Pemimpin Skotlandia Tegaskan Israel Lakukan Pembersihan Etnis Palestina
Minggu, 07 Januari 2024 - 11:01 WIB
loading...
Anggota keluarga Abu Jarad yang mengungsi akibat serangan Israel, sarapan di kamp tenda di Gaza selatan, 1 Januari 2024. Foto/AP
A
A
A
LONDON - Usulan Israel memindahkan dan memukimkan kembali penduduk Palestina di Gaza adalah “definisi buku teks tentang pembersihan etnis,” menurut Menteri Pertama Skotlandia Humza Yousaf.
Yousaf adalah pemimpin partai Inggris pertama yang mengutuk rencana depopulasi kontroversial tersebut.
Berbicara kepada Sky News pada Jumat (5/1/2024), Yousaf mengutuk komentar Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich baru-baru ini, yang mengatakan pekan lalu bahwa Yerusalem Barat harus “mendorong emigrasi” dari Gaza untuk mengurangi populasi Arab di sana dari dua juta menjadi antara 100.000 dan 200.000 jiwa.
Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir membuat seruan serupa, menyatakan Israel harus mendorong “migrasi sukarela” warga Palestina dari daerah kantong Gaza yang diblokade rezim kolonial Zionis.
“Kita tidak hanya melihat krisis kemanusiaan, tapi kita sekarang melihat anggota senior pemerintahan (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu membuat pernyataan yang, sejujurnya, merupakan definisi buku teks tentang pembersihan etnis,” tegas Yousaf kepada stasiun televisi Inggris.
“Dan hal itu harus dikutuk sekeras-kerasnya,” ungkap dia.
Usulan Smotrich dan Ben-Gvir ditolak Kementerian Luar Negeri Inggris dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), yang menyebutnya “menghasut dan tidak bertanggung jawab.”
Baca juga: 12.500 Tentara Israel Cacat akibat Perang di Jalur Gaza
Yousaf, yang memimpin Partai Nasional Skotlandia, adalah satu-satunya pemimpin partai politik di Inggris yang menyebut Israel melakukan “pembersihan etnis,” pernyataan yang lebih sering dilontarkan pejabat Palestina dan negara-negara Arab tetangga Israel.
Yousaf, yang keluarga istrinya tinggal di Gaza, meminta pemerintah Inggris “menjelaskan bahwa tidak hanya harus ada gencatan senjata segera…tetapi mereka juga harus menjelaskan kepada sekutu terpercaya mereka dan pemerintah Israel bahwa mereka akan diminta mempertanggungjawabkan setiap pelanggaran hukum internasional.”
Yousaf mendukung keputusan Afrika Selatan baru-baru ini yang menuntut Israel atas “genosida” di Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag.
Meskipun pemerintah Israel menyebut gugatan Afrika Selatan “tidak berdasar” dan menuduh masyarakat Afrika Selatan anti-Semitisme, Yousaf mengatakan pengadilan harus “menyelidiki potensi pelanggaran hukum humaniter, potensi kejahatan perang yang telah dilakukan, dan semua yang mengarah genosida.”
“Saya tidak tahu bagaimana orang bisa tidak setuju dengan penyelidikan yang dilakukan,” papar dia.
Smotrich dan Ben-Gvir bukanlah tokoh Israel pertama yang menyerukan depopulasi di Gaza.
Satu dokumen kebijakan pemerintah Zionis yang bocor yang disusun Kementerian Intelijen Israel pada Oktober merekomendasikan agar kota-kota tenda didirikan di Semenanjung Sinai Mesir untuk menampung sebagian besar dari 2,2 juta penduduk wilayah Gaza, sementara yang lain dapat menetap di Spanyol, Yunani, dan Kanada.
Jaringan berita Israel Channel 12 mengklaim bulan lalu bahwa Netanyahu telah mengadakan pembicaraan dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, yang akan menekan negara-negara Arab untuk menerima “pemukiman kembali secara sukarela” warga Gaza.
Organisasi nirlaba Blair merilis pernyataan pekan ini yang menyebut laporan tersebut sebagai “kebohongan” dan mengklaim tidak ada diskusi semacam itu dengan Netanyahu yang pernah dilakukan.
Yousaf adalah pemimpin partai Inggris pertama yang mengutuk rencana depopulasi kontroversial tersebut.
Berbicara kepada Sky News pada Jumat (5/1/2024), Yousaf mengutuk komentar Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich baru-baru ini, yang mengatakan pekan lalu bahwa Yerusalem Barat harus “mendorong emigrasi” dari Gaza untuk mengurangi populasi Arab di sana dari dua juta menjadi antara 100.000 dan 200.000 jiwa.
Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir membuat seruan serupa, menyatakan Israel harus mendorong “migrasi sukarela” warga Palestina dari daerah kantong Gaza yang diblokade rezim kolonial Zionis.
“Kita tidak hanya melihat krisis kemanusiaan, tapi kita sekarang melihat anggota senior pemerintahan (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu membuat pernyataan yang, sejujurnya, merupakan definisi buku teks tentang pembersihan etnis,” tegas Yousaf kepada stasiun televisi Inggris.
“Dan hal itu harus dikutuk sekeras-kerasnya,” ungkap dia.
Usulan Smotrich dan Ben-Gvir ditolak Kementerian Luar Negeri Inggris dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), yang menyebutnya “menghasut dan tidak bertanggung jawab.”
Baca juga: 12.500 Tentara Israel Cacat akibat Perang di Jalur Gaza
Yousaf, yang memimpin Partai Nasional Skotlandia, adalah satu-satunya pemimpin partai politik di Inggris yang menyebut Israel melakukan “pembersihan etnis,” pernyataan yang lebih sering dilontarkan pejabat Palestina dan negara-negara Arab tetangga Israel.
Yousaf, yang keluarga istrinya tinggal di Gaza, meminta pemerintah Inggris “menjelaskan bahwa tidak hanya harus ada gencatan senjata segera…tetapi mereka juga harus menjelaskan kepada sekutu terpercaya mereka dan pemerintah Israel bahwa mereka akan diminta mempertanggungjawabkan setiap pelanggaran hukum internasional.”
Yousaf mendukung keputusan Afrika Selatan baru-baru ini yang menuntut Israel atas “genosida” di Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag.
Meskipun pemerintah Israel menyebut gugatan Afrika Selatan “tidak berdasar” dan menuduh masyarakat Afrika Selatan anti-Semitisme, Yousaf mengatakan pengadilan harus “menyelidiki potensi pelanggaran hukum humaniter, potensi kejahatan perang yang telah dilakukan, dan semua yang mengarah genosida.”
“Saya tidak tahu bagaimana orang bisa tidak setuju dengan penyelidikan yang dilakukan,” papar dia.
Smotrich dan Ben-Gvir bukanlah tokoh Israel pertama yang menyerukan depopulasi di Gaza.
Satu dokumen kebijakan pemerintah Zionis yang bocor yang disusun Kementerian Intelijen Israel pada Oktober merekomendasikan agar kota-kota tenda didirikan di Semenanjung Sinai Mesir untuk menampung sebagian besar dari 2,2 juta penduduk wilayah Gaza, sementara yang lain dapat menetap di Spanyol, Yunani, dan Kanada.
Jaringan berita Israel Channel 12 mengklaim bulan lalu bahwa Netanyahu telah mengadakan pembicaraan dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, yang akan menekan negara-negara Arab untuk menerima “pemukiman kembali secara sukarela” warga Gaza.
Organisasi nirlaba Blair merilis pernyataan pekan ini yang menyebut laporan tersebut sebagai “kebohongan” dan mengklaim tidak ada diskusi semacam itu dengan Netanyahu yang pernah dilakukan.
(sya)
Lihat Juga :
