AS Dihujat karena Memveto Resolusi PBB: 'Amerika Menghukum Mati Ribuan Orang Palestina...'
Sabtu, 09 Desember 2023 - 07:35 WIB
loading...
AS dihujat karena memveto resolusi PBB yang serukan gencatan senjata di Gaza, Palestina. Gencatan senjata diserukan setelah lebih dari 17.000 warga Palestina tewas oleh invasi kejam Israel di Gaza. Foto/UN News
A
A
A
NEW YORK - Amerika Serikat (AS) lagi-lagi membela Israel dengan memveto resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata ketika lebih dari 17.000 warga Palestina meninggal oleh invasi kejam Zionis Israel.
Langkah Amerika itu dihujat negara-negara anggota PBB lainnya, menganggapnya sebagai tindakan menghukum mati puluhan ribu warga sipil Palestina dengan militer Zionis sebagai eksekutornya.
"Rekan-rekan Amerika kami telah menghukum mati ribuan—bahkan puluhan ribu [warga sipil Palestina...bersama dengan para pekerja PBB yang berusaha membantu mereka. Sejarah akan menilai apa yang telah dilakukan Washington,” kesal Wakil Duta Tetap Pertama Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky.
Kecaman Polyansky ini menyusul pemungutan suara mengenai rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Jalur Gaza, Palestina.
Baca Juga: DK PBB Bakal Gelar Voting untuk Gencatan Senjata di Jalur Gaza
AS telah memveto rancangan resolusi tersebut. Tiga belas dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk Rusia dan China, menyetujui resolusi tersebut, sementara Inggris abstain.
Wakil Duta Tetap AS untuk PBB Robert Wood menyatakan bahwa resolusi tersebut “tidak sesuai dengan kenyataan.”
Dia mencatat bahwa dokumen resolusi tersebut gagal untuk mengutuk gerakan Palestina; Hamas, dan menegaskan kembali hak Israel untuk membela diri.
Polyansky menekankan bahwa Dewan Keamanan (DK) PBB tidak dapat menuntut gencatan senjata selama dua bulan. "Karena posisi Washington yang keras kepala, egois, dan destruktif.”
Mengutip situs resmi PBB, UN News, Sabtu (9/12/2023), DK PBB memulai pertemuan darurat pada Jumat pukul 10.00 pagi waktu New York untuk membahas situasi bencana di Gaza.
Pertemuan tersebut menyusul surat yang dikeluarkan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres pada hari Rabu, yang menggunakan Pasal 99 Piagam PBB dan mendesak badan tersebut membantu mengakhiri agresi Israel di wilayah kantong Palestina yang dilanda perang dengan gencatan senjata kemanusiaan.
Setelah diskusi, para anggota DK PBB diharapkan memberikan suara pada “rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera serta pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat.”
Menurut kantor berita Reuters, pemungutan suara ditunda beberapa jam pada hari Jumat sampai setelah pertemuan yang direncanakan antara para menteri Arab dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.
Dewan beranggotakan 15 negara itu seharusnya melakukan pemungutan suara mengenai rancangan resolusi singkat pada Jumat pagi waktu New York, namun menurut Reuters, pemungutan suara dijadwalkan pada pukul 17.30.
Pemungutan suara akhirnya dilaksanakan, namun diveto oleh AS, sebuah tindakan yang dikutuk secara luas oleh banyak negara di dunia.
Sebelum pemungutan suara yang hasilnya diveto Amerika, beberapa negara anggota Dewan sangat berharap rancangan resolusi itu diadopsi.
Duta Qatar untuk PBB, Sheikha Alia Ahmed bin Saif Al Thani, meminta DK PBB untuk mengadopsi rancangan resolusi yang diajukan oleh Kelompok Arab. "Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk meningkatkan dukungan kemanusiaan yang mendesak kepada penduduk Jalur Gaza," katanya.
Duta Besar dan Wakil Tetap Kerajaan Inggris untuk PBB,
Barbara Woodward, mengatakan: “Kita perlu merespons, dan merespons dengan segera.”
“Besarnya jumlah warga sipil yang terbunuh sungguh mengejutkan,” imbuhnya. Meski pada akhirnya, Ingggris justru memilih abstain atas resolusi tersebut.
Duta Tetap Perancis Nicolas de Rivière menegaskan kembali seruan negaranya untuk gencatan senjata kemanusiaan yang baru, segera dan abadi di Gaza. Dia mengatakan itu harus mengarah pada gencatan senjata permanen.
Mengingat gawatnya situasi, dia mengatakan Prancis menyesalkan keputusan pemerintah Israel yang tidak memperbarui visa Lynn Hastings, Koordinator Residen PBB, yang kini dijadwalkan berangkat minggu depan.
"Kita juga harus mengakhiri tindakan Hamas dan tidak dapat diterima bahwa Dewan Keamanan belum bisa mengutuk tindakan ini”, katanya.
Duta China untuk PBB Zhang Jun memuji Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres atas pernyataannya mengenai keseriusan situasi di Gaza.
Menurutnya, rancangan resolusi yang diajukan oleh Uni Emirat Arab mencerminkan seruan komunitas internasional, yang didukung dan disponsori oleh China karena hanya gencatan senjata segera yang akan menyelamatkan nyawa dan membuka jalan bagi solusi dua negara.
