4 Alasan Anggaran Perang Israel Tembus Rp234 Triliun, Salah Satunya Penyebabnya Tak Mampu Kalahkan Hamas

GAZA - Mengobarkan perang adalah bisnis yang mahal bagi negara mana pun – dan mengumpulkan dana yang diperlukan untuk berperang dapat menimbulkan kontroversi politik.

Namun ketika kabinet negara bagian tersebut tidak stabil, penuh rasa tidak percaya, dan terpecah belah, maka pertaruhannya akan semakin besar.

Memang benar, pemerintahan Israel ke-37 jarang menikmati keharmonisan sejak mulai menjabat sekitar setahun yang lalu. Tiga bulan setelah perang di Gaza, terlihat jelas bahwa dana yang dialokasikan untuk upaya perang tersebut tidak cukup meskipun terdapat suntikan darurat pada bulan Desember sebesar hampir 30 miliar shekel ($7,85 miliar), yang sebagian besar didanai melalui peningkatan pinjaman.

Kabinet Netanyahu menyetujui peningkatan anggaran untuk tahun 2024, yang mengalokasikan tambahan 55 miliar shekel (USD15 miliar atau Rp234 triliun) untuk perang serta peningkatan pendanaan untuk departemen lain meskipun ada pertimbangan yang matang yang menyebabkan menteri pendidikan, Yoav Kisch, keluar dari jabatannya. kemarahan ketika proposal untuk memotong dana ke departemennya diajukan.

Pada akhirnya, setelah pertemuan semalaman, kekhawatiran Kisch mereda ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan.

4 Alasan Anggaran Perang Israel Senilai Rp234 Triliun

1. Tak Mampu Menghancurkan Hamas

Foto/Reuters

Kabinet Israel pertama kali bertemu pada hari Minggu untuk menambah anggaran dua tahun untuk tahun 2023 dan 2024, yang awalnya berjumlah USD270 miliar, yang telah disetujui pada bulan Mei.

Netanyahu, yang telah menjadi tokoh yang sangat tidak populer di masyarakat Israel, memulai dengan menyatakan tujuan anggaran pemerintah.

“Apa yang diperlukan saat ini adalah, pertama-tama, menutupi biaya perang dan mengizinkan kami melancarkan perang di tahun mendatang dan menyelesaikannya, termasuk melenyapkan Hamas, memulangkan sandera, dan memulihkan keamanan serta rasa aman di wilayah tersebut. baik utara maupun selatan sehingga warga bisa kembali ke sana,” ujarnya kepada kabinetnya, dilansir Al Jazeera.

Membuat deklarasi masa perang yang berani adalah satu hal, tetapi membayarnya adalah hal yang berbeda, paling tidak di hadapan statistik yang mengejutkan.

Perang Israel di Gaza – yang telah menewaskan lebih dari 24.000 warga Palestina, dan ribuan lainnya hilang di bawah reruntuhan dan diperkirakan tewas, serta melukai puluhan ribu lainnya – telah merugikan negara tersebut sekitar $269 juta setiap hari sejak perang tersebut dimulai pada tanggal 7 Oktober.

Bank of Israel memperkirakan bahwa biaya terkait perang pada tahun 2023 hingga 2025 dapat mencapai USD55,6 miliar.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi negara yang, karena merasakan kesulitan keuangan yang sering terjadi akibat perang, mencatat defisit anggaran sebesar 4,2 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2023, dibandingkan dengan surplus 0,6 persen pada tahun sebelumnya. Akibat anggaran baru ini, defisit pada tahun 2024 melebar menjadi 6,6 persen dari PDB Israel.

2. Kalah dalam Perang Gaza

Foto/Reuters

Anggaran baru sebesar 582 miliar syikal (USD155 miliar) untuk tahun 2024 dicapai dengan memotong pendanaan untuk departemen pemerintah rata-rata sebesar 3 persen dan meningkatkan pengeluaran sebesar USD18,6 miliar.

Setelah kabinet menyetujui anggaran tersebut, Netanyahu memuji “peningkatan… anggaran keamanan dalam negeri, namun yang paling penting, anggaran pertahanan, yang sangat penting untuk kemenangan dan masa depan kita”.

