menhan telah menyalahgunakan wewenangnya, dan menekankan bahwa tidak ada satu pun tuduhan yang dikuatkan oleh Bawaslu.

“Ke mana pun dia pergi, (Prabowo) menjelaskan kepada hadirin apakah dia datang sebagai kandidat atau sebagai menteri,” kata Budiman Sujatmiko, penasihat tim kampanye Prabowo, kepada CNA.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengakui putusan pengadilan ini memberikan kerja lebih keras bagi timnya.

“Kami selalu waspada sehingga tidak ada yang melanggar aturan,” katanya kepada CNA tetapi menambahkan bahwa dengan tidak adanya persyaratan pengunduran diri, tugas ini tidak mudah.

Hendri dari Universitas Paramadina mengatakan Bawaslu juga perlu mengawasi sejumlah menteri aktif yang menjadi bagian dari tim kampanye Prabowo dan Ganjar.

“Ada peningkatan program bantuan sosial menjelang pemilu. Apakah ini program pemerintah yang sah ataukah ini merupakan pembelian suara yang terselubung?” paparnya.