“Krisis yang lebih besar akan segera terjadi, dan perdamaian serta keamanan regional berada di ambang jurang. Dunia sedang menyaksikan. Negara-negara anggota harus bertindak," katanya.
Langkah Amerika itu dihujat negara-negara anggota PBB lainnya, menganggapnya sebagai tindakan menghukum mati puluhan ribu warga sipil Palestina dengan militer Zionis sebagai eksekutornya.
"Rekan-rekan Amerika kami telah menghukum mati ribuan—bahkan puluhan ribu [warga sipil Palestina...bersama dengan para pekerja PBB yang berusaha membantu mereka. Sejarah akan menilai apa yang telah dilakukan Washington,” kesal Wakil Duta Tetap Pertama Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky.
Kecaman Polyansky ini menyusul pemungutan suara mengenai rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Jalur Gaza, Palestina.
Baca Juga: DK PBB Bakal Gelar Voting untuk Gencatan Senjata di Jalur Gaza
AS telah memveto rancangan resolusi tersebut. Tiga belas dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk Rusia dan China, menyetujui resolusi tersebut, sementara Inggris abstain.
Veto Amerika
Wakil Duta Tetap AS untuk PBB Robert Wood menyatakan bahwa resolusi tersebut “tidak sesuai dengan kenyataan.”
Dia mencatat bahwa dokumen resolusi tersebut gagal untuk mengutuk gerakan Palestina; Hamas, dan menegaskan kembali hak Israel untuk membela diri.
Polyansky menekankan bahwa Dewan Keamanan (DK) PBB tidak dapat menuntut gencatan senjata selama dua bulan. "Karena posisi Washington yang keras kepala, egois, dan destruktif.”
Mengutip situs resmi PBB, UN News, Sabtu (9/12/2023), DK PBB memulai pertemuan darurat pada Jumat pukul 10.00 pagi waktu New York untuk membahas situasi bencana di Gaza.
Pertemuan tersebut menyusul surat yang dikeluarkan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres pada hari Rabu, yang menggunakan Pasal 99 Piagam PBB dan mendesak badan tersebut membantu mengakhiri agresi Israel di wilayah kantong Palestina yang dilanda perang dengan gencatan senjata kemanusiaan.
Setelah diskusi, para anggota DK PBB diharapkan memberikan suara pada “rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera serta pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat.”
Menurut kantor berita Reuters, pemungutan suara ditunda beberapa jam pada hari Jumat sampai setelah pertemuan yang direncanakan antara para menteri Arab dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.
Dewan beranggotakan 15 negara itu seharusnya melakukan pemungutan suara mengenai rancangan resolusi singkat pada Jumat pagi waktu New York, namun menurut Reuters, pemungutan suara dijadwalkan pada pukul 17.30.
Pemungutan suara akhirnya dilaksanakan, namun diveto oleh AS, sebuah tindakan yang dikutuk secara luas oleh banyak negara di dunia.
Sebelum pemungutan suara yang hasilnya diveto Amerika, beberapa negara anggota Dewan sangat berharap rancangan resolusi itu diadopsi.
Duta Qatar untuk PBB, Sheikha Alia Ahmed bin Saif Al Thani, meminta DK PBB untuk mengadopsi rancangan resolusi yang diajukan oleh Kelompok Arab. "Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk meningkatkan dukungan kemanusiaan yang mendesak kepada penduduk Jalur Gaza," katanya.
Duta Besar dan Wakil Tetap Kerajaan Inggris untuk PBB,
Barbara Woodward, mengatakan: “Kita perlu merespons, dan merespons dengan segera.”
“Besarnya jumlah warga sipil yang terbunuh sungguh mengejutkan,” imbuhnya. Meski pada akhirnya, Ingggris justru memilih abstain atas resolusi tersebut.
Duta Tetap Perancis Nicolas de Rivière menegaskan kembali seruan negaranya untuk gencatan senjata kemanusiaan yang baru, segera dan abadi di Gaza. Dia mengatakan itu harus mengarah pada gencatan senjata permanen.
Mengingat gawatnya situasi, dia mengatakan Prancis menyesalkan keputusan pemerintah Israel yang tidak memperbarui visa Lynn Hastings, Koordinator Residen PBB, yang kini dijadwalkan berangkat minggu depan.
"Kita juga harus mengakhiri tindakan Hamas dan tidak dapat diterima bahwa Dewan Keamanan belum bisa mengutuk tindakan ini”, katanya.
Duta China untuk PBB Zhang Jun memuji Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres atas pernyataannya mengenai keseriusan situasi di Gaza.
Menurutnya, rancangan resolusi yang diajukan oleh Uni Emirat Arab mencerminkan seruan komunitas internasional, yang didukung dan disponsori oleh China karena hanya gencatan senjata segera yang akan menyelamatkan nyawa dan membuka jalan bagi solusi dua negara.
“Krisis yang lebih besar akan segera terjadi, dan perdamaian serta keamanan regional berada di ambang jurang. Dunia sedang menyaksikan. Negara-negara anggota harus bertindak," katanya.
(mas)
Lihat Juga :
