Iran: Program Rudal Balistik Tidak untuk Dinegosiasikan

TEHERAN - Pejabat tinggi Iran kembali menyatakan bahwa program rudal balistik Iran tidak untuk dinegosiasikan. Pernyataan ini mengkritik misi diplomatik Amerik Serikat (AS) yang akan ke Eropa minggu depan dengan mandat merevisi dan memperbaiki kesepakatan nuklir 2015 yang bersejarah.

Pada hari Senin kemarin, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengumumkan bahwa AS mengirim tim diplomatik ke Eropa. Pengiriman tim diplomatik untuk menghilangkan kekurangan dalam perjanjian nuklir yang ditandatangani oleh Iran dan yang disebut P5 + 1 - lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (PBB) Cina, Prancis, Rusia, Inggris, dan AS) + Jerman.

Inggris, Prancis dan Jerman telah dilaporkan telah memulai pembicaraan mengenai sebuah strategi untuk menangani program rudal balistik Iran sambil mempertahankan kesepakatan 2015. Teheran khawatir orang-orang Eropa mungkin masuk ke dalam keinginan Washington untuk melakukan negosiasi ulang kesepakatan tersebut.

"Beberapa dari mereka (penandatangan perjanjian nuklir Eropa) berpikir bahwa jika mereka membuat konsesi terhadap Trump mengenai isu-isu selain kesepakatan nuklir, mereka dapat membuatnya tetap berkomitmen terhadap kesepakatan nuklir," kata Seyyed Abbas Araghchi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan politik.

"Ini adalah kebijakan yang sepenuhnya salah dan pasti akan menghasilkan hasil yang terbalik dan kami juga mengatakan hal ini dengan jelas ke Eropa," imbuhnya seperti dikutip daru Russia Today, Selasa (23/1/2018).

Rencana Aksi Komprehensif Bersama (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) membatasi program energi nuklir Teheran sebagai imbalan atas pencabutan sanksi ekonomi. Namun, tidak ada kesepakatan di antara P5+1 untuk mendorong pembatasan yang mengikat pada program rudal balistik Iran. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah berulang kali menegaskan bahwa Iran mematuhi sepenuhnya JCPOA.

Washington dan Eropa, bagaimanapun, mengklaim bahwa program rudal Teheran melanggar Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB, yang mendukung kesepakatan nuklir Teheran dengan negara-negara P5 + 1. Awal bulan ini, Trump melepaskan sanksi terhadap Iran untuk "terakhir kalinya," dan memperingatkan sekutu Eropa bahwa AS akan mencabut kesepakatan tersebut jika mereka tidak memperbaiki apa yang disebutnya sebagai kekurangannya yang mengerikan.

Secara khusus, Trump menyerukan penghapusan apa yang disebut "klausa matahari terbenam" yang memungkinkan Iran untuk secara bertahap melanjutkan aktivitas nuklir dalam dekade berikutnya. Ultimatum Trump dipasangkan dengan sanksi baru terhadap Teheran atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pengembangan rudal balistik.

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, mengatakan pada hari Minggu bahwa Paris telah memulai diskusi mengenai program rudal Iran dengan Teheran, yang menurut laporan tersebut juga melibatkan London dan Berlin. Iran menolak pertemuan semacam itu berlangsung dan dengan tegas mempertahankan bahwa program rudalnya murni defensif. Republik Islam menyangkal roketnya mampu membawa hulu ledak nuklir, namun telah menjelaskan bahwa program rudalnya tidak dapat dinegosiasikan.

"Jika ada kutipan seperti itu (dari menteri luar negeri Prancis) bahwa kami mengadakan pembicaraan, kami menolaknya," ujar juru bicara kementerian luar negeri Iran pada Senin kemarin.

"Kami belum memiliki negosiasi mengenai kemampuan rudal dan pertahanan kami dan tidak akan membicarakan masalah ini dengan orang lain," tegasnya.

"Berita tersebut melaporkan di media bahwa Iran mengadakan perundingan dengan Jerman dan Inggris mengenai masalah pertahanan rudal tidak benar," tegas Araghchi.

Rusia telah berulang kali memperingatkan bahwa pembongkaran kesepakatan nuklir Iran akan memiliki konsekuensi keamanan drastis bagi seluruh dunia.

"Jelas bahwa kegagalan Rencana Aksi Komprehensif Bersama, terutama melalui kesalahan salah satu peserta di kelompok P5 + 1, akan menjadi sinyal yang mengkhawatirkan bagi keseluruhan arsitektur keamanan internasional, termasuk prospek penyelesaian masalah nuklir semenanjung Korea," kata Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pekan lalu.