Pemerintahan koalisi Israel yang terpecah belah – yang mencakup partai politik Likud, United Torah Judaism, Shas, Religious Zionism Party, Otzma Yehudit, Noam dan National Unity – adalah partai paling sayap kanan dalam sejarah negara tersebut.

Namun, Persatuan Nasional (National Unity), yang dipimpin oleh saingan Netanyahu, Benny Gantz, memberikan suara menentang rencana keuangan pada hari Senin setelah upaya mereka untuk mendorong pemotongan lebih lanjut, termasuk dari dana sebesar $2,15 miliar yang diberikan kepada apa yang disebut pendanaan koalisi pada tahun 2022, ditolak.

Dana tersebut termasuk dana untuk mendanai pembangunan pemukiman Israel yang sedang berlangsung di wilayah Palestina, yang meskipun ilegal menurut hukum internasional, namun terus berkembang.

Yossi Mekelberg, rekan Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House London, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kesepakatan pendanaan koalisi yang dicapai antara Netanyahu dan anggota ultra-Ortodoks di pemerintahannya masih sangat diinginkan oleh para menteri.

“Mereka masih menginginkan perjanjian koalisi yang mengalokasikan dana untuk tujuan mereka,” kata Mekelberg. Pada akhirnya, dana ini hanya terlihat dan potongan kecil sebesar USD663,5 juta.

3. Memperkuat Logistik

Foto/Reuters

Dana tambahan tersebut akan digunakan untuk membeli perangkat keras militer serta membayar 360.000 tentara cadangan Israel. Juga termasuk dana untuk mendukung lebih dari 100.000 warga Israel yang dievakuasi dari komunitas yang berbatasan dengan Gaza dan negara tetangga Lebanon, tempat pasukan Israel bentrok dengan Hizbullah, kelompok perlawanan Lebanon.

“Kami mengubah prioritas sehingga setiap pasukan cadangan dan setiap pejuang serta keluarganya mengetahui bahwa ada pemerintah yang mendukungnya dan sepenuhnya menjaganya,” kata Menteri Keuangan Bezalel Smotrich setelah anggaran disetujui.

Sebagai negara yang sedang berperang, menjaga keamanan internal Israel juga merupakan pertimbangan yang penting.

Menteri keamanan nasional sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, yang tinggal di pemukiman ilegal di Hebron di Tepi Barat yang diduduki, sebelumnya mengancam akan menarik dukungannya dari anggaran apa pun yang mengurangi dana kementeriannya.

Ben-Gvir adalah pemimpin partai Otzma Yehudit, atau Kekuatan Yahudi, yang mendukung kebijakan anti-Palestina.

Departemennya menerima tambahan USD$534 juta dalam anggaran baru.

4. Mengandalkan Bantuan AS

Foto/Reuters

Dana mungkin tidak akan habis dalam jangka pendek. Apa pun tekanan terhadap keuangan Israel akibat perang di Gaza dan serangan di Tepi Barat, negara Israel kemungkinan besar dapat mengandalkan dukungan militer dan keuangan Amerika Serikat yang tak tergoyahkan.

Pada bulan November, Dewan Perwakilan Rakyat AS memberi lampu hijau pada undang-undang untuk memberikan bantuan militer sebesar USD14,5 miliar kepada Israel di samping USD3,8 miliar yang diberikan kepada negara tersebut setiap tahunnya. Ini belum lolos Senat.

Anggaran baru Israel juga menghadapi pengawasan legislatif. RUU tersebut kini akan dirujuk ke Knesset, yang memerlukan tiga suara untuk menjadi undang-undang.

Dalam jangka panjang, dan meskipun ada tekanan pada keuangan negara saat ini, Mekelberg mengatakan “perekonomian Israel dapat pulih – dan pulih secara relatif cepat” tetapi hanya jika Israel menemukan cara untuk mengakhiri perang.

Hal ini memerlukan kepemimpinan yang nyata, tambahnya. Dengan perang di Gaza yang kini telah berlangsung lebih dari tiga bulan, “orang-orang lupa bahwa 10 bulan sebelum perang [sudah] merupakan masa ketidakstabilan politik dan protes [di Israel],” kata Mekelberg.