alexametrics

Selidiki Perang Narkoba Filipina, Duterte Ancam Cabut dari ICC

loading...
Selidiki Perang Narkoba Filipina, Duterte Ancam Cabut dari ICC
Presiden Filipina Rodrigo Duterte ancam membawa negaranya keluar dari ICC. Foto/Ilustrasi/Sindonews/Ian
A+ A-
MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte berencana untuk menarik negaranya dari Pengadilan Pidana Internasional (ICC). Ancaman itu dikeluarkan Duterte setelah ICC berniat untuk melakukan penyelidikan terhadap perang melawan narkoba yang dicanangkannya.

"Jelas bahwa ICC digunakan sebagai alat politik melawan Filipina," kata Duterte. Ia juga mengutuk serangan "tak berdasar" oleh PBB.

ICC pada bulan Februari mulai memeriksa dugaan kejahatan yang dilakukan selama tindakan represif anti-narkoba yang kontroversial. Jaksa penuntut ICC, Fatou Bensouda mengatakan, pengadilan akan melihat laporan pembunuhan di luar hukum.

Duterte mengatakan bahwa ia akan segera meninggalkan ICC. Namun pihak ICC mengatakan bahwa proses tersebut akan memakan waktu setahun setelah pemberitahuan resmi menarik diri.

Sebuah pernyataan dari pemerintah Filipina mengatakan penyelidikan ICC melanggar proses hukum. Duterte juga mengutuk serangan tanpa dasar, belum pernah terjadi sebelumnya dan keterlaluan terhadapnya dan pemerintahannya oleh PBB.

"Tindakan yang diduga dilakukan oleh saya bukanlah genosida atau kejahatan perang. Kematian yang terjadi dalam proses operasi polisi yang sah tidak memiliki niat untuk membunuh," kata Duterte seperti dikutip dari BBC, Kamis (15/3/2018).

Pernyataan tersebut bertentangan dengan beberapa komentar sebelumnya dari Duterte tentang perang obat terlarang, termasuk kesediaannya untuk "membunuh" pecandu dan penjual narkoba.

Telah terjadi tekanan internasional terhadap Duterte tentang perang negaranya terhadap narkoba, yang telah menyebabkan kematian ribuan orang.

Polisi mengklaim telah membunuh sekitar 4.000 tersangka narkoba, sementara kelompok hak asasi manusia menyatakan angka tersebut bisa jauh lebih tinggi.

Bensouda pertama kali mengatakan bahwa ia sangat prihatin dengan laporan pembunuhan di luar proses hukum pada bulan Oktober 2016, kurang dari empat bulan setelah Duterte mengambil alih jabatan untuk menindak para pengedar narkoba.

Dan bulan lalu, saat ICC mengumumkan penyelidikan awal, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mempertanyakan catatan hak asasi manusia Filipina dan meminta negara tersebut untuk menerima seorang pelapor khusus PBB.

Harry Roque, juru bicara Presiden Duterte, mengatakan bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut, dengan menyebut ICC sebagai "pengadilan pilihan terakhir".

"Pengadilan hanya bisa campur tangan saat otoritas nasional tidak dapat atau tidak mau bertindak. Ia tidak memiliki kekuatan kepolisian sendiri, dan harus bergantung pada penguasa lokal untuk menangkap dan membawa tersangka kepada mereka," katanya.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak