Arab Saudi Tak Tertarik Gabung Koalisi Laut Merah Pimpinan AS Lawan Houthi
loading...
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud bertemu Presiden AS Joe Biden saat KTT Dewan Kerja Sama Teluk Plus 3 di Jeddah, Arab Saudi, 16 Juli 2022. Foto/AP
A
A
A
RIYADH - Arab Saudi tidak tertarik mengambil bagian dalam koalisi baru pimpinan Amerika Serikat (AS) untuk melindungi lalu lintas komersial di Laut Merah dari serangan Houthi.
Kerajaan itu lebih memprioritaskan keamanan dalam negeri dan pembangunan ekonomi, menurut laporan The New York Times, mengutip pejabat AS dan Saudi.
“Arab Saudi memandang prospek perdamaian di perbatasan selatannya sebagai tujuan yang lebih menarik dibandingkan dengan bergabung dalam aksi angkatan laut setelah delapan tahun berperang melawan gerakan pemberontak yang menguras kas Saudi dan membantu mendorong Yaman ke dalam salah satu krisis kemanusiaan paling akut di dunia,” ungkap laporan surat kabar itu pada Senin (25/12/2023).
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud, yang digambarkan dalam laporan tersebut sebagai penguasa “de facto” kerajaan tersebut.
Mohammed bin Salman ingin mengubah Saudi menjadi pusat bisnis pada tahun 2030 dan berupaya menyelesaikan konflik dan meredakan ketegangan di Timur Tengah, termasuk melalui pemulihan hubungan dengan Iran, saingan regionalnya.
Yaman telah dilanda konflik bersenjata antara pasukan pemerintah dan pemberontak Houthi sejak tahun 2014.
Situasi ini memburuk pada bulan Maret 2015, ketika koalisi pimpinan Saudi, bekerja sama dengan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional, mulai melakukan serangan udara, darat dan operasi laut melawan Houthi.
Houthi membalas dengan menyerang pasukan Saudi dan menembakkan rudal ke Arab Saudi.
Setelah konflik bersenjata antara Israel dan gerakan Palestina Hamas meningkat pada Oktober, kelompok Houthi telah meningkatkan serangan mereka terhadap kapal kargo yang terkait dengan Israel di Laut Merah dan Laut Arab.
Kerajaan itu lebih memprioritaskan keamanan dalam negeri dan pembangunan ekonomi, menurut laporan The New York Times, mengutip pejabat AS dan Saudi.
“Arab Saudi memandang prospek perdamaian di perbatasan selatannya sebagai tujuan yang lebih menarik dibandingkan dengan bergabung dalam aksi angkatan laut setelah delapan tahun berperang melawan gerakan pemberontak yang menguras kas Saudi dan membantu mendorong Yaman ke dalam salah satu krisis kemanusiaan paling akut di dunia,” ungkap laporan surat kabar itu pada Senin (25/12/2023).
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud, yang digambarkan dalam laporan tersebut sebagai penguasa “de facto” kerajaan tersebut.
Mohammed bin Salman ingin mengubah Saudi menjadi pusat bisnis pada tahun 2030 dan berupaya menyelesaikan konflik dan meredakan ketegangan di Timur Tengah, termasuk melalui pemulihan hubungan dengan Iran, saingan regionalnya.
Yaman telah dilanda konflik bersenjata antara pasukan pemerintah dan pemberontak Houthi sejak tahun 2014.
Situasi ini memburuk pada bulan Maret 2015, ketika koalisi pimpinan Saudi, bekerja sama dengan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional, mulai melakukan serangan udara, darat dan operasi laut melawan Houthi.
Houthi membalas dengan menyerang pasukan Saudi dan menembakkan rudal ke Arab Saudi.
Setelah konflik bersenjata antara Israel dan gerakan Palestina Hamas meningkat pada Oktober, kelompok Houthi telah meningkatkan serangan mereka terhadap kapal kargo yang terkait dengan Israel di Laut Merah dan Laut Arab.
Explore More