Filipina Perluas Kehadiran Militer AS di Tengah Keagresifan China

AS mempertahankan kehadiran militer permanen di Filipina hingga awal tahun 1990-an ketika pangkalan terakhirnya dipindahkan, sejalan dengan oposisi dalam negeri dan kekhawatiran atas kedaulatan Filipina.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Filipina telah mengkalibrasi ulang pendiriannya, dan secara bertahap menyambut kembali kunjungan pasukan AS melalui perjanjian bilateral, termasuk EDCA. Pergeseran ini semakin intensif di bawah kepemimpinan Presiden Ferdinand Marcos Jr, yang mulai menjabat pada tahun 2022, mengarahkan negara tersebut ke arah yang lebih dekat dengan Amerika Serikat.

Pentingnya strategis kolaborasi ini menjadi jelas di tengah meningkatnya ketegangan regional. Menanggapi meningkatnya ketegasan dan gangguan yang dilakukan China terhadap kapal-kapal Filipina di Laut China Selatan, Filipina mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kemampuan pertahanannya. Kekhawatiran mengenai potensi konflik di Taiwan, ditambah dengan retorika China yang agresif, telah meningkatkan kewaspadaan Manila.

Lokasi EDCA, terutama yang berada di wilayah utara, dipandang penting tidak hanya untuk modernisasi militer, tetapi juga pencegah tujuan ekspansionis China. Dengan bergilirnya pasukan Amerika di Filipina, negara ini menjadi hambatan besar bagi aspirasi China, terutama ketika Beijing berupaya memperluas pengaruhnya melampaui rangkaian pulau pertama, yang meliputi Taiwan dan Filipina.

Jonathan Malaya, Asisten Direktur Jenderal Dewan Keamanan Nasional Filipina, menggarisbawahi pentingnya kehadiran militer kuat di tengah sengketa wilayah dengan China. Potensi pasukan AS untuk bertindak sebagai alat pencegah semakin penting, terutama ketika China meningkatkan ambisi regionalnya.

Integritas Wilayah Filipina

Pertengkaran baru-baru ini antara Filipina dan Duta Besar China Huang Xilian menambah kerumitan lain. Saat mengkritik perjanjian EDCA, Huang mengeluarkan ancaman terselubung, menghubungkan sikap Filipina terhadap kemerdekaan Taiwan dengan nasib ribuan pekerja Filipina di luar negeri yang berada di Taiwan. Perselisihan diplomatik ini menggarisbawahi beragamnya tantangan geopolitik yang dihadapi Filipina.

Namun, tidak semua pemangku kepentingan memandang positif kehadiran militer AS. Manuel Mamba, Gubernur Provinsi Cagayan, tempat dua lokasi EDCA berada, mengemukakan kesamaan sejarah. Dia mengungkapkan keprihatinannya mengenai pasukan asing di wilayah Filipina, yang mirip dengan serangan terhadap Pearl Harbor setelah kehadiran pasukan AS di wilayah tersebut.

Ketika ditanya mengenai kekhawatiran tersebut, MaryKay Carlson, Duta Besar AS untuk Filipina, mengatakan kepada VoA bahwa Amerika menghormati integritas teritorial Filipina.

Dia mencatat janji publik Marcos Jr bahwa Filipina tidak akan "memberikan satu inci persegi wilayahnya" kepada kekuatan asing.

"Kami telah mendengarkan Presiden Marcos dengan lantang dan jelas," kata Carlson.