Militer Zionis Kebobolan Serangan Hamas, Kabinet Israel Bertikai
loading...
Pertemuan kabinet diplomatik-keamanan Israel berubah menjadi pertikaian sengit setelah ada upaya penyelidikan atas bobolnya militer Zionis dalam serangan Hamas 7 Oktober lalu. Foto/REUTERS
A
A
A
TEL AVIV - Pertemuan kabinet diplomatik-keamanan Israel pada Kamis malam berubah menjadi pertikaian sengit. Para pejabat berseteru setelah ada upaya penyelidikan atas bobolnya militer Israel dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Rapat kabinet tersebut diadakan untuk membahas masa depan Jalur Gaza, Palestina, setelah perang Israel melawan Hamas berakhir nanti.
Namun, anggota Parlemen bentrok dengan kepala staf dan lembaga pertahanan mengenai penyelidikan atas kesalahan dan perilaku militer Israel seputar serangan Hamas terhadap negara Yahudi itu pada 7 Oktober.
Para anggota Parlemen mengatakan bahwa penyelidikan, yang dilakukan untuk melihat kegagalan persiapan mengatasi serangan tersebut, dijanjikan akan dimulai segera setelah perang di Gaza berakhir.
Laporan di media-media Israel menyebutkan pertemuan kabinet itu berlangsung selama tiga setengah jam, sebelum “meledak” menjadi pertikaian.
Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel Letnan Jenderal Herzi Halevi, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, dan Menteri Transportasi Miri Regev termasuk di antara mereka yang terlibat dalam diskusi intensif tersebut.
Regev mengatakan keputusan mengenai penyelidikan tersebut dibuat tanpa sepengetahuan anggota Parlemen, dengan alasan bahwa militer harus sepenuhnya fokus pada pertempuran saat ini.
Diskusi tentang apa yang harus terjadi setelah perang di Gaza telah mengungkapkan perpecahan ideologis yang mendalam di dalam koalisi pemerintah, di mana Ben Gvir dan Smotrich menegaskan kembali keyakinan mereka dalam pertemuan tersebut bahwa warga Palestina di Gaza harus terusir secara permanen dan digantikan dengan pemukim Israel.
Perdebatan lain dalam pertemuan kabinet adalah pengumuman bahwa penyelidikan akan melibatkan mantan menteri pertahanan, Shaul Mofaz.
Keputusan tersebut menimbulkan ketidakpuasan di kalangan politisi sayap kanan, karena keterlibatannya dalam penarikan sepihak pasukan Israel dari Gaza pada tahun 2005 dan menjadi tokoh kunci dalam koordinasi keamanan dengan Otoritas Palestina.
Rapat kabinet tersebut diadakan untuk membahas masa depan Jalur Gaza, Palestina, setelah perang Israel melawan Hamas berakhir nanti.
Namun, anggota Parlemen bentrok dengan kepala staf dan lembaga pertahanan mengenai penyelidikan atas kesalahan dan perilaku militer Israel seputar serangan Hamas terhadap negara Yahudi itu pada 7 Oktober.
Para anggota Parlemen mengatakan bahwa penyelidikan, yang dilakukan untuk melihat kegagalan persiapan mengatasi serangan tersebut, dijanjikan akan dimulai segera setelah perang di Gaza berakhir.
Laporan di media-media Israel menyebutkan pertemuan kabinet itu berlangsung selama tiga setengah jam, sebelum “meledak” menjadi pertikaian.
Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel Letnan Jenderal Herzi Halevi, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, dan Menteri Transportasi Miri Regev termasuk di antara mereka yang terlibat dalam diskusi intensif tersebut.
Regev mengatakan keputusan mengenai penyelidikan tersebut dibuat tanpa sepengetahuan anggota Parlemen, dengan alasan bahwa militer harus sepenuhnya fokus pada pertempuran saat ini.
Diskusi tentang apa yang harus terjadi setelah perang di Gaza telah mengungkapkan perpecahan ideologis yang mendalam di dalam koalisi pemerintah, di mana Ben Gvir dan Smotrich menegaskan kembali keyakinan mereka dalam pertemuan tersebut bahwa warga Palestina di Gaza harus terusir secara permanen dan digantikan dengan pemukim Israel.
Perdebatan lain dalam pertemuan kabinet adalah pengumuman bahwa penyelidikan akan melibatkan mantan menteri pertahanan, Shaul Mofaz.
Keputusan tersebut menimbulkan ketidakpuasan di kalangan politisi sayap kanan, karena keterlibatannya dalam penarikan sepihak pasukan Israel dari Gaza pada tahun 2005 dan menjadi tokoh kunci dalam koordinasi keamanan dengan Otoritas Palestina.
Explore More