Pemimpin Arab Ini Marah Dimintai Uang oleh PM Israel: Mintalah pada Zelensky!

ABU DHABI - Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohammed bin Zayed dilaporkan marah ketika dimintai uang oleh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu untuk membayar tunjangan pengangguran kepada warga Palestina yang dilarang memasuki Israel.

Menurut laporan Axios, Sheikh Mohammed mengatakan kepada pemimpin Zionis Israel supaya meminta bantuan uang kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang memiliki dana besar.

Laporan media Amerika Serikat (AS) itu menyebutkan bahwa Netanyahu mendekati Sheikh Mohammed beberapa minggu yang lalu dan memintanya untuk membayar tunjangan pengangguran kepada lebih dari 100.000 penduduk Palestina di Tepi Barat yang tidak dapat melakukan perjalanan kerja ke Israel sejak bulan Oktober.



Laporan yang diterbitkan hari Senin tersebut mengutip pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya dan sumber anonim lainnya.

Sheikh Mohammed terkejut dengan permintaan Netanyahu, kata salah satu sumber. Dengan alasan bahwa Netanyahu sendiri yang menciptakan masalah dengan melarang para pekerja tersebut melakukan perjalanan antara wilayah Palestina dan Israel, dia menolak untuk memberikan uang.

“Mintalah uang kepada Zelensky,” kesal pemimpin Arab tersebut, sebagaimana ditirukan sumber Israel, sebagaimana dilansir RT, Selasa (9/1/2024).

"Presiden Ukraina mendapat banyak uang dari banyak negara jadi mungkin dia bisa membantu," lanjut Sheikh Mohammed kepada Netanyahu.

Seorang pejabat UEA mengatakan terlepas dari kenyataan bahwa Israel memiliki hubungan diplomatik dan militer yang erat dengan UEA, gagasan bahwa negara-negara Arab akan datang untuk membangun kembali dan membayar tagihan atas apa yang terjadi saat ini hanyalah angan-angan.

Keputusan Netanyahu untuk mendekati Abu Dhabi tampaknya merupakan keputusan yang putus asa. Tak lama setelah larangan perjalanan diberlakukan, Kementerian Pertahanan Israel merekomendasikan agar sejumlah pekerja Palestina diizinkan masuk ke Israel, untuk mencegah keruntuhan perekonomian Tepi Barat dan potensi kekerasan yang mungkin terjadi setelahnya.

Kabinet ekonomi Israel, yang dipimpin oleh Menteri Keuangan garis keras Bezalel Smotrich, menolak saran tersebut.

Menurut laporan Axios, meskipun ada tekanan dari Kementerian Pertahanan dan badan intelijen Shin Bet, Netanyahu menolak untuk membawa masalah ini ke pemungutan suara di kabinet keamanannya setelah Smotrich—yang berasal dari pemukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat—dan beberapa menteri sayap kanan lainnya mengancam akan mengundurkan diri dan meruntuhkan pemerintahannya.

Tepi Barat diperintah oleh Otoritas Palestina (PA) dan bukan Hamas, dan dengan demikian terhindar dari kehancuran besar-besaran yang terjadi di Gaza oleh militer Israel selama tiga bulan terakhir.

Namun, bentrokan sporadis telah merenggut nyawa 330 warga Palestina dan beberapa lusin warga Israel di wilayah tersebut sejak bulan Oktober, dan dengan Netanyahu melarang pekerja dan membekukan pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh Otoritas Palestina, kepala keamanan Israel telah memperingatkan PM Netanyahu beberapa kali dalam beberapa hari terakhir bahwa hal tersebut tidak akan terjadi.

Laporan lain dari Channel 12 menyebutkan bahwa wilayah Tepi Barat berada di ambang eskalasi besar.