Filipina Perluas Kehadiran Militer AS di Tengah Keagresifan China

MANILA - Dengan latar belakang meningkatnya ketegangan geopolitik dan kegelisahan atas keagresifan China, Filipina mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya, demikian dilaporkan kantor berita Voice of America (VoA).

Keputusan Filipina untuk meningkatkan kolaborasi militernya dengan Amerika Serikat (AS), khususnya perluasan kehadiran militer AS di lokasi-lokasi penting, merupakan respons yang diperhitungkan terhadap dinamika regional yang berkembang dan kekhawatiran terhadap ambisi ekspansionis China.

Langkah ini, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang Ditingkatkan (EDCA), menandai sikap proaktif Filipina dalam menghadapi lanskap geopolitik yang kompleks di kawasan Asia-Pasifik.

Pangkalan Angkatan Laut Camilo Osias, sebuah fasilitas militer yang tampaknya tidak mencolok di ujung utara pulau terbesar Filipina, diam-diam mengalami perubahan transformatif yang tidak dapat disangkal karena penampilannya yang sederhana.

Meski baraknya sederhana dan sebagian besar hanggar pesawat kosong, situs ini berdiri sebagai bukti berkembangnya hubungan AS-Filipina, yang siap memberikan dampak signifikan terhadap dinamika keamanan Asia, seperti dilaporkan VoA.

Pada pertengahan Desember 2023, sekelompok kecil personel Angkatan Laut Filipina menghuni Pangkalan Angkatan Laut Camilo Osias di sore hari yang tenang. Namun, di balik ketenangan ini, terdapat perubahan strategis yang sedang terjadi.

Dengan pendanaan AS, pangkalan tersebut dijadwalkan untuk dirombak, termasuk perbaikan landasan udara, dermaga baru, dan perluasan fasilitas untuk menampung tentara. Hal terpenting, kolaborasi ini memberi militer AS kemampuan untuk merotasi pasukan dan menempatkan senjata di lokasi strategis di Filipina, yang hanya berjarak 400 kilometer dari Taiwan.

Mengutip dari ANI, Selasa (2/1/2024), perkembangan ini tidak terjadi begitu saja. Perjanjian tersebut merupakan bagian dari perluasan yang lebih luas berdasarkan EDCA, sebuah perjanjian bilateral yang awalnya ditandatangani pada 2014. Perjanjian tersebut, meski tidak mencakup pendirian pangkalan permanen AS, namun memfasilitasi peningkatan kehadiran militer Amerika di Filipina.

Kehadiran Militer AS

Baru-baru ini, militer AS telah memperoleh akses ke dua lokasi tambahan di dekat Taiwan dan satu lokasi yang menghadap Laut China Selatan. Jumlah totalnya kini mencakup sembilan lokasi strategis di seluruh Filipina.

Latar belakang sejarah hubungan AS-Filipina menambah kompleksitas perkembangan terkini. Sebagian wilayah Filipina diperintah AS dari tahun 1898 hingga 1946, sebelum negara tersebut memperoleh kemerdekaan. Pada 1951, kedua negara menyetujui perjanjian pertahanan bersama, yang membentuk aliansi perjanjian pertahanan AS tertua di Asia.

AS mempertahankan kehadiran militer permanen di Filipina hingga awal tahun 1990-an ketika pangkalan terakhirnya dipindahkan, sejalan dengan oposisi dalam negeri dan kekhawatiran atas kedaulatan Filipina.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Filipina telah mengkalibrasi ulang pendiriannya, dan secara bertahap menyambut kembali kunjungan pasukan AS melalui perjanjian bilateral, termasuk EDCA. Pergeseran ini semakin intensif di bawah kepemimpinan Presiden Ferdinand Marcos Jr, yang mulai menjabat pada tahun 2022, mengarahkan negara tersebut ke arah yang lebih dekat dengan Amerika Serikat.

Pentingnya strategis kolaborasi ini menjadi jelas di tengah meningkatnya ketegangan regional. Menanggapi meningkatnya ketegasan dan gangguan yang dilakukan China terhadap kapal-kapal Filipina di Laut China Selatan, Filipina mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kemampuan pertahanannya. Kekhawatiran mengenai potensi konflik di Taiwan, ditambah dengan retorika China yang agresif, telah meningkatkan kewaspadaan Manila.

Lokasi EDCA, terutama yang berada di wilayah utara, dipandang penting tidak hanya untuk modernisasi militer, tetapi juga pencegah tujuan ekspansionis China. Dengan bergilirnya pasukan Amerika di Filipina, negara ini menjadi hambatan besar bagi aspirasi China, terutama ketika Beijing berupaya memperluas pengaruhnya melampaui rangkaian pulau pertama, yang meliputi Taiwan dan Filipina.

Jonathan Malaya, Asisten Direktur Jenderal Dewan Keamanan Nasional Filipina, menggarisbawahi pentingnya kehadiran militer kuat di tengah sengketa wilayah dengan China. Potensi pasukan AS untuk bertindak sebagai alat pencegah semakin penting, terutama ketika China meningkatkan ambisi regionalnya.

Integritas Wilayah Filipina

Pertengkaran baru-baru ini antara Filipina dan Duta Besar China Huang Xilian menambah kerumitan lain. Saat mengkritik perjanjian EDCA, Huang mengeluarkan ancaman terselubung, menghubungkan sikap Filipina terhadap kemerdekaan Taiwan dengan nasib ribuan pekerja Filipina di luar negeri yang berada di Taiwan. Perselisihan diplomatik ini menggarisbawahi beragamnya tantangan geopolitik yang dihadapi Filipina.

Namun, tidak semua pemangku kepentingan memandang positif kehadiran militer AS. Manuel Mamba, Gubernur Provinsi Cagayan, tempat dua lokasi EDCA berada, mengemukakan kesamaan sejarah. Dia mengungkapkan keprihatinannya mengenai pasukan asing di wilayah Filipina, yang mirip dengan serangan terhadap Pearl Harbor setelah kehadiran pasukan AS di wilayah tersebut.

Ketika ditanya mengenai kekhawatiran tersebut, MaryKay Carlson, Duta Besar AS untuk Filipina, mengatakan kepada VoA bahwa Amerika menghormati integritas teritorial Filipina.

Dia mencatat janji publik Marcos Jr bahwa Filipina tidak akan "memberikan satu inci persegi wilayahnya" kepada kekuatan asing.

"Kami telah mendengarkan Presiden Marcos dengan lantang dan jelas," kata Carlson.

"Sebenarnya justru Republik Rakyat China yang mendirikan pangkalan militer di zona ekonomi eksklusif Filipina," sambungnya.