Papua Nugini Berlakukan Darurat Nasional setelah Kerusuhan yang Menewaskan 16 Orang

PORT MORESBY - Perdana Menteri (PM) Papua Nugini mengumumkan keadaan darurat memberhentikan pejabat pemerintah dan polisi setelah 16 orang tewas dalam kerusuhan di negara kepulauan Pasifik itu.

Kerusuhan itu itu dipicu protes polisi dan sektor publik pada hari Rabu atas pemotongan gaji yang oleh para pejabat dianggap sebagai kesalahan administratif berubah menjadi pelanggaran hukum.

Tayangan televisi menunjukkan ribuan orang di jalan-jalan ibu kota Port Moresby, banyak dari mereka membawa barang dagangan yang tampaknya dijarah ketika asap hitam mengepul di kota itu.

Sembilan orang tewas dalam kerusuhan di Port Moresby dan tujuh orang tewas di Lae, di utara negara pertambangan emas dan tembaga tersebut, demikian laporan stasiun televisi pemerintah Australia ABC pada Kamis, mengutip polisi.

Perdana Menteri James Marape mengatakan pada konferensi pers bahwa dia telah memberhentikan kepala polisi Papua Nugini dan birokrat penting di departemen keuangan dan perbendaharaan sementara pemerintah melakukan peninjauan terhadap penyebab kerusuhan.



“Ada bukti kerusuhan terorganisir yang terjadi,” katanya, dilansir Reuters. Dia menambahkan bahwa peninjauan tersebut akan memastikan “kita mengamankan demokrasi, kita mengamankan supremasi hukum.”

"Sekitar 1.000 personel militer disiagakan untuk mencegah kerusuhan lebih lanjut," katanya.

Kekerasan di ibu kota mereda pada Kamis (11/1/2024), dan pemerintah mengerahkan polisi tambahan untuk menjaga ketertiban.

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Port Moresby mengatakan polisi telah kembali bekerja, namun ketegangan masih tinggi.

“Ketenangan yang relatif dapat berubah sewaktu-waktu,” katanya dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa pihaknya telah menerima laporan kekerasan di beberapa wilayah lain di negara tersebut.

Beberapa warga China terluka ringan, dan toko-toko milik warga keturunan China menjadi sasaran vandalisme dan penjarahan, kata kedutaan Tiongkok.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan komisi tinggi negaranya sedang memantau situasi tersebut, dan Canberra belum menerima permintaan bantuan apa pun dari Papua Nugini, yang secara rutin didukungnya dalam bidang kepolisian dan keamanan.

"Kami terus mendesak ketenangan di masa sulit ini. Kami belum menerima permintaan apa pun dari pemerintah PNG saat ini tetapi... teman-teman kami di Papua Nugini, kami memiliki hubungan baik dengan mereka," katanya.

Polisi di Papua Nugini telah berjuang melawan lonjakan kejahatan dengan kekerasan selama setahun terakhir. Marape mengatakan peningkatan keamanan akan membantu menarik investasi asing pada sumber daya emas dan tembaga PNG.

Polisi melakukan pemogokan pada Rabu pagi setelah menemukan pengurangan paket gaji mereka.

Pemerintah menyebarkan pesan di media sosial yang menyangkal bahwa pajak baru telah dikenakan pada polisi, dan Marape mengatakan kesalahan administratif apa pun yang menyebabkan kekurangan gaji akan diperbaiki.

Seorang pejabat mengatakan kepada radio lokal FM100 pada hari Rabu bahwa tanpa polisi, kota tersebut “kehilangan kendali”.