Inggris akan Pertimbangkan Mengakui Negara Palestina
Rabu, 31 Januari 2024 - 09:26 WIB
loading...
Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Foto/REUTERS
A
A
A
LONDON - Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron menyatakan Inggris akan mempertimbangkan mengakui negara Palestina yang akan membangun “cakrawala politik” bagi rakyat Palestina.
Berbicara kepada Dewan Konservatif Timur Tengah di House of Commons pada Senin malam (29/1/2024), Cameron mengatakan, “Inggris mempunyai tanggung jawab di sana karena kita harus mulai menentukan seperti apa negara Palestina nantinya, seperti apa bentuknya, bagaimana cara kerjanya.”
“Itu bisa menjadi salah satu hal yang membantu menjadikan proses ini tidak dapat diubah,” papar dia, mengacu pada solusi dua negara, dilansir British Broadcasting Corporation (BBC).
Cameron juga mengatakan ada “tanda-tanda harapan” mengenai negosiasi yang sedang berlangsung untuk mencapai gencatan senjata.
“Tantangan sebenarnya adalah mengubah jeda tersebut menjadi gencatan senjata yang berkelanjutan tanpa kembali berperang,” ungkap dia.
Dia menjelaskan, “Inilah sebabnya, inilah saatnya untuk memberikan solusi politik jangka panjang.”
“Meskipun ini sangat sulit, meskipun upaya di masa lalu telah gagal, kita tidak boleh menyerah,” ujar dia.
Menurut surat kabar Inggris The Independent, “Duta Besar Palestina untuk Inggris Husam Zomlot menggambarkan pernyataan tersebut sebagai hal yang ‘penting’ namun beberapa senior Partai Konservatif memperingatkan Menteri Luar Negeri (pemerintahan Perdana Menteri Rishi Sunak) itu untuk tidak bertindak terlalu jauh atau terlalu cepat.”
Rekan senior Tory Michael Ellis, misalnya, dilaporkan mengatakan, “Langkah tersebut dapat berisiko memperlengkapi aktor berbahaya dengan kelengkapan dan kemampuan negara.”
Meskipun para pemimpin Barat berpendapat solusi dua negara masih mungkin dan akan menjadi satu-satunya jalan jangka panjang menuju perdamaian, para pemimpin Israel sangat tidak setuju.
Baca juga: Rusia Desak Selidiki Tuduhan Israel pada UNRWA sebelum Jatuhkan Hukuman Kolektif
Dalam pesan yang disiarkan televisi pada tanggal 18 Januari, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kembali bahwa, “Israel harus memiliki kendali keamanan atas seluruh wilayah di sebelah barat Sungai Yordan.”
Netanyahu mengatakan dia telah menegaskan hal ini dengan jelas kepada “teman-teman Amerika” Israel.
“Ini adalah kondisi yang diperlukan dan bertentangan dengan gagasan kedaulatan (Palestina),” pungkas Netanyahu dalam konferensi pers yang disiarkan televisi.
Berbicara kepada Dewan Konservatif Timur Tengah di House of Commons pada Senin malam (29/1/2024), Cameron mengatakan, “Inggris mempunyai tanggung jawab di sana karena kita harus mulai menentukan seperti apa negara Palestina nantinya, seperti apa bentuknya, bagaimana cara kerjanya.”
“Itu bisa menjadi salah satu hal yang membantu menjadikan proses ini tidak dapat diubah,” papar dia, mengacu pada solusi dua negara, dilansir British Broadcasting Corporation (BBC).
Gencatan Senjata Berkelanjutan
Cameron juga mengatakan ada “tanda-tanda harapan” mengenai negosiasi yang sedang berlangsung untuk mencapai gencatan senjata.
“Tantangan sebenarnya adalah mengubah jeda tersebut menjadi gencatan senjata yang berkelanjutan tanpa kembali berperang,” ungkap dia.
Dia menjelaskan, “Inilah sebabnya, inilah saatnya untuk memberikan solusi politik jangka panjang.”
“Meskipun ini sangat sulit, meskipun upaya di masa lalu telah gagal, kita tidak boleh menyerah,” ujar dia.
Menurut surat kabar Inggris The Independent, “Duta Besar Palestina untuk Inggris Husam Zomlot menggambarkan pernyataan tersebut sebagai hal yang ‘penting’ namun beberapa senior Partai Konservatif memperingatkan Menteri Luar Negeri (pemerintahan Perdana Menteri Rishi Sunak) itu untuk tidak bertindak terlalu jauh atau terlalu cepat.”
Rekan senior Tory Michael Ellis, misalnya, dilaporkan mengatakan, “Langkah tersebut dapat berisiko memperlengkapi aktor berbahaya dengan kelengkapan dan kemampuan negara.”
Meskipun para pemimpin Barat berpendapat solusi dua negara masih mungkin dan akan menjadi satu-satunya jalan jangka panjang menuju perdamaian, para pemimpin Israel sangat tidak setuju.
Baca juga: Rusia Desak Selidiki Tuduhan Israel pada UNRWA sebelum Jatuhkan Hukuman Kolektif
Dalam pesan yang disiarkan televisi pada tanggal 18 Januari, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kembali bahwa, “Israel harus memiliki kendali keamanan atas seluruh wilayah di sebelah barat Sungai Yordan.”
Netanyahu mengatakan dia telah menegaskan hal ini dengan jelas kepada “teman-teman Amerika” Israel.
“Ini adalah kondisi yang diperlukan dan bertentangan dengan gagasan kedaulatan (Palestina),” pungkas Netanyahu dalam konferensi pers yang disiarkan televisi.
(sya)
Lihat Juga :
